Gempa Yogyakarta 2006 dalam Ingatan Mantan Bupati Bantul Idham Samawi

Proses rehabilitasi Pascagempa

Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan terhadap korban gempa yang rumahnya rusak.

Awalnya pemerintah menyampaikan akan diberikan Rp 30 juta, akhirnya direvisi menjadi Rp 15 juta.

Saat itu pemberian bantuan diberikan per termin, termin pertama 40 persen. Lalu lewat  kesepakatan, dilakukan pembentukan kelompok.

Masing-masing kelompok masyarakat penerima bantuan terdiri dari 15 kepala keluarga.

Baca juga: Jarang Terjadi, Ini 6 Gempa Kembar yang Pernah Mengguncang Indonesia sejak Tahun 2007

Karena termin hanya 40 persen, maka diusulkan agar 6 KK yang rumahnya rusak dibangun dulu sampai jadi, sisanya menunggu termin berikutnya.

Usulan itu, sempat ditolak masyarakat. Bahkan Idham didemo oleh masyarakatnya sendiri.

Meski demikian, pemkab Bantul tak bergeming, tetap seperti awalnya.

"Untuk menentukan ada kriterianya misalnya ada keluarganya meninggal tetapi yang menentukan pokmas (kelompok masyarakat)," kata Idham

Setelah dua tahun gempa, dirinya didatangi oleh wartawan dari beberapa negara karena dalam waktu singkat bisa menyelesaikan.

Saat itu dia tidak mau diwawancarai para wartawan itu, Idham menyuruh untuk berkeliling Bantul selama tiga hari baru bertemu dirinya.

"Tiga hari kemudian mereka bertemu saya lagi. 'Pak bupati itu ndak mungkin dengan uang Rp 15 juta bisa membangun seperti itu', saya sampaikan dalam wawancara itu karena gotong royong," kata dia

"Saya jelaskan 15 anggota pokmas, yang mendapatkan bantuan yang pertama dibangun 6, yang 9 ikut kerja tanpa dibayar. Mereka tidak percaya, Ah pak bupati apakah mereka mau bekerja tanpa dibayar? itulah Indonesia saya jawab," kata Idham menirukan proses wawancara.

Baca juga: Gempa Banten yang Berulang Disebut Gempa Kembar, Apa Bedanya dengan Gempa Susulan?

Bantuan tidak hanya dari warga sekitar, tetapi datang dari Jawa Tengah.

Banyak pekerja bangunan dari Magelang, Kebumen, dan sekitarnya datang ke Bantul membantu masyarakat.

"Dua tiga tahun kemudian BPK melakukan audit di seluruh Bantul satu rumah rata-rata dibangun Rp 37 juta, padahal bantuan pemerintah Rp 15 juta," ucap Idham