Soal Konflik Internal PDI-P dengan Ganjar Pranowo, Akademisi Undip: Bisa Saja "Test the Water"

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ramai diperbincangkan publik setelah tak diundang dalam acara pengarahan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dihadiri Ketua DPP Puan Maharani di Kantor DPD PDIP Jawa Tengah.

Ganjar sebagai kader dinilai berseberangan dengan PDIP dan sudah kelewatan karena terlalu berambisi maju pencalonan Presiden 2024.

Terlebih, hal itu juga karena ditengarai dengan tingginya intensitas Ganjar di media sosial.

Baca juga: Tak Diundangnya Ganjar dan Persaingan Pendukung Trah Sukarno dengan Kelompok Modern di PDI-P

Akademisi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Yuwanto, Ph.D. berpandangan, peristiwa tak diundangnya Ganjar itu merupakan bagian dinamika internal dari sebuah partai politik.

Menurutnya, hal itu menggambarkan bahwa di dalam internal partai sedang terjadi proses penjajakan menuju Pilpres 2024.

"Ketika si patron atau tokoh sudah mulai menunjukkan batas-batas optimal sebagai orang yang bisa memimpin dan melakukan regenerasi, hal itu berimbas pada proses kompetisi rivalitas di dalam tubuh internal partai. Termasuk kaitanya dengan proyeksi Pilpres 2024," jelasnya kepada Kompas.com, Rabu (26/5/2021).

Selain itu, Yuwanto berpendapat di dalam urusan internal bisa juga terjadi faksionalisme atau kelompok-kelompok di setiap tubuh partai.

"Urusan internal bagian dari dinamika PDIP sebagai partai politik, karena toh di dalam sebuah partai politik itu kecenderungan bahkan hampir pasti faksionalisme," ujar Dosen Fisip Undip Semarang ini.

Apalagi, kritik pedas Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto disinyalir merupakan bentuk ekspresi ketidaksukaan agresifitas atau dengan progresifnya Ganjar menggunakan media sosial.

"Ada kecenderungan ketidaksukaan kepada Ganjar, yang dianggap kelewatan atau dalam bahasa Jawa itu kemajon. Di internal partai menangkap gelagat bahwa ini tidak sekadar aktivitas dan progresifitas Ganjar di medsos untuk mendukung fungsi-fungsi kegubernurannya tapi ada tujuan yang lebih strategis ke arah RI1," katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini media sosial memang menjadi sarana efektif dalam berkomunikasi antara pemimpin dengan rakyatnya.

"Sebagai kepala daerah atau pejabat publik merasa harus terus membangun citra baik dirinya agar baik di mata publik. Karena zamannya medsos ya mau tidak mau image buildingnya pakai medsos. Maka harus jeli untuk melihat konten yang dikembangkan. Apakah dalam kapasitas mempertahankan kepercayaan rakyat sebagai seorang Gubernur atau Presiden," ucapnya.

Baca juga: Temui Megawati di Rumahnya di Jakarta, Ganjar: Jangan Dikaitkan dengan Isu Lainnya

Namun, Yuwanto beranggapan di dalam politik juga seringkali apa yang diucapkan dengan motif dan tujuan yang sesungguhnya belum tentu sama.

"Bisa saja ini test the water jadi ibarat melempar kerikil di air untuk melihat seberapa jauh riak itu berpendar atau seberapa besar gelombang air bisa terbentuk. Sehingga, efek yang muncul memberikan sinyal atau isyarat kepada Ganjar untuk cooling down," ujarnya.

Kendati demikian, Yuwanto menilai adanya silang pendapat internal partai dengan Ganjar bukan menjadi tolak ukur terkait kandidat Pilpres 2024.

"Ini sesuatu yang masih tersembunyi bisa disebut masih misteri. Karena politics is the art of the possible. Yakni seni mengelola berbagai kemungkinan. Itu bukan sesuatu yang otomatis menutup pintu Ganjar untuk masuk dalam kontestasi Pilpres bahkan untuk PDIP sendri," jelasnya.

Selain itu, Yuwanto berpendapat perisitwa tak diundangnya Ganjar itu bisa saja merupakan grand design dari internal partai.

"Barangkali di dalam partai yang sebenarnya bagian dari desain besar bagian dari dinamika internal. Supaya Ganjar ini sebagai tokoh yang patut diperhitungkan. Kita yang diluar malah seperti para spekulan yang mencoba untuk mengotak atik fenomena ini," ungkap Ketua Program Doktor Ilmu Sosial (DIS) Undip Semarang.