KPK Beri Catatan untuk Bupati Bogor Ade Yasin, Apa Saja Isinya?

Kompas.com - 25/05/2021, 21:42 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi catatan untuk Bupati Bogor Ade Yasin mengenai menurunnya skor rata-rata Monitoring Centre for Prevention (MCP).

MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah), yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dan meliputi delapan area intervensi.

Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, salah satu tugas pokok KPK memang hadir dalam pengelolaan aset daerah yang baik, meliputi pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, serta eksekusi putusan pengadilan.

Baca juga: Sanksi Derek Parkir Liar di Kota Bandung Masih Tumpul, Ini Sebabnya

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Bidang Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah II KPK Dwi Aprilia Linda mengatakan, posisi MCP Pemkab Bogor tahun 2020 turun sebanyak 14 poin ketimbang skor rata-rata pada 2019.

"Skor rata-rata MCP Pemkab Bogor pada tahun 2020 adalah 75 persen. Skor ini turun 14 poin dibandingkan skor rata-rata di tahun 2019 yang mencapai 89 persen," kata Linda dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (25/5/2021).

"Kami minta Pemkab Bogor meningkatkan skor MCP di tahun 2021 ini. Targetnya, minimal naik 6 poin,” ujar Linda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Aksi Heroik Bocah 8 Tahun Korban Kecelakaan, Panjat Tebing 30 Meter lalu Minta Tolong

Dengan skor 75 persen tersebut, KPK memberikan catatan khusus terkait dua dari delapan area intervensi yang harus diperbaiki, yakni optimalisasi pajak daerah dan manajemen aset daerah.

Untuk capaian seluruh area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran terhadap Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 90 persen; pengadaan barang dan jasa (PBJ) 71,7 persen; pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) 90 persen.

Selanjutnya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 84,9 persen; manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) 74,8 persen; dan optimalisasi pajak daerah 47,3 persen.

Kemudian manajemen aset daerah 48,2 persen; dan pengelolaan keuangan desa 79,4 persen.

Baca juga: Tilap Uang Nasabah Rp 10 Miliar, Eks Pegawai Bank Pemerintah Ditangkap

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kereta Api Lokal di Daop 9 Jember Beroperasi Kembali, Ini Syaratnya...

Kereta Api Lokal di Daop 9 Jember Beroperasi Kembali, Ini Syaratnya...

Regional
TNI Temukan Pakaian Bekas dari Timor Leste Disembunyikan Dalam Ranting, Hendak Diselundupkan ke Indonesia

TNI Temukan Pakaian Bekas dari Timor Leste Disembunyikan Dalam Ranting, Hendak Diselundupkan ke Indonesia

Regional
Fakta Perampokan Toko Emas di Bandung, Berawal Komplain Pemasangan CCTV, 1 Pelaku Ditangkap

Fakta Perampokan Toko Emas di Bandung, Berawal Komplain Pemasangan CCTV, 1 Pelaku Ditangkap

Regional
Warga Demo di Balai Kota Malang, Tuntut Rombongan Wali Kota yang Gowes ke Pantai Disanksi

Warga Demo di Balai Kota Malang, Tuntut Rombongan Wali Kota yang Gowes ke Pantai Disanksi

Regional
Warga Kuta Tolak Kebijakan Ganjil Genap, Minta Dibatalkan karena Dianggap Merugikan

Warga Kuta Tolak Kebijakan Ganjil Genap, Minta Dibatalkan karena Dianggap Merugikan

Regional
Hendak Belanja ke Pasar, Pedagang Ikan Dirampok 4 Pelaku Bersenjata Tajam, Polisi: Mereka Masih Muda

Hendak Belanja ke Pasar, Pedagang Ikan Dirampok 4 Pelaku Bersenjata Tajam, Polisi: Mereka Masih Muda

Regional
Penghasilan Kurang, Pemilik Kos di Mataram Nekat Buka Kantin Sabu, Penghuni Kamar Jadi Pembelinya

Penghasilan Kurang, Pemilik Kos di Mataram Nekat Buka Kantin Sabu, Penghuni Kamar Jadi Pembelinya

Regional
Banjir Bandang di Minahasa Tenggara, 80 Rumah Rusak dan 1 Korban Hanyut Belum Ditemukan

Banjir Bandang di Minahasa Tenggara, 80 Rumah Rusak dan 1 Korban Hanyut Belum Ditemukan

Regional
Akhirnya, Kota Medan Keluar dari PPKM Level 4, Walkot Bobby: Tidak Boleh Euforia

Akhirnya, Kota Medan Keluar dari PPKM Level 4, Walkot Bobby: Tidak Boleh Euforia

Regional
Video Ikan Teri Berkumpul di Tepi Pantai Viral, Ini Kata Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Video Ikan Teri Berkumpul di Tepi Pantai Viral, Ini Kata Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Regional
Alasan Capaian Vaksinasi di Serang Rendah hingga Disorot Jokowi: Kurang Vaksinator

Alasan Capaian Vaksinasi di Serang Rendah hingga Disorot Jokowi: Kurang Vaksinator

Regional
Capaian Vaksinasi di 4 Daerah Penyelenggara PON XX Papua Belum Penuhi Target

Capaian Vaksinasi di 4 Daerah Penyelenggara PON XX Papua Belum Penuhi Target

Regional
Wakil Ketua MPR: Kami Minta dengan Hormat, Pengabdian Guru Honorer Dianggap, Loloskan PPPK Tanpa Tes

Wakil Ketua MPR: Kami Minta dengan Hormat, Pengabdian Guru Honorer Dianggap, Loloskan PPPK Tanpa Tes

Regional
Agar Warga Tertarik Ikut Vaksinasi, Universitas Bangka Belitung Sediakan Beras 5 Kg hingga 'Doorprize' Motor

Agar Warga Tertarik Ikut Vaksinasi, Universitas Bangka Belitung Sediakan Beras 5 Kg hingga "Doorprize" Motor

Regional
Vaksinasi Covid-19 Baru 36 Persen, Kabupaten Magetan Kembali PPKM Level 3

Vaksinasi Covid-19 Baru 36 Persen, Kabupaten Magetan Kembali PPKM Level 3

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.