Usai Lebaran, Bupati Banyuwangi Kembali Ngantor di Desa Sekali dalam Sepekan

2 kategori

Di setiap desa, urusan warga dibagi menjadi dua kategori berdasarkan solusi, yaitu jangka pendek dan jangka menengah-panjang.

”Ada urusan yang solusinya jangka pendek, bisa cepat. Ada yang perlu waktu seperti infrastruktur,” ujar Ipuk.

Dari segi sektor, urusan yang dituntaskan seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, sertifikat rakyat, jaminan sosial, pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, kepemudaan, rumah tinggal, dan sebagainya.

Berdasarkan data lintas dinas, jumlah urusan yang mendapat solusi selama Ipuk berkantor di sepuluh desa tersebut mencapai 20.000 urusan dari berbagai sektor tersebut.

Baca juga: Polisi Menyamar Jadi Pembeli, Ungkap Aksi Dokter S, Sarjana Pendidikan Agama yang Racik Obat Tanpa Resep

Hal tersebut meliputi anak terancam putus sekolah hingga transportasi untuk petugas kesehatan di daerah yang geografisnya sulit.

Kemudian menerima adanya laporan dari warga bahwa perlu adanya percepatan pencairan insentif bagi guru PAUD dan guru ngaji.

”Langsung saat itu juga saya minta dipercepat. Kendalanya apa kita urai. Alhamdulillah, sebelum Lebaran kemarin sudah cair untuk ribuan guru PAUD dan guru ngaji. Total setahun ini kami memberikan insentif Rp6,9 miliar untuk guru PAUD dan Rp8,7 miliar untuk guru ngaji,” paparnya.

Selain itu yakni infrastruktur yang langsung dieksekusi maupun masuk perencanaan untuk semester kedua.

"Misalnya soal akses di lereng Gunung Raung, lalu irigasi di sejumlah desa,” imbuh Ipuk.

Baca juga: Racik dan Jual Obat Tanpa Resep Dokter, Sarjana Pendidikan Agama Islam Ditangkap Polisi

Administrasi kependudukan hingga UMKM

Urusan lain yang dituntaskan adalah administrasi kependudukan. Selama ini, ada warga yang menunda pengurusan dokumen. Termasuk karena kendala akses.

”Banyuwangi adalah daerah terluas di Jawa. Ada warga tinggal di desa di perkebunan. Aksesnya jauh. Sebagian layanan memang online, tapi tidak semua warga punya smartphone. Maka kita dekatkan layanan ke sana. Dengan mempunyai administrasi kependudukan yang baik, warga bisa mengakses program-program pemerintah,” jelasnya.

Demikian pula UMKM, sejumlah urusan dari kurangnya alat produksi, peralatan warung, hingga izin usaha langsung diberi solusi. Ribuan UMKM di perdesaan menerima manfaat dari program bupati berkantor di desa.

Selain itu, solusi juga diberikan kepada sejumlah kelompok tani terkait pupuk organik. ”Untuk nelayan, telah dituntaskan Gerai Pelayanan Terpadu khusus nelayan,” ujarnya.

”Program berkantor di desa ini sesuai kebijakan Presiden Jokowi dan Gubernur Jatim Ibu Khofifah agar pemda terus turun melayani masyarakat,” pungkas Ipuk.