MAKASSAR, KOMPAS.com - Wali Kota Makassar Mohammad Ramadhan Pomanto alias Danny Pomanto mengungkapkan masih ada jajarannya yang nekat melakukan praktik pungutan liar.
Salah satunya adalah di Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar.
Hal itu diketahui Danny setelah mendapat banyak keluhan dari orang yang dimintai uang saat berurusan dengan dinas tersebut.
Baca juga: Permohonan Rehabilitasi 4 Pejabat Pemkot Makassar yang Ditangkap karena Narkoba Dikabulkan
Danny juga mendapat aduan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar yang telah menelusuri adanya pungli di Disdik Makassar.
"Ada banyak laporan yang saya sudah terima dan DPRD Makassar sudah melakukan penelusuran. Biaya tanda tangan di Disdik mulai Rp 2 juta hingga Rp 5 juta. Praktik pungli ini terjadi sudah dua tahun terjadi saat kekosongan jabatan Wali Kota Makassar dan dijabat oleh tiga orang pelaksana tugas (Plt)," ungkap Danny saat dihubungi, Kamis (20/5/2021).
Menurut Danny, ada jenis permintaan tanda tangan dari pejabat Disdik Makassar yang jadi ladang pungli adalah untuk biaya operasional, kenaikan pangkat, dan perpanjangan sertifikasi guru.
Padahal, seharusnya hal itu dilakukan pejabat tanpa meminta biaya tambahan dari orang yang mengurus.
Baca juga: Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar
Besaran uang yang didapat pelaku pungli ini terbilang besar.
Danny mencontohkan, jika ada sekitar 10.000 guru yang butuh tanda tangan untuk kenaikan pangkat dan sertifikasi, maka oknum pejabat itu bisa mengantongi uang sedikitnya Rp 20 miliar.