Dinkes Sambas Bantah Ada Pungli Rapid Test Antigen, Ini Penjelasannya

Harisson menilai, pungutan terhadap pemeriksaan rapid test antigen oleh pemerintah daerah tidak diperbolehkan.

Jika pun boleh, harus ada payung hukum berupa peraturan daerah atau peraturan bupati untuk mengatur besaran tarif.

Selain itu, uang hasil pungutan harus disetor ke kas daerah, dan tidak dapat digunakan langsung.

“Tapi ini mau dipastikan lagi, apakah antigen yang digunakan itu dari pemerintah provinsi atau beli sendiri. Kalau dari pemprov, harusnya gratis, sedangkan jika beli sendiri harus ada payung hukum tarif,” ujar Harisson.

Baca juga: Disebut Ogah-ogahan Tangani Corona, Bupati Sambas: Sutarmidji Tak Bisa Jaga Lidahnya

Menurut Harisson, Dinkes Kalbar sejauh ini telah mengirimkan sebanyak 3.500 rapid test antigen kepada Pemkab Sambas.

Rapid test tersebut untuk melakukan testing dan tracing kepada masyarakat.

“Kalau mereka menggunakan rapid test bantuan itu dan mengenakan tarif, tentu saja salah dan ini harus ini dipertanggungjawabkan di depan hukum,” ungkap Harisson.