Mudik Aglomerasi Dilarang, Pegawai Pemkot dari Luar Kota Tak Boleh Tinggalkan Semarang

Kompas.com - 07/05/2021, 17:52 WIB
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di kantornya  Jumat (7/5/2021). KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAWali Kota Semarang Hendrar Prihadi di kantornya Jumat (7/5/2021).

SEMARANG, KOMPAS.com - Masyarakat di Kota Semarang, Jawa Tengah, diminta untuk mematuhi peraturan larangan mudik Lebaran 2021, termasuk mudik lokal di wilayah aglomerasi.

Hal ini menyusul diberlakukannya peraturan dari pemerintah pusat tentang larangan mudik di dalam wilayah aglomerasi pada 6 hingga 17 Mei 2021.

Kebijakan itu disampaikan oleh Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Kamis (6/5/2021).

Baca juga: Nekat Angkut Pemudik ke Semarang, 3 Travel Gelap Dikandangkan

Namun, pemerintah masih memperbolehkan beroperasinya kegiatan sektor esensial di wilayah aglomerasi.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) menegaskan masyarakat wajib mematuhi peraturan tersebut.

"Kan mudik dilarang, tidak usah didiskusikan, tidak usah ditawar ikuti saja anjuran pemerintah ini (larangan mudik lokal)," kata Hendi itu di kantornya, Jumat (7/5/2021).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hendi berharap masyarakat semakin sadar dan dapat mentaati peraturan pemerintah.

"Bukan apa-apa, kita perhatikan yang lebih besar supaya tidak terjadi sebaran Covid-19 yang meluas," tegasnya.

Baca juga: Hari Pertama Larangan Mudik, 54 Kendaraan Diputar Balik di Tol Kalikangkung Semarang

Hendi memastikan seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Semarang tetap diminta tidak mudik atau bepergian pada masa larangan mudik Lebaran.

Peraturan tersebut juga berlaku bagi pegawai yang berasal dari luar Kota Semarang.

"Yang kerja di Pemerintah Kota Semarang tinggalnya tidak di Semarang, juga saya bilang selama larangan mudik dia harus tetap di Semarang. Kata Pemerintah pusat tanpa pengecualian, kalau kita ada pengecualian kan tidak elok," ujarnya.

Sebelumnya, Hendi menegaskan bakal ada sanksi bagi ASN yang melanggar aturan maka tambahan penghasilan pegawai (TPP) akan dipotong 100 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sosok Neson Murib, Terduga Pemasok Senjata ke KKB, Anak Buah Lekagak Telenggen, Bertransaksi hingga Rp 1,3 Miliar

Sosok Neson Murib, Terduga Pemasok Senjata ke KKB, Anak Buah Lekagak Telenggen, Bertransaksi hingga Rp 1,3 Miliar

Regional
Hasil Tes DNA Keluar, Pasien ODGJ Ternyata Bukan Abrip Asep, Polisi yang Hilang Saat Tsunami Aceh

Hasil Tes DNA Keluar, Pasien ODGJ Ternyata Bukan Abrip Asep, Polisi yang Hilang Saat Tsunami Aceh

Regional
Cerita Ani Kasanah Berjuang Ganti Nama Jadi Anang Sutomo di Pengadilan Negeri Kediri...

Cerita Ani Kasanah Berjuang Ganti Nama Jadi Anang Sutomo di Pengadilan Negeri Kediri...

Regional
Fakta Baru Meninggalnya Wakil Bupati Sangihe, Diduga Komplikasi Penyakit, Ajudan Akan Diperiksa

Fakta Baru Meninggalnya Wakil Bupati Sangihe, Diduga Komplikasi Penyakit, Ajudan Akan Diperiksa

Regional
Fakta Bocah 10 Tahun Tewas Setelah Digigit Anjing, Sempat Demam dan Bertingkah Aneh

Fakta Bocah 10 Tahun Tewas Setelah Digigit Anjing, Sempat Demam dan Bertingkah Aneh

Regional
Perketat PPKM Mikro, Satpol PP akan Masuk ke Desa di Kabupaten Bogor

Perketat PPKM Mikro, Satpol PP akan Masuk ke Desa di Kabupaten Bogor

Regional
'Suaminya Bilang, Jalur Hukum Kami Layani, di Manapun Kami Terima Tantangan Kalian, Bahkan Wali Kota'

"Suaminya Bilang, Jalur Hukum Kami Layani, di Manapun Kami Terima Tantangan Kalian, Bahkan Wali Kota"

Regional
Kabar Lonjakan Kasus Covid-19 di Grobogan hingga 2.000 Persen Dibantah

Kabar Lonjakan Kasus Covid-19 di Grobogan hingga 2.000 Persen Dibantah

Regional
Bayi Perempuan Dibungkus Kain Ihram Dibuang di Teras Warga, Sempat Dikira Kucing

Bayi Perempuan Dibungkus Kain Ihram Dibuang di Teras Warga, Sempat Dikira Kucing

Regional
Undip Terima 3.257 Calon Mahasiswa dari Jalur SBMPTN, Psikologi Jadi Jurusan Favorit

Undip Terima 3.257 Calon Mahasiswa dari Jalur SBMPTN, Psikologi Jadi Jurusan Favorit

Regional
Kasus Covid-19 Kembali Naik, Zona Hijau di Jombang Tinggal 8 Kecamatan

Kasus Covid-19 Kembali Naik, Zona Hijau di Jombang Tinggal 8 Kecamatan

Regional
11 Desa Terpencil di Kepulauan Riau Kini Dialiri Listrik, Rp 38 Miliar Dikucurkan PLN

11 Desa Terpencil di Kepulauan Riau Kini Dialiri Listrik, Rp 38 Miliar Dikucurkan PLN

Regional
Kapolda Babel: 3 Polda dan Mabes Polri Buru Awak 'Kapal Hantu' dan Pemberi Dana

Kapolda Babel: 3 Polda dan Mabes Polri Buru Awak "Kapal Hantu" dan Pemberi Dana

Regional
Kronologi 2 Sepeda Motor Adu Kambing di Turunan Sarangan-Cemoro Sewu yang Mengakibatkan Bayi 7 Bulan Tewas

Kronologi 2 Sepeda Motor Adu Kambing di Turunan Sarangan-Cemoro Sewu yang Mengakibatkan Bayi 7 Bulan Tewas

Regional
36 CPNS Tulungagung Positif Berdasarkan Tes Antigen Sepulang Latsar di Surabaya

36 CPNS Tulungagung Positif Berdasarkan Tes Antigen Sepulang Latsar di Surabaya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X