3.000 Tenaga Kontrak Dapat Gaji Meski Tak Terdaftar, Wali Kota Makassar: Saya Tak Tahu Ini Siluman atau Tidak

KOMPAS.com - Pemberian gaji kepada 3.000 tenaga kontrak Pemkot Makassar dipertanyakan.

Penyebabnya karena mereka tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan "Danny" Pomanto pun merasa heran dengan temuan itu.

"Saya tidak tahu ini siluman atau tidak, karena terbayar gajinya tapi tidak tercatat di Badan Kepegawaian. Jadi kita mau bersihkan itu 3.000 tenaga kontrak itu,” ungkap Danny, Jumat (30/4/2021).

Baca juga: Tidak Tercatat di Badan Kepegawaian, 3.000 Tenaga Kontrak di Makassar Terima Gaji

Dirasa membebani anggaran

TOTO SIHONO Ilustrasi anggaran.

Dengan keberadaan mereka, total pegawai kontrak yang ada di Pemkot Makassar berjumlah 11.000 orang.

“Saya tidak tahu judulnya ini. Karena tercatat 8.000 tenaga kontrak yang tercatat di badan kepegawaian, tapi yang dibayar gajinya atau tunjangannya itu sebanyak 11.000," ujar Danny.

Dia pun mengaku akan mengevaluasi sistem tenaga kontrak karena jumlahnya yang sudah terlalu banyak.

“Dengan mengevaluasi seluruh tenaga kontrak dengan akreditasnya melalui proses seleksi atau tes kemampuan. Jumlah 11.000 tenaga kontrak di lingkup Pemerintah Kota Makassar ini sangat over, karena terlalu banyak dan cukup membebani APBD,” jelasnya.

Baca juga: Keracunan Zat Besi Setelah Puluhan Tahun Bertugas di Kapal Selam, Mantan Komandan KRI Nanggala Kini Hanya Terbaring dan Sulit Bicara

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, saat menunjukkan Perwali Nomor 1 Tahun 2017, tentang pelaksanaan pemilihan Ketua RT/RW.

Bikin Laskar Pelangi

Danny mengatakan perekrutan tenaga kontrak nantinya harus satu pintu di tangan wali kota melalui lembaga bernama Laskar Pelangi.

Laskar Pelangi ini mengurusi semua bidang, seperti kebersihan, kesehatan hingga sosial.

“Selain menghindari kontrak fiktif, dapat juga menghindari tenaga kontrak yang kurang produktif. Maka saya akan melebur semua tenaga kontrak dalam lembaga pemerintah yang namanya Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ini adalah singkatan dari layanan publik berintegritas,” jelasnya.

Dia khawatir jika setiap dinas bisa mengangkat tenaga kontrak sendiri maka akan ada kebocoran anggaran.

“Ini kan ada sedikit kekacauan terkait pengangkatan tenaga kontrak di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Apakah kepala dinas bisa mengangkat tenaga kontrak ataukah kita ambil kebijakan wali kota saja semua, karena ada kebocoran-kebocoran begini,” katanya.

Baca juga: Jenazah Ulfa yang Tewas Ditabrak Truk Sempat Dibawa Berkeliling oleh Pelaku hingga Akhirnya Dibuang

Dilematis perekrutan tenaga honorer

Meski demikian, perekrutan tenaga honorer juga dirasa penting karena kebutuhan pegawai di Pemkot bertambah.

Sebab setiap tahun ada sekitar 300 sampai 400 ASN yang pensiun.

Sementara perekrutan pegawai setiap tahun hanya 100-an orang per tahun.

“Maka kebutuhan pegawai tenaga kontrak juga ini menjadi urgen. Kita mau lebih efektif, jangan double job. Istilahnya, ASN nya santai-santai dan semuanya dikerjakan oleh tenaga kontrak. Harusnya ASN yang lebih maksimal. Makanya program resetting Pemerintah Kota Makassar ini momen yang bagus menata semua,” tutupnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Kontributor Makassar, Hendra Cipto | Editor : Khairina)