Walau Terdampak Covid-19, Perusahaan Tetap Wajib Bayar THR Tepat Waktu, atau Kena Denda 5 Persen

Kompas.com - 30/04/2021, 08:34 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi

BANDUNG, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar) Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, perusahaan terdampak Covid-19 wajib membayar tunjangan hari raya (THR) karyawannya.

Pembayaran THR, paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Lebaran, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2021.

"Perusahan yang masih terdampak bisa melakukan perundingan kesepakatan, dan perusahaan bisa membuktikan terkait dampak dari pandemi ini," ujar Taufik seusai acara Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB) di kampus Unpad, Kamis (29/4/2021) malam.

Namun, meski bisa melakukan perundingan, sesuai aturan, hanya diberi waktu sampai minus satu hari sebelum hari raya.

Baca juga: Ada Perusahaan di Jabar Masih Menunggak THR 2020, Disnakertrans: Harus Ada Bukti Jika Terdampak Covid-19

Tahun ini tak ada aturan mencicil THR

Taufik menjelaskan, tahun ini tidak ada aturan bagi perusahaan untuk mencicil THR bagi karyawannya. Sebab kondisi tahun ini berbeda dibanding tahun lalu.

Aktivitas ekonomi tahun ini mulai kembali bergeliat. Selain itu, pemerintah pun telah melakukan relaksasi terkait ekonomi, pajak, listrik, bahkan restrukturisasi kredit perbankan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tahun lalu itu, semuanya terkaget-kaget karena pandemi Covid-19 ini. Pandemi tahun lalu itu Maret, kemudian hari rayanya bulan Mei. Jadi baru dua bulan, tiga bulan, semua terkaget-kaget. Pemerintah Indonesia belum punya acuannya, mana yang terbaik untuk menanggulangi pandemi," katanya.

Baca juga: Masih Ada Perusahaan di Jabar Menunggak THR Tahun Lalu, Ini Kata Kadin dan Dinas Tenaga Kerja

Denda 5 persen bagi perusahaan telat bayar THR

Bagi perusahaan yang telat membayar THR, sambung Rachmat, bisa dikenai denda sebesar 5 persen dari nilai THR yang diberikan perusahaan kepada karyawannya.

"Dendanya itu 5 persen dari nilai THR yang diberikan, misal yang diberikan itu Rp 1 miliar, maka dendanya itu lima persen harus diberikan kepada karyawan untuk kesejahteraannya," jelasnya.

Saat ini, terdapat 50.000 lebih perusahaan yang terdaftar dalam wajib lapor kinerja perusahaan (WLKP).

"Mungkin banyak yang tidak terdaftar dengan berbagai permasalahnnya, tapi di lain pihak kita harus menjaga jangan sampai berhenti di PHK," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemda DI Yogyakarta Belum Izinkan Konser Musik dan Resepsi Pernikahan Skala Besar

Pemda DI Yogyakarta Belum Izinkan Konser Musik dan Resepsi Pernikahan Skala Besar

Regional
Kecelakaan di Jalan Trans Flores Ende-Bajawa, Seorang Pengendara Motor Tewas di Tempat

Kecelakaan di Jalan Trans Flores Ende-Bajawa, Seorang Pengendara Motor Tewas di Tempat

Regional
Warga Berebutan Ambil Telur yang Dibagikan di Blitar, Peternak: Telur yang Mau Dijual Juga Diambil Warga...

Warga Berebutan Ambil Telur yang Dibagikan di Blitar, Peternak: Telur yang Mau Dijual Juga Diambil Warga...

Regional
Kapolri Datang ke Poso Minta Sisa Anggota MIT Terus Dikejar

Kapolri Datang ke Poso Minta Sisa Anggota MIT Terus Dikejar

Regional
Kisah Remaja 14 Tahun Tewas di Tangan Kekasihnya, Mengaku Hamil, Dibujuk Minum Jamu Beracun oleh Pelaku

Kisah Remaja 14 Tahun Tewas di Tangan Kekasihnya, Mengaku Hamil, Dibujuk Minum Jamu Beracun oleh Pelaku

Regional
Kantor Bank Sinarmas Pontianak Ditembaki OTK, Polisi Pastikan Bukan dari Senpi

Kantor Bank Sinarmas Pontianak Ditembaki OTK, Polisi Pastikan Bukan dari Senpi

Regional
Puluhan Prajurit Kodam Pattimura Latihan Bersama Militer AS, Pangdam: Jaga Nama Baik TNI AD

Puluhan Prajurit Kodam Pattimura Latihan Bersama Militer AS, Pangdam: Jaga Nama Baik TNI AD

Regional
Menahan Tangis, Bupati Non-aktif Muara Enim Minta Rekening Keluarganya Dibuka, Merasa Dizalimi KPK

Menahan Tangis, Bupati Non-aktif Muara Enim Minta Rekening Keluarganya Dibuka, Merasa Dizalimi KPK

Regional
Heboh Pelecehan Seksual Mahasiswi Unsri yang Diduga Dilakukan Dosen Pembimbing Skripsi, Ini Kata Pihak Kampus

Heboh Pelecehan Seksual Mahasiswi Unsri yang Diduga Dilakukan Dosen Pembimbing Skripsi, Ini Kata Pihak Kampus

Regional
Investasi Fiktif Guru Madrasah di Bogor Tipu Korbannya hingga Rp 23 Miliar, Polisi: Rekening Tersangka Tinggal Rp 200 Ribu

Investasi Fiktif Guru Madrasah di Bogor Tipu Korbannya hingga Rp 23 Miliar, Polisi: Rekening Tersangka Tinggal Rp 200 Ribu

Regional
Kawah Lumpur Kesongo Blora Meletus, Ini Kronologinya

Kawah Lumpur Kesongo Blora Meletus, Ini Kronologinya

Regional
Cerita Raju, Atlet Selancar yang Ditolak Masuk Tim PON NTT, Berhasil Raih 2 Medali di Papua

Cerita Raju, Atlet Selancar yang Ditolak Masuk Tim PON NTT, Berhasil Raih 2 Medali di Papua

Regional
Mobil Terios Terbalik, Pengemudi dan Penumpang Malah Kabur, Polisi: Sopirnya Mabuk

Mobil Terios Terbalik, Pengemudi dan Penumpang Malah Kabur, Polisi: Sopirnya Mabuk

Regional
Ayah Tega Perkosa Anak Kandung hingga Hamil 7 Bulan, Ketahuan Sang Ibu Saat Periksa ke Bidan

Ayah Tega Perkosa Anak Kandung hingga Hamil 7 Bulan, Ketahuan Sang Ibu Saat Periksa ke Bidan

Regional
Data Aplikasi Tidak Sinkron, Pemkab Landak Kalbar Mengaku Tak Dapat Jatah Vaksin Covid-19

Data Aplikasi Tidak Sinkron, Pemkab Landak Kalbar Mengaku Tak Dapat Jatah Vaksin Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.