Perusahaan Amerika Serikat Tawarkan Pembangkit Energi Nuklir di Bangka Belitung

BANGKA, KOMPAS.com - Perusahaan energi asal Amerika Serikat, PT Thorcon International Pte Ltd terus menjajaki peluang pembangunan pembangkit listrik di Kepulauan Bangka Belitung.

Mengusung konsep energi baru dan terbarukan (EBT), Thorcon International menawarkan pembangkit listrik tenaga nuklir yang bahan bakunya berasal dari mineral ikutan timah Logam Tanah Jarang (LTJ).

Mineral ringan yang jika diolah berkelanjutan bisa menghasilkan uranium dan thorium itu diyakini mampu menjawab kebutuhan energi nasional Tanah Air.

Pemerintah sendiri menargetkan penggunaan EBT bisa mencapai 23 persen pada 2025.

Baca juga: Menristek: Pemerintah Siapkan Pengembangan Energi Nuklir untuk Listrik Masa Depan

CEO Thorcon, David Devanney, mengungkapkan, teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir yang ditawarkan memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan berbiaya lebih murah dari teknologi konvensional sebelumnya.

"Thorcon Molten Salt Reactor (Thorcon MSR) ini merupakan jenis PLTN generasi ke-4 yang dirancang menggunakan bahan bakar serta menggunakan garam cair untuk pendinginnya, beroperasi pada temperatur tinggi, dan tekanannya mendekati tekanan atmosfir," kata David saat pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman di gubernuran, Selasa (20/4/2021).

David menuturkan, konsep keamanan yang tinggi ini menjadi salah satu keunggulan Thorcon MSR, dan diyakini dapat mengurangi global warming.

Baca juga: Kang Emil Paparkan Aspirasi Terkait RUU EBT, Berikut 2 Poin Pentingnya

Konsep keselamatan Thorcon ini ditandai dengan tekanan operasi yang lebih rendah. Sehingga jika terjadi kecelakaan nuklir di reaktor Thorcon, radionuklida tidak akan cepat lepas ke lingkungan karena tekanan operasionalnya hampir sama dengan tekanan atmosfir. 

“Prioritas kami yang utama adalah keamanan dan menjaga keberlangsungan alam, oleh karena itu teknologi Thorcon ini merupakan salah satu langkah diversifikasi berbagai sumber energi yang akan mengurangi ketergantungan dari satu sumber energi dan dapat mengurangi dampak emisi gas rumah kaca," ungkap David.

Baca juga: Nuklir dari Thorium, Masa Depan Energi Indonesia?

Namun dirinya mengakui bahwa, penerimaan masyarakat akan PLTN masih rendah. Kecelakaan PLTN dengan tingkat terparah seperti PLTN Fukushima di Jepang menjadi salah satu penyebab masyarakat merasa PLTN sangat tidak aman.

Untuk itu, dirinya bersama tim terlebih dahulu melakukan survei dan sosialisasi ke daerah di Indonesia termasuk Bangka Belitung. 

Bob S. Effendi selaku Kepala Perwakilan PT Thorcon International, mengatakan, kajian telah dilakukan bersama pihak akademisi termasuk dengan Universitas Bangka Belitung.

“Kami akan melakukan penandatanganan MoU dengan Universitas Bangka Belitung sekaligus melakukan survei ke Pulau Gelasa salah satu rencana lokasi pembangunan PLTN tersebut. Dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan melakukan survei, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya.

Menurutnya pembangunan PLTN di Bangka Belitung akan memberikan multiplier effect sehingga, kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Tersedianya energi listrik dengan harga yang rendah akan menguntungkan bagi masyarakat maupun industri di Bangka Belitung. 

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Erzaldi Rosman mendukung upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakatnya.

Namun, dirinya meminta agar terlebih dahulu dilakukan kajian-kajian terhadap ketersediaan bahan baku, dampak lingkungan maupun dampak sosial yang mungkin terjadi.

“Secara umum, informasi mengenai nuklir ini sangat minim sehingga masih menimbulkan ketakutan bahkan penolakan di masyarakat. Karenanya perlu dilakukan edukasi terkhusus bagi pelajar maupun mahasiswa," pinta orang nomor satu di Babel itu.

Erzaldi menyarankan agar Thorcon International dapat berkontribusi bagi pengembangan sumber daya manusia di Babel dengan melibatkan pelajar, mahasiswa, dan pihak akademisi dengan melakukan penelitian, kajian bersama, magang, serta publikasi bersama. 

“Tentunya, implementasi teknologi nuklir di Indonesia ini harus memenuhi syarat regulasi dari pemerintah pusat. Pada prinsipnya, kami mendukung upaya-upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi nasional," pungkasnya.