Pekerja di Yogya Bisa Adukan Soal THR kepada Posko yang Dibentuk Disnakertrans DIY

Kompas.com - 16/04/2021, 14:28 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi


YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta berencana membuat posko aduan Tunjangan Hari Raya (THR).

Posko itu nantinya untuk mengakomodir jika ada aduan dari pekerja soal perusahaan yang tidak membayarkan THR.

Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi menyampaikan, pihaknya siap menindaklanjuti keluarnya Surat Edaran dari Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di perusahaan serta berencana membuat posko aduan THR.

"Kita membuat posko THR, berkoordinasi dengan teman-teman kabupaten kota," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi saat dihubungi, Jumat (16/4/2021).

Baca juga: Jika THR Molor, Pekerja di Surabaya Bisa Lapor ke Posko Aduan Pemkot

Ia menambahkan, pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang perusahaan tetap wajib membayarkan THR ke para pekerjanya. Pihaknya juga berencana akan melakukan deteksi dini agar meminimalisir adanya perusahaan yang tidak membayar THR.

"Kita turun langsung lakukan deteksi dini, melakukan dialog dengan perusahaan yang masih terdampak pandemi. Menurut SE sudah jelas bahwa THR pada tahun 2021 diberikan pada hari raya keagamaan," katanya.

Ia menjelaskan perusahaan yang masih terdampak pandemi diarahkan untuk tetap melakukan dialog dengan para pekerjanya.

"Tetapi tetap harus memberikan THR-nya," tambahnya.

Baca juga: KSPSI Minta Pemerintah Sanksi Perusahaan yang Belum Lunasi THR 2020

Berkaca pada tahun lalu, dia menyebut ada sebanyak 36 perusahaan di DIY yang diadukan, namun setelah itu THR tetap bisa dibayarkan.

"Tahun lalu, yang masuk aduan THR ada 36 perusahaan. Dan, 36 itu semuanya sudah membayarkan," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan kepada perusahaan agar tetap membayarkan THR kepada pekerjanya.

"THR ya harus dibayarkan," kata Sultan di Kepatihan Pemda DIY, Kamis (15/4/2021).

Sultan meminta, THR pada tahun ini bisa dibayar secara penuh kepada pekerja oleh perusahaan, karena pembayaran THR sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Ketentuan dibayar penuh tidak bisa dikurangi, tidak boleh," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Edy Rahmayadi Minta RS di Medan Alokasikan 30 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Edy Rahmayadi Minta RS di Medan Alokasikan 30 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Regional
Paman di Asahan Cabuli Keponakan Saat Rumah Sepi, Korban Diancam Akan Bunuh

Paman di Asahan Cabuli Keponakan Saat Rumah Sepi, Korban Diancam Akan Bunuh

Regional
Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan di Surabaya Wajib Tanda Tangani Pakta Integritas jika Ingin Beroperasi Kembali

Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan di Surabaya Wajib Tanda Tangani Pakta Integritas jika Ingin Beroperasi Kembali

Regional
Sudah 3 Hari Tak Ada Tambahan Kasus Covid-19 di Sulut, Pasien Sembuh Capai 896 Orang

Sudah 3 Hari Tak Ada Tambahan Kasus Covid-19 di Sulut, Pasien Sembuh Capai 896 Orang

Regional
KRL Kembali Beroperasi di Stasiun Rangkasbitung pada 18 Mei

KRL Kembali Beroperasi di Stasiun Rangkasbitung pada 18 Mei

Regional
Amankan PSU Pilkada Sabu Raijua, Polda NTT Bakal Kerahkan Anjing Pelacak

Amankan PSU Pilkada Sabu Raijua, Polda NTT Bakal Kerahkan Anjing Pelacak

Regional
Ini Alasan Anak Gugat Ibu Kandung Berusia 70 Tahun di Lombok Tengah

Ini Alasan Anak Gugat Ibu Kandung Berusia 70 Tahun di Lombok Tengah

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 17 Mei 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 17 Mei 2021

Regional
Januario Kaget, Temukan Mayat Perempuan Dipenuhi Belatung Saat Tinjau Lokasi Pemetaan Perusahaan

Januario Kaget, Temukan Mayat Perempuan Dipenuhi Belatung Saat Tinjau Lokasi Pemetaan Perusahaan

Regional
Gempa M 5,1 Guncang Nias Barat, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa M 5,1 Guncang Nias Barat, Tak Berpotensi Tsunami

Regional
Ketum GNPK RI Ditahan Kejari Tegal Terkait Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

Ketum GNPK RI Ditahan Kejari Tegal Terkait Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

Regional
Minta Gubernur Banten Buka Kembali Tempat Wisata, Wali Kota Serang: Menurut Pak Presiden Perekonomian Berjalan Seperti Biasa

Minta Gubernur Banten Buka Kembali Tempat Wisata, Wali Kota Serang: Menurut Pak Presiden Perekonomian Berjalan Seperti Biasa

Regional
Terbukti Lakukan KDRT, Komisioner KIP Jateng Dicopot dari Jabatannya

Terbukti Lakukan KDRT, Komisioner KIP Jateng Dicopot dari Jabatannya

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 17 Mei 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 17 Mei 2021

Regional
Berebut Lahan Perkebunan, 2 Kelompok Warga Bentrok, 1 Orang Tewas

Berebut Lahan Perkebunan, 2 Kelompok Warga Bentrok, 1 Orang Tewas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X