Isu Impor Membuat Harga Garam Rakyat di Karawang Anjlok

KARAWANG, KOMPAS.com - Dinas Perikanan Kabupaten Karawang menilai isu impor membuat harga garam rakyat anjlok.

Pihaknya curiga pengusaha mengoplos garam impor untuk dijual sebagai konsumsi masyarakat.

"Salah satunya (isu impor garam), walaupun isu, barangnya belum ada," ujar Sekretaris Dinas Perikanan Karawang Abuh Bukhori ditemui di kantornya, Kamis (15/4/2021).

Abuh menyebutkan, sebelum ada isu impor, harga garam hendak merangkak naik ke angka Rp 1.000. Namun, begitu ada isu impor, terdapat spekulasi garam impor segera tiba, harga turun Rp 800.

Ia menyebut tambak garam di Karawang pada 2019 seluas 200 hektare. Sedangkan pada 2020 seluas 110 hektare.

Baca juga: Minta Kebijakan Impor Dikaji Ulang, Petambak Garam: Stok Tahun Lalu Masih Menumpuk

Tambak garam tersebar di empat desa, yakni Muarabaru Kecamatan Cilamaya Wetan, Ciparagejaya Kecamatan Tempuran, dan Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon.

Tambak garam paling luas terdapat di Prau Bosok, Desa Muarabaru, Kecamatan Cilamaya Wetan.

"Produksinya 2020 hanya 1.566 ton, sedangkan 2019 mencapai 11.000-an ton," ujar dia.

Menyikapi anjloknya harga garam rakyat, khususnya di Karawang, Abuh pun mengaku prihatin. Pihaknya, kata Abuh, akan melakukan berbagai upaya untuk membantu petani garam.

Ia meyakini kualitas garam rakyat Karawang mampu mencapai 97 persen kandungan Natrium Clorida (NaCl). Hanya saja ia mengakui ada saja petani yang terburu-buru menaikkan ke meja kristal untuk mengejar hasil produksi.

Gandeng Hipmi bina petani

Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, kata Abuh, berencana menggandeng Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk mengembangkan atau mendampingi para petani garam.

"Kita akan coba lewat Hipmi," ujar dia.

Selain gudang garam milik pemerintah atau kelompok petani garam di Karawang juga terdapat beberapa gudang garam milik swasta.

Pihaknya mencurigai sejumlah pengusaha mencampur garam untuk konsumsi masyarakat dengan garam impor. Padahal, kata dia, garam impor hanya diperuntukkan bagi industri. Namun ia mengakui pengawasan dari pihaknya maupun pemerintah masih lemah.

"Kami curiga mereka mencampur dengan garam impor. Dilihat dari warnanya," ujar Abuh.

Abuh menyebut kandungan NaCl garam impor di atas 97 persen. Padahal, jika untuk konsumsi masyarakat, menurutnya justru berbahaya.

"Untuk aman konsumsi, kandungan NaCl-nya antara 94-97 persen. Di atas 97 persen justru berbahaya," ujarnya.

Oleh karenanya, Abuh mengimbau masyarakat untuk selektif memilih garam untuk dikonsumsi, dengan melihat kandungan NaCl.

"Jangan terlena karena warnanya putih," ujar dia.

Tolak impor garam

Diketahui, pemerintah akan mengeluarkan izin impor garam industri sebanyak 2,92 juta ton pada tahun ini, naik 6 persen dari tahun lalu.

Petani garam di Karawang menolak rencana pemerintah mengimpor garam. Rencana itu dipandang bakal membuat petani semakin menjerit.

Ketua Koperasi Garam Segarajaya Karawang, Aep Suhardi meminta pemerintah menarik rencana impor garam.

"Tunda dulu, sebentar lagi memasuki musim panen," ujar Aep dihubungi Kompas.com, Kamis (15/4/2021).

Aep menyebut jika impor dilakukan, petani garam semakin susah. Apalagi setelah pandemi Covid-19 terjadi. Musim panen garam terjadi bulan Juli hingga Oktober.

Ia juga sangat yakin, petani garam di seluruh Indonesia mampu memenuhi target kebutuhan garam dalam negeri.

Di Karawang misalnya, satu petani rata-rata menghasilkan enam ton. Bahkan pada 2019 mampu menghasilkan 11.000 ton. Dalam gudang Koperasi Garam Segarajaya saja, kata dia, masih terdapat 6.000 ton garam.

Baca juga: Wagub NTT: Kami Minta Dukungan DPD, Sampaikan ke Pemerintah, Jangan Impor Garam, tapi...

Ia mengungkapkan, pemerintah enggan menyerap garam rakyat. Alasannya kualitasnya jelek.

"Selama ini kami menjual secara lokal saja, Rp 300 per kilogram. Kalau impor mematikan petambak garam," ungkapnya.