Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Mudik Lokal Diizinkan, Penyekatan di Wilayah Gerbangkertosusila Tetap Dilakukan

Kompas.com - 14/04/2021, 17:42 WIB
Ghinan Salman,
Dheri Agriesta

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi mengeluarkan aturan dilarang mudik yang berlaku sepanjang 6-17 Mei 2021 mendatang. Larangan mudik ini berlaku untuk semua moda transportasi, baik angkutan umum dan kendaraan pribadi.

Hanya saja, mudik lokal untuk sejumlah wilayah masih diperbolehkan selama periode tersebut.

Pengecualian itu berlaku untuk pergerakan kendaraan di perkotaan atau kabupaten yang saling terhubung dalam kesatuan wilayah atau aglomerasi.

Artinya, di wilayah-wilayah yang dikecualikan itu, warga masih bisa bepergian.

Di Jawa Timur, ada enam wilayah yang dapat pengecualian pergerakan kendaraan, yakni Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan atau biasa disebut Gerbangkertosusila.

Baca juga: Brimob dan Raider Pukul Mundur KKB, Tim Satgas Nemangkawi Akhirnya Mendarat di Beoga

Meski mudik lokal diperbolehkan, kepolisian dan dinas perhubungan di wilayah aglomerasi tersebut tetap melakukan penyekatan di lokasi mereka.

Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Teddy Chandra mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapar koordinasi bersama jajaran Polres Gresik, Polresta Sidoarjo, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dan Polres Bangkalan.

"Pokoknya yang wilayah aglomerasi itu hadir semua bersama, dari dishub, kabag opsnya, kasatlantasnya, semua hadir juga di rakor hari Senin," kata Teddy saat dikonfirmasi, Rabu (14/4/2021).

Menurut Teddy, rakor tersebut membahas kesiapan operasi ketupat terkait larangan mudik pada 6-17 Mei 2021.

"Salah satu bahasannya terkait kebijakan pemerintah tentang larangan mudik pada 6-17 Mei 2021. Jadi masing-masing daerah akan melaksanakan penyekatan dan screening," ujar dia.

 

Teddy menjelaskan, penyekatan di wilayah aglomerasi ini terkait dengan pekerja yang kebanyakan bekerja di Surabaya.

Karena itu, penyekatan tetap dilakukan untuk mengetahui tujuan warga melintasi wilayah aglomerasi.

Jika alasannya terkait pekerjaan, maka masyarakat wajib menunjukkan surat keterangan atau surat tugas dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Baca juga: Selama Ramadhan, Pemkot Surabaya Larang Bagi-bagi Takjil di Pinggir Jalan, Buka Berama Dibatasi

"(Penyekatan) wilayah aglomerasi ini terkait dengan orang yang bekerja. Intinya kalau orang bekerja, kalau masih lingkup pekerjaan masih diperkenakan. Syaratnya menunjukkan surat keterangan dari perusahaan masing-masing. Mungkin polanya sama kayak PSBB," ujar dia.

Untuk mematangkan teknis operasi di lapangan, pihaknya akan menggelar rakor kembali dengan instansi terkait dari enam wilayah aglomerasi tersebut.

"Operasi ini kita diperintahkan untuk betul-betul menyampaikan kepada masyarakat, mensosialisasikan kebijakan pemerintah tentang larangan mudik," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berapa Gaji PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih di Pilkada 2024?

Berapa Gaji PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih di Pilkada 2024?

Regional
4 Kapal Ikan Terbakar di Pelabuhan Cilacap

4 Kapal Ikan Terbakar di Pelabuhan Cilacap

Regional
Kisah Adi Latif Mashudi, Petani Milenial Blora yang Sempat Kerja di Korea Selatan (Bagian 2)

Kisah Adi Latif Mashudi, Petani Milenial Blora yang Sempat Kerja di Korea Selatan (Bagian 2)

Regional
Dibutakan Dendam, Suami Siri di Semarang Tusuk Istri di Rumah Majikan

Dibutakan Dendam, Suami Siri di Semarang Tusuk Istri di Rumah Majikan

Regional
Airin dan Mantan Bupati Pandeglang Daftar Jadi Bacagub Banten lewat PDI-P

Airin dan Mantan Bupati Pandeglang Daftar Jadi Bacagub Banten lewat PDI-P

Regional
Polres Siak Pasang Stiker 'Cahaya' pada Truk di Jalan Tol Permai

Polres Siak Pasang Stiker "Cahaya" pada Truk di Jalan Tol Permai

Regional
2 Residivis Jambret di 7 TKP Diringkus di Pekanbaru

2 Residivis Jambret di 7 TKP Diringkus di Pekanbaru

Regional
10.700 Vaksin Hewan Penular Rabies Diperkirakan Tiba di Sikka Awal Mei

10.700 Vaksin Hewan Penular Rabies Diperkirakan Tiba di Sikka Awal Mei

Regional
Bermesraan, 4 Pelanggar Syariat Islam di Banda Aceh Dicambuk 17 Kali

Bermesraan, 4 Pelanggar Syariat Islam di Banda Aceh Dicambuk 17 Kali

Regional
Bupati HST Minta Kader PKK Tingkatkan Sinergi dengan Masyarakat dan Stakeholder

Bupati HST Minta Kader PKK Tingkatkan Sinergi dengan Masyarakat dan Stakeholder

Regional
Bupati Ipuk Raih Satyalancana, Pemkab Banyuwangi Jadi Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia 

Bupati Ipuk Raih Satyalancana, Pemkab Banyuwangi Jadi Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia 

Regional
RSUD dr R Soetijono Blora Luncurkan “Si Sedap”, Bupati Arief: Lakukan Terus Inovasi dan Terobosan Layanan kesehatan

RSUD dr R Soetijono Blora Luncurkan “Si Sedap”, Bupati Arief: Lakukan Terus Inovasi dan Terobosan Layanan kesehatan

Regional
Skenario Golkar, Siap Jadi Wakil jika Bambang Pacul Maju di Pilkada Jateng 2024

Skenario Golkar, Siap Jadi Wakil jika Bambang Pacul Maju di Pilkada Jateng 2024

Regional
Kisah Adi Latif Mashudi, Tinggalkan Korea Selatan Saat Bergaji Puluhan Juta Rupiah demi Jadi Petani di Blora (Bagian 1)

Kisah Adi Latif Mashudi, Tinggalkan Korea Selatan Saat Bergaji Puluhan Juta Rupiah demi Jadi Petani di Blora (Bagian 1)

Regional
Bawaslu Bangka Belitung Rekrut 141 Panwascam, Digaji Rp 2,2 Juta

Bawaslu Bangka Belitung Rekrut 141 Panwascam, Digaji Rp 2,2 Juta

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com