3 Juta Penganggur di Jabar Ditargetkan Dapat Kerja hingga 2023

BANDUNG, KOMPAS.com - Hingga 2023, sebanyak tiga juta penganggur di Jawa Barat diproyeksikan mendapat lapangan pekerjaan. Jumlah penganggur itu dianggap bertambah signifikan akibat pandemi covid-19.

"3 juta penganggur diproyeksikan mendapat hak pekerjaan melalui situs jabarjawara.id," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Taufik Garsadi di Bandung, Kamis (8/4/2021) malam.

Taufik menjelaskan, portal ini berisi lowongan pekerjaan dari seluruh perusahaan di Jabar. Para peminat inipun bisa mengikuti tes minat dan bakat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.

"Ada sekitar 80.000 perusahaan yang bermitra dalam program ini," tutur dia.

Baca juga: Tips Tembus Kerja di Lembaga Internasional, CV Harus Luar Biasa hingga Jangan Tanya Gaji Saat Wawancara

Taufik mengaku akan terus menambah perusahaan untuk memperluas pasar lapangan kerja.

Pihaknya optimistis 2023 masalah penganggur tertangani karena pemulihan pandemi Covid-19 terus berlangsung.

"Kalau dunia usaha kita pulih, dua tahun ini sudah pemulihan sampai 2023 selesai. Tapi, tidak seperti yang lalu, perusahaan pulih yang direkrut dari luar, tetap saja penganggur," beber dia.

Portal ini pun diharapkan bisa menghimpun berbagai data yang diperlukan terkait industri dan ketenagakerjaan. Selama ini pihaknya kesulitan untuk menghimpun data ketenagakerjaan.

"Selama ini data kita hanya baru sebagian, jadi data penganggur yang baru itu hanya berdasarkan data BPS, 2,53 juta. By name by addres baru 80.000 yang dirumahkan, 18.000 yang di-PHK," katanya.

Baca juga: Program Petani Milenial Diresmikan, Ribuan Anak Muda Jabar Mendaftar

Sulitnya menghimpun data ini dikarenakan setiap pihak memegang datanya secara masing-masing. Mulai dari perguruan tinggi, dinas pendidikan, hingga perusahaan pegang data sendiri-sendiri.

Padahal menurut dia, secara aturan setiap perusahaan wajib menginformasikan kepada pemerintah terkait penerimaan dan pemberhentian tenaga kerja.

"Setiap perusahaan, kalau merekrut tenaga kerja, harus disampaikan ke pemerintah," ujarnya.