Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Organda Jabar: Mudah-mudahan Pulang Kampung Nggak Dilarang

Kompas.com - 08/04/2021, 22:21 WIB
Reni Susanti,
Farid Assifa

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat mengkritik larangan mudik yang akan diberlakukan tahun ini. Sebab, bagi pihaknya, kebijakan tersebut merugikan.

"Mudah-mudahan pulang kampung nggak dilarang," ujar Ketua DPD Organda Jabar Dida Suprinda dalam acara Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB), Kamis (8/4/2021).

Sebab, sambung dia, berbagai kerumunan pun sudah dibuka. Mulai dari mal hingga hajatan Atta Halilintar sudah dibuka.

Namun mengapa mudik yang menjadi hajat hidup orang banyak dilarang. Padahal mudik merupakan tradisi dan falsafah hidup orang Indonesia.

"Larangan mudik ini mesti ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Jangan sampai keputusan pagi, sore nggak kepake," tutur dia.

Baca juga: Mudik Dilarang tetapi Tempat Wisata Dibuka, Gubernur Banten Bingung

Contohnya, saat Menhub menyatakan mudik diperbolehkan, pihaknya sudah menyiapkan kendaraan. Tentunya kebijakan tersebut diiringi dengan kebijakan protokol kesehatan (prokes) yang ketat, seperti swab antigen.

Dengan pelarangan ini, ia mempertanyakan, apakah Jalan Tol Cipali akan kosong. Ia menyangsikan hal tersebut.

"Saya sangat tidak setuju (mudik dilarang). Saya setuju dengan prokes yang diatur karena ekonomi harus jalan," tutur dia.

Larangan mudik untuk mobil pribadi

Selain itu, ia meminta, larangan mudik berlaku bagi kendaraan pribadi, bukan kendaraan umum.

Menurut dia, mudik menggunakan angkutan umum lebih aman, lantaran mayoritas telah mengikuti tahapan tes GeNose atau rapid.

Sehingga mereka yang positif Covid tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Sementara untuk kendaraan pribadi, tidak ada pengecekan.

Dida menjelaskan, pemerintah boleh mengeluarkan berbagai aturan, namun jangan sampai membunuh pelaku usaha.

Apalagi, selama pandemi pihaknya telah sangat terpuruk. Pengusaha angkutan umum, mengalami penurunan pendapatan sampai 70 persen. Bahkan, beberapa trayek sampai terhenti.

Sementara itu, Wakil Ketua Sub Divisi Kebijakan Ekonomi Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) Jabar Yayan Satyakti mengatakan, dari hasil riset, larangan mudik tak akan berpengaruh ke mobilitas masyarakat.

"Jadi, saya membuat estimasi larangan mudik tak akan berpengaruh ke mobilitas Jabar. Orang tetap mudik walaupun dilarang," tutur dia.

Baca juga: Peneliti Unpad: Hasil Riset, Orang Tetap Mudik Walau Dilarang

Dari hasil penelitian, sambung Yayan, koefisien penurunan mobilitasnya hanya 13,6 persen dibanding sebelum Idul Fitri. Sedangkan warga sisanya, memilih mudik.

"Pemerintah melarang biar ga ngabring teuing (berkerumun)," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lancang Kuning Carnival Bakal Digelar, Pj Gubernur Riau: Bakal Promosikan Produk dan Karya Anak Muda

Lancang Kuning Carnival Bakal Digelar, Pj Gubernur Riau: Bakal Promosikan Produk dan Karya Anak Muda

Regional
Hati-hati, Penerangan Jalan Umum di Pantura Brebes Masih Minim

Hati-hati, Penerangan Jalan Umum di Pantura Brebes Masih Minim

Regional
BMKG: Wilayah Kalimantan Tengah Sedang Dilalui Gelombang Atmosfer 'Rossby Ekuator'

BMKG: Wilayah Kalimantan Tengah Sedang Dilalui Gelombang Atmosfer "Rossby Ekuator"

Regional
Selebgram Palembang Dituntut 7 Tahun Penjara, Ikut 'Cuci Uang' Hasil Narkoba

Selebgram Palembang Dituntut 7 Tahun Penjara, Ikut "Cuci Uang" Hasil Narkoba

Regional
Kaesang Diusung Jadi Cagub DKI Jakarta, Gibran Ogah Tanggapi

Kaesang Diusung Jadi Cagub DKI Jakarta, Gibran Ogah Tanggapi

Regional
Jasad Ibu dan Anak Korban Longsor di Bandung Barat Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Jasad Ibu dan Anak Korban Longsor di Bandung Barat Ditemukan dalam Kondisi Berpelukan

Regional
Sempat Ditutup Imbas Erupsi Marapi, BIM Kembali Dibuka

Sempat Ditutup Imbas Erupsi Marapi, BIM Kembali Dibuka

Regional
Polisi Minta Tambah SPKLU di Tol Jateng, Saat Ini Hanya Ada 21

Polisi Minta Tambah SPKLU di Tol Jateng, Saat Ini Hanya Ada 21

Regional
Soal Nama yang Akan Diusung di Pilkada Semarang, DPC Partai Demokrat Tunggu Petunjuk

Soal Nama yang Akan Diusung di Pilkada Semarang, DPC Partai Demokrat Tunggu Petunjuk

Regional
Musrenbang RPJPD Banten 2025-2045, Pj Gubernur Al Muktabar: Fokuskan pada Pencapaian Indonesia Emas 2045

Musrenbang RPJPD Banten 2025-2045, Pj Gubernur Al Muktabar: Fokuskan pada Pencapaian Indonesia Emas 2045

Regional
Calo Tiket Bus yang Ancam Penumpang di Pelabuhan Merak Sudah Beroperasi 3 Bulan

Calo Tiket Bus yang Ancam Penumpang di Pelabuhan Merak Sudah Beroperasi 3 Bulan

Regional
Rektor UIN Salatiga Bantah Mahasiswanya Ikut Program Ferienjob di Jerman

Rektor UIN Salatiga Bantah Mahasiswanya Ikut Program Ferienjob di Jerman

Regional
4 Kecamatan di Demak Masih Terdampak Banjir, Balai Desa Wonorejo Tergenang

4 Kecamatan di Demak Masih Terdampak Banjir, Balai Desa Wonorejo Tergenang

Regional
Anggota DPRD Seluma Bengkulu Demo Dewan Lainnya yang 'Malas'

Anggota DPRD Seluma Bengkulu Demo Dewan Lainnya yang "Malas"

Regional
Masuk Daerah Rentan Korupsi, KPK Minta Pemkot Semarang Perbaiki Sektor Barang dan Jasa

Masuk Daerah Rentan Korupsi, KPK Minta Pemkot Semarang Perbaiki Sektor Barang dan Jasa

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com