Gubernur Sumsel: Shalat Tarawih dan Buka Bersama Boleh, yang Penting Prokes

PALEMBANG, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru tetap memperbolehkan masyarakat melakukan aktivitas yang biasa dilakukan selama Ramadhan 2021.

Masyarakat boleh melakukan aktivitas secara bersama-sama, meskipun pemerintah pusat menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro yang dimulai pada 6 -19 April 2021.

Menurut Herman, ia saat ini sedang mencari skema aturan khusus untuk penerapan PPKM.

Baca juga: Saya Menyesal dan Tidak Akan Bergabung dengan Kelompok Teror Mana Pun di Dunia Ini

Bahkan, aturan PPKM yang sudah dilakukan di Jawa dan Bali, tidak akan sama dengan Sumatera Selatan.

"Yang tidak cocok dengan budaya kita, tidak kita ambil. Kita ambil yang baik-baiknya saja," ujar Herman kepada wartawan, Selasa (6/4/2021).

Herman menjelaskan, dalam penerapan PPKM itu, prinsipnya adalah dengan disiplin protokol kesehatan.

Beberapa di antaranya dengan mengatur kapasitas dan menerapkan jaga jarak.

"Prinsipnya boleh, tapi tunggu aturan teknisnya. Shalat Id boleh, shalat tarawih boleh, buka puasa bersama boleh, yang penting jalan prokesnya," kata Herman.

Baca juga: Saldo Nasabah Bank Tiba-tiba Raib, Ini Penjelasan BRI Cianjur

Pada aturan PPKM mikro nanti, Herman mengatakan, pihaknya akan membuat aturan yang dapat berdampak positif terhadap masyarakat.

Sesuai aturan, PPKM mikro dilakukan di tingkat RT/RW hingga kelurahan yang memiliki status zona sebaran kasus Covid-19 yang tinggi.

"PPKM mikro ini saya yang bikin, kita buat sesuai keinginan kita yang tidak menghambat ekonomi," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Sumsel mulai menerapkan PPKM mikro setelah angka penyebaran serta kasus kematian akibat Covid-19 mengalami lonjakan.

Keputusan penerapan PPKM mikro di wilayah Sumsel itu disampaikan langsung oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto yang mulai berlaku pada 6- 19 April 2021.

Epidemiologi Universitas Sriwijaya Iche Andriyani Liberty mengatakan, pelaksanaan PPKM mikro di Sumsel kemungkinan akan meniru Jawa dan Bali, apabila aturan tersebut tidak ada perubahan.

Namun, saat ini mereka belum menerima secara pasti aturan penerapan PPKM mikro.

"Jika tidak ada perubahan seperti PPKM yang sudah ada, maka pembatasan akan mulai dilakukan per zona, tergantung kondisi sebaran kasus yang tinggi," kata Iche saat dihubungi, Selasa.