ASN di Banten yang Nekat Mudik Akan Kena Sanksi Penurunan Pangkat

SERANG, KOMPAS.com - Gubernur Banten Wahidin Halim mewanti-wanti kepada aparatur sipil negara (ASN) agar tidak melakukan perjalanan mudik pada lebaran 2021.

"Pegawai negeri sudah jelas dilarang tidak boleh mudik, itu perintah sudah jelas," ujar Wahidin kepada wartawan di Pendopo Gubernur Banten. Selasa (6/4/2021).

Jika ada ASN yang memaksakan mudik sanksi berupa penurunan pangkat sudah dipersiapkan oleh Wahidin Halim.

"Sanksi turun pangkat, laporin saja. (Misal) kepala biro saya turunin jadi kepala seksi," kata Wahidin.

Baca juga: Mudik Dilarang, Pengusaha Bus Sumbar Minta Pemerintah Beri Bansos untuk Sopir

TNI/POLRI juga dilarang mudik

Tak hanya ASN, TNI/Polri pun pada momen lebaran tidak diperbolekan mudik sesuai intruksi Presiden Joko Widodo.

"Kalau Polri, TNI, ASN enggak boleh mudik, sudah jelas dilarang, perintah itu mah," tegasnya.

Sebelumnya, Wahidin melarang  masyarakat Banten untuk pulang kampung di tengah pandemi Covid-19.

"Mudik engga perlu, mudik ngapaih sih nyari penyakit, enakan di Banten," ucapnya.

Baca juga: Warga Nekat Mudik Lebaran Bakal Dikarantina 14 Hari di Solo Technopark

Wilayah perbatasan diperketat, antisipasi pemudik nekat

Mengantisipasi adanya masyarakat yang memaksakan mudik, Wahidin akan melakukan pengetatan di wilayah perbatasan sebagai akses keluar masuk Banten.

"Iya diperketat, cuma kita mengimbau warga Banten jangan pulang kampung," ujar Wahidin.

Diketahui, larangan mudik atau pulang kampung saat momen Lebaran, akan berlaku mulai 6-17 Mei 2021 mendatang.

Namum pemerintah  juga mengimbau masyarakat tak melakukan perjalanan ke luar daerah, baik sebelum atau sesudah tanggal larangan tersebut.

Baca juga: Kasus Covid-19 Banten Tembus 3.000, Ini Penjelasan Gubernur Wahidin