2 Kali Upaya Warga Gugat Jokowi Kandas di PTUN Samarinda

Kompas.com - 01/04/2021, 15:44 WIB
Ilustrasi pengadilan dan persidangan TOTO SIHONOIlustrasi pengadilan dan persidangan

SAMARINDA, KOMPAS.com - Upaya warga Samarinda, Kalimantan Timur, untuk menggugat Presiden Joko Widodo di Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Samarinda kandas.

Hakim PTUN Samarinda menyatakan gugatan warga itu tidak bisa diterima.

Sebagai informasi, Jokowi digugat warga Samarinda karena dianggap tidak bisa menjaga profesionalitas Polri. Mereka merasa Polri telah ikut campur saat mereka menggugat 12 polisi.

Gugatan pertama terdaftar dengan nomor perkara 3/G/TF/2021/PTUN.SMD, Rabu (28/1/2021) dan gugatan kedua dengan nomor perkara 11/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD, terdaftar pada, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: Anggap Pemerintah Lalai Atasi Virus Corona, Kelompok UMKM Gugat Jokowi

Melalui putusan dismissal kedua perkara tersebut, hakim memutuskan tak menerima gugatan warga.

Menurut hakim, gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujuhkan warga ke Presiden belum memenuhi syarat formil karena belum melakukan upaya administrasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Pengadilan tidak berwenang mengadili gugatan para tergugat serta gugatan para tergugat tidak didasarkan pada alasan yang layak,” demikian dikutip dari amar putusan dismissal yang ditetapkan Hakim PTUN Samarinda, Rabu (31/3/2021).

Dalam amar putusan dismissal, hakim menilai dalil gugatan yang disampaikan penggugat masuk kategori gugatan perbuatan melawan hukum.

Karena itu, proses penyelesaiannya berpedoman pada UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintah serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6/2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2/2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah.

Baca juga: Gugat Jokowi soal Pelambatan dan Blokir Internet Papua, Tim Advokasi Siapkan 20 Bukti

Merujuk pada UU tersebut, warga diminta apabila merasa dirugikan akibat keputusan pejabat pemerintah dapat mengajukan upaya administrasi.

Upaya administrasi yang dimaksud yakni keberatan dan banding.

Dalam penetapan dismissal, upaya ini, menurut hakim belum dilakukan para penggugat sehingga tak diterima gugatan mereka. 

“Sesuai amar putusan dismissal ya, sudah jelas di situ semua pertimbangan hakim. Karena pertimbangan itu perkara tidak diterima dan menghukum penggugat membayar biaya perkara,” ungkap Humas PTUN Samarinda, Darma Setia B Purba saat ditemui Kompas.com di PTUN Samarinda, Rabu (31/3/2021).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Penebalan Nakes Mulai Diterjunkan untuk Dampingi Warga Yogyakarta yang Isoman

Satgas Penebalan Nakes Mulai Diterjunkan untuk Dampingi Warga Yogyakarta yang Isoman

Regional
Dipakai 2 Atlet Internasional di Olimpiade Tokyo 2020, Sepeda Buatan Gresik Ini Banyak Diburu

Dipakai 2 Atlet Internasional di Olimpiade Tokyo 2020, Sepeda Buatan Gresik Ini Banyak Diburu

Regional
Stok Menipis, Bupati Karawang: Kita Paham Vaksin Tak Dapat Datang Sekaligus

Stok Menipis, Bupati Karawang: Kita Paham Vaksin Tak Dapat Datang Sekaligus

Regional
Kasus Wartawan Medan Disiram Air Keras, Polisi: Pelaku Kesal Korban Minta 'Jatah Bulanan' hingga Rp 4 Juta

Kasus Wartawan Medan Disiram Air Keras, Polisi: Pelaku Kesal Korban Minta "Jatah Bulanan" hingga Rp 4 Juta

Regional
Massa yang Bakar Polsek Nimboran Mengira Ada Warga yang Tewas Tertembak, Ternyata...

Massa yang Bakar Polsek Nimboran Mengira Ada Warga yang Tewas Tertembak, Ternyata...

Regional
Ganjar Minta Tiap Kelurahan Punya Call Center Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa

Ganjar Minta Tiap Kelurahan Punya Call Center Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa

Regional
Lahan 500 Hektare 'Ditenggelamkan', Petani di Rawa Pening Pasang Spanduk Protes

Lahan 500 Hektare 'Ditenggelamkan', Petani di Rawa Pening Pasang Spanduk Protes

Regional
Ini Janji Gubernur Rusdi Jika Anggota MIT Poso Rela Menyerahkan Diri

Ini Janji Gubernur Rusdi Jika Anggota MIT Poso Rela Menyerahkan Diri

Regional
Atlet Angkat Besi Aceh Tembus Final Olimpade Tokyo, Pelatih: Bakat Nurul Akmal Ditemukan Saat Angkat Padi

Atlet Angkat Besi Aceh Tembus Final Olimpade Tokyo, Pelatih: Bakat Nurul Akmal Ditemukan Saat Angkat Padi

Regional
Jumlah Pasien Covid-19 di RSHS Bandung Turun 53 Persen, tapi Tetap Tinggi di Ruang ICU

Jumlah Pasien Covid-19 di RSHS Bandung Turun 53 Persen, tapi Tetap Tinggi di Ruang ICU

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 2 Agustus 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 2 Agustus 2021

Regional
Profil Nurul Akmal, Atlet Angkat Besi Anak Petani Aceh, Sukses Tembus Final Olimpiade Tokyo

Profil Nurul Akmal, Atlet Angkat Besi Anak Petani Aceh, Sukses Tembus Final Olimpiade Tokyo

Regional
'Sudah Masuk Babak 16 Besar Olimpiade Saja, Kami Sudah Bangga'

"Sudah Masuk Babak 16 Besar Olimpiade Saja, Kami Sudah Bangga"

Regional
Bupati Yasin Dimakamkan Tanpa Prokes, Satgas: Keluarga Beralasan Almarhum Tidak Meninggal di RS

Bupati Yasin Dimakamkan Tanpa Prokes, Satgas: Keluarga Beralasan Almarhum Tidak Meninggal di RS

Regional
Sumbangan Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio Bukan Prank, Polisi: Belum Bisa Cair karena Masalah Teknis

Sumbangan Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio Bukan Prank, Polisi: Belum Bisa Cair karena Masalah Teknis

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X