Harga Tanah di Ibu Kota Baru Melejit, Ini Sebabnya

KOMPAS.com - Harga tanah di kawasan ibu kota baru negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, melejit.

Kenaikan harga tanah di kawasan ibu kota baru negara ini diduga disebabkan oleh adanya rencana peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Istana Negara.

Camat Sepaku Risman Abdul mengatakan, harga tanah di wilayahnya mengalami pergerakan yang naik-turun.

Baca juga: Rencana Groundbreaking Istana Negara di Ibu Kota Baru,Harga Tanah Kembali Meroket

“Ledakan harga (tanah) itu sebenarnya sejak ditetapkan. Tapi saat pandemi (Covid-19) sudah berkurang. Nah, ini mulai lagi (harga naik) setelah isu peletakan batu pertama,” ucapnya, Rabu (31/3/2021).

Risman menerangkan, orang-orang di daerahnya rata-rata menjual tanah dalam satuan hektar.

Baca juga: Peletakan Batu Pertama Ibu Kota Negara Tahun Ini, Berikut Sederet Proyek pendukung yang Dikerjakan

Perbup atur transaksi tanah

KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Joko Widodo meninjau lokasi kluster pemerintahan di calon ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

Meski harga kian meroket, Risman memastikan bahwa para spekulan tanah tidak akan bisa bergerak bebas untuk menguasai tanah secara luas.

Pasalnya, saat ini Peraturan Bupati (Perbup) PPU Nomor 22/2019 tentang pengawasan dan pengendalian transaksi jual beli dan peralihan hak atas tanah di lokasi ibu kota negara, telah berlaku.

Dalam Perbup yang ditandatangani pada 2 September 2019 itu, terdapat sejumlah syarat dalam proses jual beli tanah. Intinya, setiap transaksi jual beli harus mendapat izin bupati.

Baca juga: Ruas Jalan di Sepaku Sudah Lebarkan untuk Dukung Pembangunan Ibu Kota Baru

Risman menyebut, pasca-Perbup itu keluar, tidak ada lagi penguasaan lahan secara luas, misalnya seseorang memiliki tanah sampai 100 hektar.

"Enggak ada di sini. Paling satu sampai dua hektar saja, bentuk kaplingan. Transaksi jual beli biasa lewat notaris,” tuturnya.

Sebelumnya, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud menjelaskan, selain untuk menekan penguasaan lahan, Perbup juga bertujuan mengantisipasi konflik klaim atas tanah, dan meredam lonjakan harga.

Abdul menyampaikan, pelaksanaan dari Perbup tersebut dilakukan kepala desa, lurah dan camat.

Baca juga: Pemprov Kaltim Harap Simbol Lokal Masuk Desain Istana Negara di Ibu Kota Baru

Miliki tiga sertifikat tanah

KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATON Salah satu akses jalan di Desa Semoi II, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Sabtu (26/10/2019).

Camat Sepaku Risman Abdul berujar, masyarakat Sepaku merupakan transmigran.

Oleh karena itu, masing-masing kepala keluarga rata-rata memegang tiga sertifikat tanah.

“Warga di sini yang menjual tanah dan menerima uang dalam jumlah besar biasanya informasi tersebar luas. Dan biasanya ada pertanda misalnya mereka rehab rumah, beli mobil atau paling enggak punya roda dua (motor),” bebernya.

Baca juga: Presiden Jokowi Naik KRL dari Yogyakarta ke Klaten, Ini Kesannya

Peletakan batu pertama direncanakan pada April

Dok. Biro Humas Pemprov Kaltim Gubernur Kaltim, Isran Noor.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengungkapkan, peletakan batu pertama pembangunan ibu kota baru negara bakal dilaksanakan tahun ini.

“Insya Allah (April) bulan puasa (peletakan batu pertama)," papar Isran Noor kepada awak media di Samarinda, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Bertemu Jokowi, Nelayan dan Pedagang di Maluku Tengah “Curhat”

Peletakan batu pertama ini akan dimulai dari Istana Negara sebagai titik nol dari ibu kota baru negara.

Titik nol terletak di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Samarinda, Zakarias Demon Daton | Editor: Khairina, Dony Aprian)