Rencana "Groundbreaking" Istana Negara di Ibu Kota Baru,Harga Tanah Kembali Meroket

Kompas.com - 01/04/2021, 06:05 WIB
Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYFoto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia.

SAMARINDA, KOMPAS.com – Wacana peletakan batu pertama alias groundbreaking pembangunan istana negara di lokasi ibu kota negara (IKN) baru, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), bikin harga tanah di wilayah itu kembali meroket.

“Ledakan harga (tanah) itu sebenarnya sejak ditetapkan. Tapi saat pandemi (Covid-19) sudah berkurang. Nah, ini mulai lagi (harga naik) setelah isu peletakan batu pertama,” ungkap Camat Sepaku Risman Abdul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (31/3/2021).

Misalnya, harga tanah per hektar yang tadinya Rp 10 juta, bisa naik jadi Rp 300 juta. 

“Di sini rata-rata orang jual per hektar,” tutur dia.

Baca juga: Pemprov Kaltim Harap Simbol Lokal Masuk Desain Istana Negara di Ibu Kota Baru

Risman menjelaskan masyarakat Sepaku adalah masyarakat transmigrasi. Karenannya, masing-masing kepala keluarga rata-rata memegang tiga sertifikat tanah.

“Warga di sini yang menjual tanah dan menerima uang dalam jumlah besar biasanya informasi tersebar luas. Dan biasanya ada pertanda misalnya mereka rehab rumah, beli mobil atau paling enggak punya roda dua (motor),” terang dia.

Meski begitu, Risman memastikan saat ini tak ada lagi ruang gerak bagi spekulan untuk menguasai lahan secara luas pasca-keluarnya Peraturan Bupati (Perbup) PPU Nomor 22/2019 tentang pengawasan dan pengendalian transaksi jual beli dan peralihan hak atas tanah di lokasi ibu kota negara.

Perbup diteken pada (2/9/2019) itu memuat sejumlah syarat dalam proses jual beli tanah. Intinya, setiap transaksi jual beli harus seizin bupati.

“Sejak diumumkan (Perbup) tidak ada penguasaan lahan secara luas. Misalnya, ada seorang yang punya lahan sebanyak 25 - 100 hektar. Enggak ada di sini. Paling satu sampai dua hektar saja, bentuk kaplingan. Transaksi jual beli biasa lewat notaris,” terang dia. 

Baca juga: Groundbreaking Pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Baru Berlangsung pada April 2021

Sebelumnya, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud mengatakan, tujuan Perbup tersebut selain menekan penguasaan lahan, juga menekan konflik klaim atas tanah, dan meredam lonjakan harga.

Pelaksanaan dari Perbup tersebut, ujar Abdul Gafur, dilakukan kepala desa, lurah dan camat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pria di Pamekasan yang Muntah Darah Bukan karena Vaksin Covid-19, Ini Penjelasan Kepala Puskemas

Pria di Pamekasan yang Muntah Darah Bukan karena Vaksin Covid-19, Ini Penjelasan Kepala Puskemas

Regional
Pendaftaran CPNS dan PPPK Jatim Dibuka Mei, Ada 15.177 Formasi

Pendaftaran CPNS dan PPPK Jatim Dibuka Mei, Ada 15.177 Formasi

Regional
Sabar Sumber Kebahagiaan

Sabar Sumber Kebahagiaan

Regional
Berawal Ganti Plat Nomor untuk Kelabui Debt Collector, Tepergok Polisi gara-gara ETLE

Berawal Ganti Plat Nomor untuk Kelabui Debt Collector, Tepergok Polisi gara-gara ETLE

Regional
Tak Perlu Datang ke Kantor Polisi, Warga Jateng Bisa Perpanjangan SIM lewat Ponsel

Tak Perlu Datang ke Kantor Polisi, Warga Jateng Bisa Perpanjangan SIM lewat Ponsel

Regional
Selama Ramadhan, Vaksinasi Lansia di Rembang Hanya sampai Pukul 11.00

Selama Ramadhan, Vaksinasi Lansia di Rembang Hanya sampai Pukul 11.00

Regional
Kisah Ponpes Tunarungu di Sleman, Baca Al Quran Dengan Bahasa Isyarat

Kisah Ponpes Tunarungu di Sleman, Baca Al Quran Dengan Bahasa Isyarat

Regional
Cerita Bisnis Takjil Dadakan di Surabaya, Modal Rp 2 Juta Omzet Setara Harga Sepeda Motor

Cerita Bisnis Takjil Dadakan di Surabaya, Modal Rp 2 Juta Omzet Setara Harga Sepeda Motor

Regional
Seorang Pria di Singkawang Aniaya Ayah Kandung hingga Tewas

Seorang Pria di Singkawang Aniaya Ayah Kandung hingga Tewas

Regional
Cegah Penularan Covid-19, Pemkab Wonogiri Larang Bukber dan Halal Bihalal

Cegah Penularan Covid-19, Pemkab Wonogiri Larang Bukber dan Halal Bihalal

Regional
Ajak Warga Tetap Patuhi Protokol Kesehatan, Wagub NTB: Agar Tidak Ada Lonjakan Kasus Covid-19

Ajak Warga Tetap Patuhi Protokol Kesehatan, Wagub NTB: Agar Tidak Ada Lonjakan Kasus Covid-19

Regional
Pengikut Islam Aboge di Banyumas Akan Mulai Puasa Ramadhan Besok

Pengikut Islam Aboge di Banyumas Akan Mulai Puasa Ramadhan Besok

Regional
Pelaku UMKM Kini Bisa Pasarkan Produknya Langsung ke Perusahaan BUMN

Pelaku UMKM Kini Bisa Pasarkan Produknya Langsung ke Perusahaan BUMN

Regional
Ratusan Pesilat Bentrok dengan Warga di Tuban, 3 Orang Terluka, 2 Motor Rusak Parah

Ratusan Pesilat Bentrok dengan Warga di Tuban, 3 Orang Terluka, 2 Motor Rusak Parah

Regional
Tercemar Minyak Kelapa Sawit, Air Sungai Mahakam Tak Bisa Dikonsumsi dan Ikan di Tambak Mati

Tercemar Minyak Kelapa Sawit, Air Sungai Mahakam Tak Bisa Dikonsumsi dan Ikan di Tambak Mati

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X