Masuk Musim Tanam, Pemkab Jember Pastikan Ketersediaan Pupuk Subsidi Aman

Kompas.com - 31/03/2021, 15:08 WIB
Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Imam Sudarmaji saat diwawancari di DPRD Jember Rabu (31/3/2021) BAGUS SUPRIADI/KOMPAS.COMPlt Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Imam Sudarmaji saat diwawancari di DPRD Jember Rabu (31/3/2021)

JEMBER, KOMPAS.com – Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember memastikan ketersediaan pupuk subsidi bagi petani pada musim tanam Mei-April 2021.

Bahkan, Pemkab Jember menganggarkan pupuk subsidi sebanyak 5.000 ton.

Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Imam Sudarmaji mengatakan, Pemkab Jember menyediakan anggaran sebesar Rp 35 miliar untuk belanja pupuk subsidi sebanyak 5.000 ton.

“Kami antisipasi dengan 5.000 ton itu,” kata dia pada Kompas.com usai hearing dengan Komisi B DPRD Jember Rabu (31/3/2021).

Baca juga: ASN Diimbau Tidak Mudik Lebaran, Bupati Jember: Ajak Keluarga yang Jauh Datang ke Sini...

Menurut dia, pupuk subsidi dari Pemkab Jember itu bisa mensubsidi petani yang memiliki lahan dibawah 0,5 hektare.

Namun, untuk penyebarannya, masih akan melihat sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).

Sedangkan petani yang secara ekonomi sudah mampu, diharapkan membeli pupuk non subsidi.

“Kalau sudah ekonomi ke atas, marilah gunakan pupuk non subsidi,” terang dia.

Dia menuturkan, sebenarnya alokasi pupuk subsidi di Jember mencukupi petani. Namun, dia menilai petani menggunakan pupuk tersebut secara berlebihan.

Petani masih belum puas menaburkan pupuk subsidi bila hanya sedikit.

“Kalau tanaman mereka belum hijau, mereka belum puas,” aku dia.

Seharusnya, kata dia, pemberian pupuk di lahan tanam mereka disertai dengan pupuk berimbang. Apalagi unsur hara lahan pertanian di Jember sudah di bawah dua persen.

Imam menyarankan, agar petani tidak bergantung penuh pada pupuk subsidi. Terutama pada petani yang sudah mampu.

 

Sebab, masih ada petani yang sudah mampu, namun masih tetap ingin pupuk subsidi.

Semua itu diatur di sistem e-RDKK, yakni petani yang mendapat pupuk subsidi dibatasi dengan luas 0,1 sampai dua hektare.

Namun, ada petani yang memiliki banyak lahan di tempat lain.

“Kami sulit mengontrol itu,” ujar dia.

Untuk itu, pihaknya akan mengkaji ulang sistem e-RDKK yang sudah ada. Tujuannya untuk mengantisipasi petani yang sudah mampu, namun masih menggunakan pupuk subsidi.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jember Nyoman Aribowo menambahkan ketersediaan pupuk subsidi memang selalu menjadi permasalahan bagi petani.

Untuk itu, pemerintah harus memberikan pemahamanan pada mereka.

Baca juga: Bupati Jember Kirim KUA PPAS ke DPRD, Nilai APBD Capai Rp 4,5 Triliun

“Pemerintah hadir tidak hanya menanggulangi pupuk, tapi edukasi petani merubah mindset,” ucap dia.

Seperti pola pikir menghitung keuntungan maupun kerugian ketika hendak bercocok tanam, mulai dari penggunaan pupuk dan lainnya.

Sehingga ketika panen tidak mengalami kerugian.

Dia menilai, anggaran dari Pemkab Jember untuk pembelian pupuk subsidi itu tidak mendidik masyarakat. Sebab, membuat ketergantungan petani pada pupuk subsidi.

“Itu seharusnya untuk edukasi maupun penguatan lembaga,” ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X