NTB Ingin 250 Hektare Kampung Kumuh Bisa Jadi Layak Huni

Kompas.com - 26/03/2021, 22:31 WIB
Salah satu korban gempa bumi di Kota Mataram yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah melalui program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH). ANTARA/NIRKOMALA Salah satu korban gempa bumi di Kota Mataram yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah melalui program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH).

KOMPAS.com - Seluruh pemukiman kumuh di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) ditargetkan bisa diubah secara bertahap menjadi permukiman layak huni.

Kepala Dinas Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Jamaluddin mengatakan, luas areal pemukiman kumuh di provinsi itu mencapai 250 hektare.

Pemukiman kumuh itu tersebar di 10 kabupaten dan kota dengan sebaran terbanyak berada di Pulau Lombok.

"Direncanakan, dari 250 hektare tersebut akan dituntaskan mencapai 50 hektare. Jadi, areal 50 hektare yang kita selesaikan itu menjadi target yang kita canangkan untuk bisa dituntaskan 2021. Ini yang kami fokuskan untuk bisa dikerjakan," ujar Jamaluddin, di Mataram, seperti dilansir dari Antara, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: Pendaki Gunung Lawu Tak Bisa Turun, Mengeluh Sakit Dada dan Kaki

Luasan areal pemukiman kumuh yang mencapai 250 hektare itu, lanjut dia, merujuk surat keputusan (SK) bupati dan wali kota yang sudah diajukan ke Dinas Perkim setempat.

Dari ratusan areal pemukiman kumuh yang ada di NTB, pihaknya menargetkan ada sekitar 5.000 rumah layak huni yang akan dipugar.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dananya bersumber dari APBD NTB dan APBD kabupaten dan kota.

Tetapi, lanjut dia, lantaran ada recofusing, maka ada pengurangan anggaran sekitar 40 persen sehingga, perlu melibatkan dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat, bantuan pemerintah provinsi, APBD kota dan CSR dari sektor swasta maupun BUMD.

"Di tengah pertumbuhan ekonomi yang kian anjlok akibat dampak Covid-19, kami tetap berupaya agar kesenjangan juga semakin bisa dikurangi. Salah satu penanggulangan kemiskinan itu adalah pemugaran rumah tidak layak huni. Selain dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, kita ingin swasta ikut berperan nyata," ujar Jamaluddin.

Mantan Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkim NTB itu menyatakan, skema perbaikan rumah warga tidak mampu melalui program rumah tidak layak huni (RTLH) telah dimulai dengan menggaet pihak swasta.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lonjakan Kasus Covid-19 di Karawang, Sudah Tambah Tempat Tidur namun Pasien Terus Bertambah

Lonjakan Kasus Covid-19 di Karawang, Sudah Tambah Tempat Tidur namun Pasien Terus Bertambah

Regional
Warga Perbatasan NTT-Timor Leste Akhirnya Nikmati Listrik 24 Jam

Warga Perbatasan NTT-Timor Leste Akhirnya Nikmati Listrik 24 Jam

Regional
Dramatis, Video Penyelamatan Korban di Tengah Banjir Bandang Sungai Serayu

Dramatis, Video Penyelamatan Korban di Tengah Banjir Bandang Sungai Serayu

Regional
Pungli Dana Bantuan UMKM, Seorang Oknum PNS dan Warga Ditangkap Polisi

Pungli Dana Bantuan UMKM, Seorang Oknum PNS dan Warga Ditangkap Polisi

Regional
Kebakaran Rumah di Riau, Ibu dan 3 Anaknya Jadi Korban

Kebakaran Rumah di Riau, Ibu dan 3 Anaknya Jadi Korban

Regional
Nikmati Suasana Alam, Menteri KP: Tidak Perlu Mati untuk Menuju Surga

Nikmati Suasana Alam, Menteri KP: Tidak Perlu Mati untuk Menuju Surga

Regional
Cegah Lonjakan Kasus Covid-19, Ini Persiapan Pemkot Semarang

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19, Ini Persiapan Pemkot Semarang

Regional
Pengunjung Makam Bung Karno Meningkat, Tes Acak Covid-19 Dilakukan

Pengunjung Makam Bung Karno Meningkat, Tes Acak Covid-19 Dilakukan

Regional
PPDB Sumbar Dibuka Senin Besok, Berikut Posko dan Hotline Pengaduan

PPDB Sumbar Dibuka Senin Besok, Berikut Posko dan Hotline Pengaduan

Regional
Maling Salah Sasaran, Masuk Rumah Pendekar hingga Pura-pura ke Toilet

Maling Salah Sasaran, Masuk Rumah Pendekar hingga Pura-pura ke Toilet

Regional
Minta Pasien Covid-19 Ngevlog, Ini Alasan Ganjar Pranowo

Minta Pasien Covid-19 Ngevlog, Ini Alasan Ganjar Pranowo

Regional
Detik-detik Menegangkan Saat Tim SAR Evakuasi Mayat Pria yang Diseret Buaya

Detik-detik Menegangkan Saat Tim SAR Evakuasi Mayat Pria yang Diseret Buaya

Regional
Kesiapan Pemerintah DIY Hadapi Peningkatan Jumlah Pasien Covid-19

Kesiapan Pemerintah DIY Hadapi Peningkatan Jumlah Pasien Covid-19

Regional
Kasus Korupsi SPP SMK di Batam, Tersangka Sebut Nama Pejabat Kepri

Kasus Korupsi SPP SMK di Batam, Tersangka Sebut Nama Pejabat Kepri

Regional
Sebulan Terakhir, Ada 4 Kasus Kekerasan Pada Jurnalis di Sumut, Pembakaran Mobil hingga Pembunuhan

Sebulan Terakhir, Ada 4 Kasus Kekerasan Pada Jurnalis di Sumut, Pembakaran Mobil hingga Pembunuhan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X