Harga Gabah Anjlok Malah Mau Impor Beras, DPRD Sumsel: Peran Bulog Tak Berjalan Semestinya

PALEMBANG, KOMPAS.com - Komisi II DPRD Sumatera Selatan ikut menyoroti soal rencana impor beras yang dilakukan oleh pemerintah pusat ditengah musim panen yang masih berlansung.

Sebab, rencana impor beras tersebut dikhawatirkan dapat membuat kondisi petani semakin terpuruk lantaran anjloknya harga gabah.

Anggota Komisi II DPRD Sumatera Selatan Azmi Shofi mengatakan, harga gabah di kalangan petani Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur saat ini menyentuh diangka Rp 3.200 perkilogram.

Bahkan, di Kabupaten Banyuasin harga gabah turun drastis menjadi Rp 2.800 per kilogram.

Baca juga: Sumsel Surplus Beras 2,07 Juta Ton, Harga Gabah Petani Pun Anjlok, Kenapa Harus Impor Beras?

Anjloknya harga gabah tersebut menurut Azmi dikarenakan peran Bulog yang tak maksimal untuk menyerap beras dari petani terutama tempat penggilingan-penggilingan kecil sesuai dengan Harga Pokok Produksi (HPP) yang keluarkan pemerintah sebesar Rp8.300 per kilogram.

"Paling tidak petani itu masih menikmati di angka Rp 7.300 atau Rp 7.400 per kilogram. Nanti dari petani dibeli oleh penggilingan di angka Rp 7.500 atau Rp 7.600, kemudian dari penggilingan dijual ke Bulog dengan harga Rp 8.300. Jadi petani itu sangat merasakan dampaknya,"kata Azmi di Palembang, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: Bupati Karawang Keberatan Wacana Impor Beras Jelang Panen Raya, Sebut Harga Gabah Bisa Anjlok

Bulog tak jalan, disinyalir ada monopoli harga beras

Menurut Azmi, DPRD Sumatera Selatan telah memanggil pihak Bulog Divisi Regional Sumsel terkait kejadian tersebut. Bahkan, dalam waktu dekat mereka akan melakukan sidak ke gudang Bulog mencek kondisi persediaan beras yang ada disana.

"Peran Bulog tak berjalan semestinya. Kami sudah menyampaikan surat rekomendasi, agar Bulog menyerap gabah dan beras dari petani lokal di Sumsel dari pengilingan kecil ke mitra kerja, agar harga ditingkat petani dapat terangkat mendekati HPP,"ujarnya.

Selain itu, Azmi pun mensinyalir adanya monopoli harga beras, yang membuat harga di kalangan petani menjadi terjun bebas.

"Satgas pangan harus melakukan penylidikan dugaan praktik kartelisasi dan monopoli pengadaan gabah di Sumsel," jelasnya.

Baca juga: Ridwan Kamil: Daripada Impor Beras, Mending Beli Produk dari Jabar yang Melimpah

Gubernur Herman Deru: Sumsel lumbung pangan, tak butuh impor

Terpisah, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan, kebutuhan beras saat ini masih cukup.

Rencana impor beras dari pemerintah pusat itu menurutnya bukan untuk  memenuhi kebutuhan di Bumi Sriwijaya.

"Kita masih surplus (beras), jadi tidak butuh. Mungkin untuk daerah lain (diluar Sumsel),"kata Herman.

Menurut Herman,Sumsel tidak membutuhkan beras impor lantaran Sumsel merupakan lumbung pangan yang menghasilkan beras cukup melimpah. 

“Pangan di Sumsel, kita (Sumsel) ini kan surplus. Kalau untuk Sumsel, saya yakin kita tidak butuh impor. Kita saja limpah ruah, bahkan produksi beras hingga jutaan ton,”tegasnya.