Unjuk Rasa di Kantor Bupati, ASN Pamekasan Tolak Tunjangan Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pamekasan berunjuk rasa di depan kantor bupati pada Kamis (25/3/2021).

Mereka menolak rencana penghapusan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang diwacanakan Bupati Pamekasan Badrut Tamam.

Perwakilan ASN, Moh Sidik dalam orasinya mengatakan, unjuk rasa itu untuk menyelamatkan citra bupati di mata pegawai negeri sipil (PNS) dari jurang kehancuran.

Sebab, selama tiga bulan TPP ASN tidak cair, banyak yang mengalami kesulitan keuangan.

"Tolong TPP ASN jangan dihapus. Permintaan ini sekaligus untuk menyelamatkan citra bupati Pamekasan," ujar Moh Sidik saat berorasi di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis.

Unjuk rasa itu, kata Sidik, bukti kecintaan ASN kepada bupati. Sidik menyebut, banyak ASN yang bersimpati kepada bupati setelah menerima tunjangan tersebut.

Baca juga: Bupati Maluku Tengah: Jangan Sampai Ada yang Masuk Bawa Sianida, Kita Tidak Bisa Makan Ikan Lagi...

Ia mengatakan, kebijakan menghapus TPP tak tepat dan menyulitkan ASN. Apalagi, para ASN membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan selama pandemi Covid-19.

Dalam unjuk rasa itu, para ASN didampingi gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Pamekasan. Sejumlah ASN telah mengadu kepada LSM sebelum menggelar aksi.

Ketua LSM Komunitas Monitoring dan Advokasi (Komad) Zaini Wer Wer menjelaskan, ASN ingin menyampaikan keluhannya secara langsung kepada Bupati Pamekasan terkait rencana penghapusan TPP.

Oleh sebab itu, pihaknya selaku LSM yang banyak menerima aduan ASN ikut turun jalan mendampingi.

Menurut Zaini, penghapusan TPP ASN merupakan kebijakan bupati yang tidak populer.

Sebab, kebijakan itu akan berdampak kepada pelayanan pemerintah kepada masyarakat kabupaten Pamekasan.