"Kalau Malaysia yang Usir, Kami Katakan Tidak"

Belum ada kejelasan nasib tanah warga perbatasan

Awalnya, Kecamatan Sebatik Utara mencatatkan ada 43 warga yang tanahnya masuk wilayah Malaysia.

Ada sawah, kebun, dan bangunan. Bahkan jalanan menuju kantor kecamatan Sebatik Utara adalah wilayah Malaysia.

Akibatnya, masyarakat Sebatik Utara bahkan harus lewat Malaysia jika ingin ke kantor kecamatan.

Camat Sebatik Utara Zulkifli mengaku belum tahu berapa luasan lahan yang masuk Malaysia.

‘’Kemarin dari 43 warga yang mengaku memiliki lahan yang sekarang masuk Malaysia, kita verifikasi tinggal 28 orang. Mereka bersertifikat BPN, tapi untuk luasan, kami tidak berwenang mengukur. Jadi kami belum berani menyebut berapa luasan yang masuk Malaysia,’’katanya.

Sementara itu, Wamen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra mengatakan, kasus yang terjadi di Pulau Sebatik baru pertama terjadi di Indonesia.

Ia akan melakukan koordinasi dan berencana membentuk tim terpadu dan diusahakan secepat mungkin karena menyangkut menjaga territorial wilayah

‘’Kita ajak Kemenlu, Kemhan dan lainnya. Ini masalah tanggung jawab bersama. Kita semua tahu, pembahasan penyelesaian perbatasan negara dibahas sejak 1980-an, jadi mohon masyarakat bersabar. Akan kita bahas lagi di ranah pusat,’’jawabnya.

Surya mengatakan, meski kini terpasang patok patok batas negara yang baru sebagai penanda hasil pengukuran ulang, hal itu bukan berarti membatasi aktivitas dan kegiatan warga perbatasan RI–Malaysia.

Selama MoU belum ditandatangani oleh kedua negara, masyarakat masih boleh menggarap sawah dan ladang mereka.

‘’Sebelum ada kejelasan batas negara, silakan beraktivitas seperti biasa. Yang jelas dengan pengukuran ulang di Sebatik, lahan kita bertambah 125 hektar dan kehilangan 5 hektar. Sekali lagi mohon bersabar, karena proses ini masih berjalan,’’katanya.