Penegak Hukum Jangan Ragu Terapkan Vonis Kebiri ke Pelaku Kejahatan Seksual

KARAWANG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Jawa Barat meminta penegak hukum tak ragu menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan. Hal ini mengingat tingginya kasus kejahatan seksual terhadap anak.

Ketua Komnas PA Jawa Barat Wawan Wartawan meminta para penegak hukum melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dengan hukuman maksimal kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

"Dan jangan sungkan-sungkan untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Hukuman Kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak," ujar Wawan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Buruh Pabrik yang 7 Tahun Cabuli Tiga Pelajar Kakak Adik Bisa Kena Hukuman Kebiri Kimia

Tuntutan maksimum untuk pelaku pencabulan

Penegak hukum yang dimaksud, kata Wawan, mulai dari tahap penyidukan di Kepolisian, Kejaksaan, hingga memasang tuntutan maksimum di persidangan.

"Hakim pun didorong untuk menetapakan hukuman maksimal kepada para pelaku cabul," ujar Wawan.

Wawan menyebut hukuman kebiri biasanya diberikan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 

Sehingga, menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan korban meninggal dunia.

Pelaku yang masih mempunyai hubungan darah dengan korban juga bisa dihukum kebiri.

"Tujuannya untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi," ungkap Wawan.

Baca juga: Kasus Suami Istri Ajak Anak Nonton Hubungan Badan, LPA: Pelaku Tak Bisa Diancam Hukuman Kebiri

Kasus kekerasan terhadap anak jadi fenomena gunung es

Persoalan hukuman kebiri diungkapkan wawan mengingat tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Karawang.

Apalagi kasus kekerasan terhadap anak merupakan fenomena gunung es. Dimana kasus yang muncul ke permukaan hanya sedikit.

Karenanya, pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak memerlukan peran serta semua pihak. Mulai dari pemerintah, orang tua, hingga lingkungan tempat tinggal.

"Kasus Kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual merupakan extra ordinary crime, maka semua pihak diminta untuk bisa berpartispasi aktif menekan angka kasus ini," kata Wawan.

Pemerintah Daerah, tambah dia, perlu melakukan upaya-upaya masif bersama stake holder terkait. Satuan tugas (satgas) perlindungan anak yang sudah dibentuk sampai tingkat desa harus bekerja maksimal.

Baca juga: Komnas PA: PP Kebiri Kimia Beri Kesempatan Eksekusi Pemberatan bagi Predator Seksual Anak

Anggaran yang sudah dialokasikan harus bisa digunakan secara efektif

Wawan pun meminta Pusat Pelayanan Terpadu Perberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang harus mampu menjadi pemandu implementasi Kabupaten Karawang sebagai Kabupaten Layak Anak.

Selain itu, terhadap korban maupun pelaku anak dibawah umur, harus ada upaya perlindungan yang baik, sesuai dengan amanah UU.

"Orang tua harus melakukan pengawasan lebih ketat, apalagi di zaman pandemi ini intensitas anak-anak memegang gadget lebih tinggi, sehingga konten-konten pornografi lebih mudah untuk di akses," ujar dia.

Memprihatinkan, ada 8 kasus pencabulan anak hanya dalam 3 bulan

Diketahui, Polres Karawang mengungkap delapan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Delapan pelakunya sudah ditangkap.

Di antaranya pelakunya ada yang bapak kandung dan pria lanjut usia. Mereka dijerat UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman bui selama 15 tahun.

"Kami mengungkap delapan kasus asusila yang terjadi di Karawang. Pelakunya orang terdekat korban," ujar Kapolres Karawang AKBP Rama Samtama Putra saar konferensi pers di Mapolres Karawang, Rabu (25/3/2021).

Delapan korban seksual ini adalah bocah perempuan. Lokasi dan modusnya beragam. Pelakunya mulai dari bapak tiri, kakek, bapak kandung, tetangga, dan pacar.

"Korbannya anak di bawah umur. Modusnya merayu, membujuk dan mengancam," ungkap Rama.

Rama menyebut adanya delapan kasus asusila dalam kurun tiga bulan ini sangat memprihatinkan.

Pihaknya, kata dia, terus berupaya untuk melakukan upaya pencegahan dengan sosialisasi terkait tindakan asusila.

"Kami bekerja sama dengan berbagai pihak dalam penanganannya," ucap dia.