Wali Kota Bobby Minta OPD dan Camat Teken Perjanjian untuk Bekerja dengan Sungguh-sungguh

MEDAN, KOMPAS.com - Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat di lingkungan Pemerintah Kota Medan menandatangani perjanjian kinerja dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Penandatanganan secara simbolis dilakukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja M Sofyan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Hannalore Simanjuntak, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SI Dongoran dan Camat Medanlabuhan Rudy Asriandy.

Hadir menyaksikan penandatangan tersebut, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Sekretaris Daerah Kota Medan  Wiriya Alrahman, para asisten dan seluruh camat mengikuti secara virtual.

Bobby berharap perjanjian ini membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Baca juga: Wali Kota Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu Tinjau Banjir Medan, Ini Hasilnya

Sebab untuk mewujudkanya, kepala OPD dan camat harus memiliki kesungguhan dan mau bekerja keras melaksanakan tugas di OPD yang dipimpinya.

"Apa yang saya sampaikan ini sudah berkali-kali, tinggal bagaimana kepala OPD dan camat mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan perjanjian yang telah di tandatangani ini," kata Bobby dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (24/3/2021).

Bobby juga menginstruksikan seluruh kepala OPD dan camat agar memiliki perencanaan dalam bekerja, berani melakukan eksekusi dan siap untuk dievaluasi.

"Buatlah perencanaan yang bagus dalam bekerja, sebelum perencanaan harus diawali dengan pendataan yang baik dan benar. Setelah itu, harus berani melakukan eksekusi, hasilnya dievaluasi mana yang masih ada kekurangan. Tujuannya agar kita dapat meningkatkan PAD demi kesejahteraan masyarakat," tegas Bobby.

Baca juga: Wali Kota Medan Bobby Nasution: Jangan Main-main dengan Anggaran...

"Apabila ada kendala, segera laporkan kepada saya untuk dicari solusinya bersama, khususnya terkait lima program prioritas yang sudah saya tetapkan," sambung dia.

Kepala Bappeda Kota Medan Irwan Ritonga dalam laporannya menjelaskan, perjanjian kinerja tersebut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang semakin efektif, transparan dan akuntabilitas.

"Perjanjian ini akan disampaikan kepada Menpan RB, akan dijadikan monitoring dan evaluasi secara berkala," kata Irwan.