Keluh Kesah Petani Tegal: Panen Raya Harga Sedang Anjlok, Pemerintah Kenapa Impor Beras

TEGAL, KOMPAS.com - Petani di Kota Tegal, Jawa Tengah, menolak dengan tegas rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton karena meresahkan dan menilai tidak berpihak ke petani lokal.

Ketua Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) Sumber Ekonomi Kaligangsa, Munaseh (77) mengatakan, selain karena memasuki musim panen raya, harga gabah petani saat ini juga sedang anjlok.

"Sangat tidak setuju sekali. Petani panen raya, harga gabah anjlok, pemerintah malah impor," kata Munaseh di Tegal, Senin (22/3/2021).

Baca juga: Petani Dinilai Paling Dirugikan Dengan Kebijakan Impor 1 Juta Ton Beras

Munaseh menyebut, meski impor baru rencana, namun sudah berdampak luas ke petani. Salah satunya harga anjlok dan tak diminati pembeli.

"Harga gabah saat ini merosot, tidak ada yang beli. Mungkin karena dampak berita rencana impor," kata Munaseh.

Menurutnya, saat harga normal, satu kwintal gabah kering dihargai Rp500.000. Saat ini merosot menjadi Rp350.000 per kwintal.

"Harga segitu saja tidak ada yang beli. Dampak dari apa saya tidak tahu. Mungkin dampak berita pemerintah mau impor," katanya.

Munaseh menyebut petani sangat resah karena dipastikan merugi. Untuk biaya produksi sekali tanam hingga panen mencapai Rp 18 juta per hektar sawah.

Baca juga: Polemik Impor Beras, ke Mana Seharusnya Kebijakan Pemerintah Berpihak?

Sementara dari satu hektar sawah, biasanya menghasilkan 5 hingga 6,5 ton gabah kering.

"Karena harga anjlok akan kita simpan dulu. Karena dari pemerintah termasuk Bulog juga belum ada yang ke sini," katanya.

Munaseh mengaku kondisi petani saat ini sangat memprihatinkan. Balik modal saja sudah untung apalagi bisa dapat laba.

Belum lagi, kondisi tersebut diperparah dengan sulitnya mendapat pupuk bersubsidi.

Kartu Tani yang menjadi sarat mendapatkan pupuk tak kunjung diterimanya meski sudah mendaftar sejak 2015.

Baca juga: Polisi di Tegal Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Warga yang Melihat Diminta Melapor

Untuk itu, Munaseh sangat berharap pemerintah tak jadi impor dan bisa menyerap gabah petani lokal dengan harga yang normal.

"Harapannya petani lokal bisa diberi prioritas. Termasuk agar dimudahkan dalam membeli pupuk dengan diberikan Kartu Tani," sebutnya.

Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Kota Tegal Riswanto mengatakan, pihaknya bersama GP Ansor sengaja terjun ke lapangan untuk menyerap keresahan petani.

"Kebijakan pemerintah impor 1 juta ton beras tentu akan sangat merugikan petani," kata Riswanto.

Untuk itu, Riswanto berharap pemerintah seharusnya menyerap hasil produksi gabah petani lokal dan membatalkan rencana impor beras.

"Ini agar ekonomi petani lokal bisa terangkat dan petani semakin sejahtera," kata Riswanto.

Baca juga: Pasutri di Tegal Meninggal akibat Covid-19, Sempat Hadiri Reuni Sekolah di 3 Kota

Riswanto sendiri berencana beraudiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal melalui instansi terkait.

Salah satunya untuk menanyakan mengapa Kartu Tani tak kunjung terbit.

"Kita akan mendorong pemerintah agar Kartu Tani bisa dipercepat. Kita akan datang menemui dinas. Karena dari 150 anggota Gapoktan ternyata baru dua yang memiliki Kartu Tani," kata Riswanto.