Munaseh mengaku kondisi petani saat ini sangat memprihatinkan. Balik modal saja sudah untung apalagi bisa dapat laba.
Belum lagi, kondisi tersebut diperparah dengan sulitnya mendapat pupuk bersubsidi.
Kartu Tani yang menjadi sarat mendapatkan pupuk tak kunjung diterimanya meski sudah mendaftar sejak 2015.
Baca juga: Polisi di Tegal Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Warga yang Melihat Diminta Melapor
Untuk itu, Munaseh sangat berharap pemerintah tak jadi impor dan bisa menyerap gabah petani lokal dengan harga yang normal.
"Harapannya petani lokal bisa diberi prioritas. Termasuk agar dimudahkan dalam membeli pupuk dengan diberikan Kartu Tani," sebutnya.
Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Kota Tegal Riswanto mengatakan, pihaknya bersama GP Ansor sengaja terjun ke lapangan untuk menyerap keresahan petani.
"Kebijakan pemerintah impor 1 juta ton beras tentu akan sangat merugikan petani," kata Riswanto.
Untuk itu, Riswanto berharap pemerintah seharusnya menyerap hasil produksi gabah petani lokal dan membatalkan rencana impor beras.
"Ini agar ekonomi petani lokal bisa terangkat dan petani semakin sejahtera," kata Riswanto.
Baca juga: Pasutri di Tegal Meninggal akibat Covid-19, Sempat Hadiri Reuni Sekolah di 3 Kota
Riswanto sendiri berencana beraudiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal melalui instansi terkait.
Salah satunya untuk menanyakan mengapa Kartu Tani tak kunjung terbit.
"Kita akan mendorong pemerintah agar Kartu Tani bisa dipercepat. Kita akan datang menemui dinas. Karena dari 150 anggota Gapoktan ternyata baru dua yang memiliki Kartu Tani," kata Riswanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.