Dedi Mulyadi: Kementan Harus Diberi Otoritas Beli Gabah agar Buruh Tani Tak Miskin Terus

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan agar Kementerian Pertanian diberi otoritas untuk membeli gabah petani. Hal itu dilakukan demi menjaga kestabilan pangan serta untuk mengatasi buruh tani menjadi miskin absolut.

Dedi menjelaskan, selama ini penyerapan gabah atau beras hasil panen petani dilakukan oleh Blog. Sementara selama ini pengelolaan Bulog itu berbasis komersial.

Kalau Bulog berbasis komersial, kata Dedi, maka hitungan penyerapan harus didasarkan pada aspek-aspek bersifat komersial, seperti kadar air, harga dan dan lainnya, agar badan pemerintah ini tidak mengalami kerugian.

Karena hitungannya cukup ketat, maka penyerapan gabah pun menjadi rendah. Nah, dampak dari rendahnya penyerapan gabah, maka petani kelimpungan.

Baca juga: Kalau Gabah Kami Kurang Bagus karena Hujan, Sediakan Solusi, Jangan Malah Impor Beras...

Biasanya, petani di mana-mana melakukan panen bersama sehingga gabah menumpuk yang berakibat pada jatuhnya harga gabah. Namun sebaliknya, ketika musim paceklik, harga gabah atau beras naik, sementara stok menipis. Hal itu menjadi poblem padi.

"Kenapa harga ketika panen jatuh karena penyerapan rendah. Kan sumber penyerapan hanya dari konsumsi dan Bulog," kata Dedi melalui sambungan telepon, Minggu (20/3/2021).

Sementara di negara lain, lanjut Dedi, harga gabah relatif stabil dan produksi meningkat. Sebab, ketika panen, padi petani diserap negara. Oleh negara kemudian disimpan di gudang, lalu sisanya dijual ke luar.

"Namun di kita kan nggak, sehingga saya berpendapat bahwa Kementerian Pertanian diberi otoritas untuk membeli gabah petani. Sehingga nanti pengelolaannya dibagi dua. Bulog itu bersifat komersial, sementara Kementan mengamankan cadangan pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan," katanya.

Dedi mengatakan, Kementan bisa mengalihkan subsidi pupuk untuk membeli gabah petani. Menurutnya, tidak masalah jika pupuk subsidi dicabut asal petani bisa menjual gabah sehingga produksi tetap berjalan dan petani tidak merugi.

"Alokasi subsidi pupuk dipakai saja untuk menyerap gabah petani. Pupuk nggak apa-apa non subsidi, tetapi hasil produksi gabah dibeli pemerintah. Tinggal pemerintah memberi harga lebih saja 10 persen. Misalnya harga gabah 500.000 per kuintal, maka harga belinya jadi 550.000 per kuintal," jelas anggota DPR dari Fraksi Golkar itu.