Dedi Mulyadi: Kementan Harus Diberi Otoritas Beli Gabah agar Buruh Tani Tak Miskin Terus

Kompas.com - 22/03/2021, 07:00 WIB
Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat panen padi di Purwakarta, jawa Barat, Selasa (14/4/2020). istimewaWakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi saat panen padi di Purwakarta, jawa Barat, Selasa (14/4/2020).

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan agar Kementerian Pertanian diberi otoritas untuk membeli gabah petani. Hal itu dilakukan demi menjaga kestabilan pangan serta untuk mengatasi buruh tani menjadi miskin absolut.

Dedi menjelaskan, selama ini penyerapan gabah atau beras hasil panen petani dilakukan oleh Blog. Sementara selama ini pengelolaan Bulog itu berbasis komersial.

Kalau Bulog berbasis komersial, kata Dedi, maka hitungan penyerapan harus didasarkan pada aspek-aspek bersifat komersial, seperti kadar air, harga dan dan lainnya, agar badan pemerintah ini tidak mengalami kerugian.

Karena hitungannya cukup ketat, maka penyerapan gabah pun menjadi rendah. Nah, dampak dari rendahnya penyerapan gabah, maka petani kelimpungan.

Baca juga: Kalau Gabah Kami Kurang Bagus karena Hujan, Sediakan Solusi, Jangan Malah Impor Beras...

Biasanya, petani di mana-mana melakukan panen bersama sehingga gabah menumpuk yang berakibat pada jatuhnya harga gabah. Namun sebaliknya, ketika musim paceklik, harga gabah atau beras naik, sementara stok menipis. Hal itu menjadi poblem padi.

"Kenapa harga ketika panen jatuh karena penyerapan rendah. Kan sumber penyerapan hanya dari konsumsi dan Bulog," kata Dedi melalui sambungan telepon, Minggu (20/3/2021).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara di negara lain, lanjut Dedi, harga gabah relatif stabil dan produksi meningkat. Sebab, ketika panen, padi petani diserap negara. Oleh negara kemudian disimpan di gudang, lalu sisanya dijual ke luar.

"Namun di kita kan nggak, sehingga saya berpendapat bahwa Kementerian Pertanian diberi otoritas untuk membeli gabah petani. Sehingga nanti pengelolaannya dibagi dua. Bulog itu bersifat komersial, sementara Kementan mengamankan cadangan pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan," katanya.

Dedi mengatakan, Kementan bisa mengalihkan subsidi pupuk untuk membeli gabah petani. Menurutnya, tidak masalah jika pupuk subsidi dicabut asal petani bisa menjual gabah sehingga produksi tetap berjalan dan petani tidak merugi.

"Alokasi subsidi pupuk dipakai saja untuk menyerap gabah petani. Pupuk nggak apa-apa non subsidi, tetapi hasil produksi gabah dibeli pemerintah. Tinggal pemerintah memberi harga lebih saja 10 persen. Misalnya harga gabah 500.000 per kuintal, maka harga belinya jadi 550.000 per kuintal," jelas anggota DPR dari Fraksi Golkar itu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungi Korban Gempa, Gubernur Maluku Berikan 1 Ton Beras dan 240 Paket Makanan Siap Saji

Kunjungi Korban Gempa, Gubernur Maluku Berikan 1 Ton Beras dan 240 Paket Makanan Siap Saji

Regional
Satu Keluarga Jadi Bandar dan Pengedar Narkoba Diciduk Polisi

Satu Keluarga Jadi Bandar dan Pengedar Narkoba Diciduk Polisi

Regional
Kasus Covid-19 Melonjak, Purbalingga Terapkan Jam Malam Selama Sepekan

Kasus Covid-19 Melonjak, Purbalingga Terapkan Jam Malam Selama Sepekan

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 21 Juni 2021

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 21 Juni 2021

Regional
13 Daerah di Jateng Zona Merah Covid-19, Ganjar Perintahkan Lockdown Mikro

13 Daerah di Jateng Zona Merah Covid-19, Ganjar Perintahkan Lockdown Mikro

Regional
Jumlah Sampel Swab Covid-19 di Jabar Naik 3 Kali Lipat

Jumlah Sampel Swab Covid-19 di Jabar Naik 3 Kali Lipat

Regional
Ibu, Bapak, dan Anak Meninggal Berurutan dalam 14 Hari, Dinkes Magetan Sebut Bukan Klaster Keluarga

Ibu, Bapak, dan Anak Meninggal Berurutan dalam 14 Hari, Dinkes Magetan Sebut Bukan Klaster Keluarga

Regional
Tambah 40, Warga Satu Dusun di Sleman Positif Covid-19 Jadi 70 Orang

Tambah 40, Warga Satu Dusun di Sleman Positif Covid-19 Jadi 70 Orang

Regional
Dibuka Lagi Pendaftaran Vaksinasi Massal di Stadion Pakansari Bogor

Dibuka Lagi Pendaftaran Vaksinasi Massal di Stadion Pakansari Bogor

Regional
Detik-detik Tubuh Pemancing Diterkam Buaya, Selamat Setelah Ditolong Adik

Detik-detik Tubuh Pemancing Diterkam Buaya, Selamat Setelah Ditolong Adik

Regional
Ini Formasi untuk CPNS dan PPPK di Provinsi Riau Tahun 2021

Ini Formasi untuk CPNS dan PPPK di Provinsi Riau Tahun 2021

Regional
'Kalau Wali Kota Mau Melakukan Swab, Silahkan di Keramaian Lainnya'

"Kalau Wali Kota Mau Melakukan Swab, Silahkan di Keramaian Lainnya"

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar, dan Kalsel 21 Juni 2021

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar, dan Kalsel 21 Juni 2021

Regional
Situs PPDB SMA/SMK Sumbar Diserang 'Hacker', Sempat 'Error' 3 Jam

Situs PPDB SMA/SMK Sumbar Diserang "Hacker", Sempat "Error" 3 Jam

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 21 Juni 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 21 Juni 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X