Bisnis Pengiriman Pekerja Migran Ilegal Raup Puluhan Triliun Rupiah, Siapa Saja yang Bermain?

Kompas.com - 20/03/2021, 14:58 WIB

BLITAR, KOMPAS.com - Sindikat pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal mereguk uang puluhan triliun rupiah dari penyelundupan jutaan warga Indonesia ke luar negeri sebagai buruh migran.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, pengiriman PMI ilegal merupakan bisnis yang sangat besar bernilai puluhan triliunan rupiah.

"Ini adalah kejahatan yang sangat teroganisir oleh sindikat jahat. Bayangkan, mereka bisa mendapatkan kurang lebih Rp 20 juta dari setiap PMI," ujar Benny saat kegiatan sosialisasi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI di Blitar, Jumat (19/3/2021).

Baca juga: Turun 62 Persen, Hanya 42.000 Pekerja Migran Indonesia yang Berangkat Tahun Ini

Benny mencontohkan, untuk masuk ke bandara dan lolos dari pemeriksaan, setiap PMI harus mengeluarkan uang antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta.

"Uang ini jadi bancakan 'hengki-pengki' para oknum aparatur negara," ujarnya.

Baca juga: Jumlah Pekerja Migran yang Jadi Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan Terus Berkurang

Ia mengatakan, terdapat jutaan PMI ilegal sehingga jika dikalikan nilainya sangat mencengangkan.

"Mereka (sindikat) adalah segelintir pengusaha brengsek yang 'dibackingi' oleh oknum-oknum TNI-Polri, keimigrasian, kedubes, ketenagakerjaan, bahkan mungkin juga oknum lembaga yang saya pimpin," ujarnya.

Benny telah menemui Panglima TNI dan Kapolri untuk meminta dukungan terhadap upaya BP2MI memerangi sindikat pengiriman PMI ilegal.

Saat ini, terdapat sekitar 9 juta PMI yang ada di berbagai negara, di mana ada 5 juta PMI ilegal yang tersebar dan 3,5 juta PMI legal.

Dengan jumlah sebesar itu, PMI merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas.

"Migas berikan devisa Rp 159,7 triliun kepada negara. PMI sumbang Rp 159,6 triliun. Hanya beda koma," ujarnya.

Devisa negara melalui remitansi yang dikirim PMI sebesar Rp 158,92 triliun di tahun 2018, Rp 158,96 triliun di tahun 2019, dan Rp 106,2 triliun hingga September 2020.

Minim dukungan

Meski sering disanjung sebagai pahlawan devisa negara, ujar Benny, sanjungan itu sering hanya sebatas jargon kosong yang tidak terbukti secara nyata pada kebijakan negara.

Besarnya jumlah PMI ilegal merupakan salah satu bentuk lalainya negara pada persoalan PMI.

"Padahal 90 persen dari PMI yang mengalami kekerasan di tempat kerja mereka, baik itu kekerasan fisik, mental bahkan kekerasan seksual adalah PMI ilegal," ujarnya.

Bentuk lain dari perlakuan negara melalui kebijakan yang kurang adil yang tercermin dukungan BPJS ketenagakerjaan.

Menurutnya, ketidakadilan BPJS Ketenagakerjaan pada PMI setidaknya dalam dua hal. Pertama, BPJS Ketenagakerjaan hanya bersedia membiayai PMI yang sakit jika itu karena kecelakaan kerja.

Kedua, pembiayaan terhadap PMI yang sakit hanya diberikan untuk perawatan di dalam negeri.

"Bagaimana mungkin PMI sedang sakit harus pulang dulu ke Indonesia biar dapat biaya BPJS. Ini tidak logis," ujarnya.

Lebih jauh minimnya dukungan dari pemerintah daerah terhadap PMI sumbangan mereka terhadap perekonomian daerah juga sangat besar.

Banyaknya warga yang terjerumus ke jeratan sindikat pengiriman PMI ilegal tidak bisa dilepaskan dari kegagalan pemerintah daerah bahkan hingga pemerintah desa dalam menyediakan informasi yang tepat bagi warga yang berminat bekerja ke luar negeri.

Pemerintah daerah, ujarnya, juga berkewajiban memberikan pelatihan yang diperlukan oleh calon PMI.

"Jika mereka mendapat informasi yang benar, pembekalan keterampilan dan pengetahuan yang benar, tentunya mereka tidak bisa terjerat tipu daya sindikat ilegal," ujar Benny.

Tanggung jawab pemerintah daerah mulai tingkat provinsi hingga desa merupakan mandat undang-undang.

Dihubungi terpisah, Ketua Bidang Advokasi Migrant Care, Nur Harsono mengatakan, upaya memerangi sindikat pengiriman PMI ilegal juga melihat prosedur pengiriman PMI oleh perusahaan resmi yang masih menggunakan jasa calo dalam melakukan rekrutmen.

Penggunaan calo bukan hanya membebani biaya bagi PMI, tapi juga membuka peluang pelanggaran prosedur.

"Warga yang berminat bekerja di luar negeri harusnya dipermudah dengan mendaftar di kantor desa setempat. Ini juga memungkinkan kontrol yang lebih kuat," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (20/3/2021).*

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Kota Jambi, Ibu Kota Provinsi Jambi

Profil Kota Jambi, Ibu Kota Provinsi Jambi

Regional
6 Wilayah di NTT Alami Hari Tanpa Hujan Ekstrem Panjang, Mana Saja?

6 Wilayah di NTT Alami Hari Tanpa Hujan Ekstrem Panjang, Mana Saja?

Regional
Warga Desa Waibao di Flores Timur Hibahkan 3,5 Hektar Lahan untuk Pangkalan TNI AL

Warga Desa Waibao di Flores Timur Hibahkan 3,5 Hektar Lahan untuk Pangkalan TNI AL

Regional
Kamis, Wapres Ma'ruf Amin Bakal Melakukan Kunker ke Banjarbaru, Ini Agenda Kegiatannya

Kamis, Wapres Ma'ruf Amin Bakal Melakukan Kunker ke Banjarbaru, Ini Agenda Kegiatannya

Regional
Bobol Kartu Kredit Orang Jatim, 2 Warga Lubuk Linggau Bangun Rumah Mewah hingga Beli 3 Mobil

Bobol Kartu Kredit Orang Jatim, 2 Warga Lubuk Linggau Bangun Rumah Mewah hingga Beli 3 Mobil

Regional
317 Produk Kosmetik Bermasalah Ditemukan di 4 Wilayah NTT

317 Produk Kosmetik Bermasalah Ditemukan di 4 Wilayah NTT

Regional
Kabel Optik Bawah Laut Putus karena Gempa, Layanan Perbankan di Simeulue Terganggu

Kabel Optik Bawah Laut Putus karena Gempa, Layanan Perbankan di Simeulue Terganggu

Regional
PSHT dan Warga yang Cekcok di Yogyakarta Berakhir Damai di Kantor Polisi

PSHT dan Warga yang Cekcok di Yogyakarta Berakhir Damai di Kantor Polisi

Regional
Begini Kronologi Pembunuhan Mayat Penuh Luka di Purworejo

Begini Kronologi Pembunuhan Mayat Penuh Luka di Purworejo

Regional
Hendak ke Malaysia, 58 Pekerja Migran Ilegal Asal Indonesia, Bangladesh dan Myanmar Diamankan di Riau

Hendak ke Malaysia, 58 Pekerja Migran Ilegal Asal Indonesia, Bangladesh dan Myanmar Diamankan di Riau

Regional
Profil Kota Semarang, Ibu Kota Jawa Tengah

Profil Kota Semarang, Ibu Kota Jawa Tengah

Regional
Sultan HB X Beri Pilihan untuk Siswi yang Dipaksa Pakai Jilbab, Orangtua dan Sekolah Berdamai

Sultan HB X Beri Pilihan untuk Siswi yang Dipaksa Pakai Jilbab, Orangtua dan Sekolah Berdamai

Regional
Diintimidasi Sopir Truk Batu Bara, 4 SPBU di Bengkulu Berhenti Jual Biosolar

Diintimidasi Sopir Truk Batu Bara, 4 SPBU di Bengkulu Berhenti Jual Biosolar

Regional
Kasus PMK Melonjak, Pemkab Bima Bentuk Satgas

Kasus PMK Melonjak, Pemkab Bima Bentuk Satgas

Regional
Konser Dream Theater di Solo, Perjuangan Fans: Izin Istri Dulu

Konser Dream Theater di Solo, Perjuangan Fans: Izin Istri Dulu

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.