Petani di NTB Khawatir Rencana Impor Beras Buat Harga Padi Merosot

LOMBOK TENGAH, KOMPAS.com - Rencana pemerintah pusat melakukan impor beras menuai protes dari kalangan petani di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Petani di Desa Gemel, Lombok Tengah, Akhyar Rosidi (33) mengaku khawatir rencana impor beras membuat harga padi merosot di tengah panen raya.

"Jangan sampai saat penen harga padi turun dengan adanya impor beras, seharusnya pemerintah berani beli gabah petani dengan harga yang lebih menguntungkan petani," kata Akhyar, Jumat (19/3/2021).

Akhyar menyampaikan, pengeluaran biaya produksi pada musim tanam tahun ini sangat tinggi, mengingat kelangkaan pupuk subsidi.

Sehingga harus membeli mahal kepada pengepul.

"Apalagi kemarin pupuk sempat langka, petani butuh dukungan semangat dari Pemerintah, dalam hal ketersediaan pupuk yang murah dan selain itu harga gabah harus bisa dijaga saat panen raya," kata Akhyar.

Baca juga: Ganjar soal Rencana Pemerintah Impor Beras: Nanti Saja Lah, Terlalu Dini

Dalam setiap musim tanam padi, ia mengeluarkan biaya produksi sekitar Rp 3 juta untuk membeli benih, ongkos membajak traktor, pupuk, buruh dan lainnya.

Karena itu, Akhyar menolak rencana impor beras dan meminta pemerintah mengutamakan produksi pertanian.

Senada dengan Akhyar, petani muda Supardi (28) asal Desa Mampe, Lombok Timur, menyayangkan rencana impor beras di tengah panen raya di Lombok.

"Kenapa harus impor beras, kita sedang panen raya, kebutuhan pangan kita kan tercukupi bahkan surplus," kata Supardi.

Meski baru sebatas rencana, kata Supardi, kondisi tersebut biasanya dimanfaatkan oleh oknum para tengkulak untuk memainkan harga.

"Ini yang biasanya dimanfaatkan para pengepul, walaupun masih sebatas wacana tapi faktanya di lapangan, kadang harga padi kering giling yang biasanya Rp 400.000 per kuintal, ada yang turun menjadi Rp 390.000, Rp 385.000," kata Supardi.

"Kalau memang pemerintah sigap, mau menyelamatkan ekonomi petani, di tengah situasi Covid-19 ini, iya tentu harus memberdayakan hasil petani-petani kita," sambungnya.

Baca juga: Petani: Harusnya Pemerintah Stabilkan Harga di Pasaran, Bukan Impor Beras

Sementara itu, seorang petani di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Humam Balya mengatakan, wacana kebijakan pemerintah tersebut hadir pada waktu yang tidak tepat.

Menurut Balya, rencana impor beras akan menganggu stabilitas harga padi saat panen raya.

"Ini kan kita lagi panen raya, biarlah kita menikmati harga dulu, jangan sampai dengan kebijakan ini mengganggu harga, terserah kalau nanti selesai panen raya kebijakan seperti apa," kata Balya.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Lombok Tengah Iskandar menyebutkan, pemerintah melakukan impor beras sejauh ini hanya sebatas rencana.

Iskandar menyebutkan, jika kebijakan tersebut terjadi, tidak akan berdampak pada daerah yang memiliki cadangan pangan banyak seperti di Lombok Tengah, NTB.

"Kalaupun terjadi impor beras enggak mungkin masuk NTB karena trend produksi kita cendrung naik secara signifikan," kata Iskandar.

Menurut Iskandar, sasaran beras impor tersebut adalah kabupaten dan provinsi yang bukan sentra padi.

"Itu hanya sebatas intervensi bila terjadi fluktuasi harga," ujarnya.

Iskandar menyebutkan, pihak telah berkoordinasi dengan berbagai pihak agar gabah dari petani tetap mendapatkan harga yang layak.

"Salah satu hal yang harus segera kita lakukan adalah melakukan rapat koordinasi dengan banyak pihak seperti Bulog, bank, Gapoktan untuk kita diskusikan bersama terkait dengan harga gabah dan meningkatkan serapan pembelian Bulog," kata Iskandar.