Sekda Buleleng Tanggapi Dugaan Penyimpangan Anggaran Sewa Rumah Dinas

Ia mengungkapkan, selama ini anggaran untuk sewa rumah jabatan Sekda Buleleng memang tidak pernah muncul sebagai temuan dalam audit yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

Hanya saja, tidak diketahui untuk sewa rumah jabatan itu obyek spesifik atau atau hanya bersifat administrasi dan umum.

"Itu yang kami ketahui. Sehingga tidak ada memang temuan BPK Perwakilan Provinsi Bali terkait dengan sewa rumah jabatan sekda. Namun, dengan adanya permasalahan ini, untuk selanjutnya kami akan evaluasi lagi mengenai sewa rumah jabatan,” kata dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali tengah mendalami kasus dugaan penyimpangan anggaran keuangan daerah untuk sewa rumah dinas jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Bali.

Baca juga: Sandiaga Uno: Presiden Jokowi Prediksi Pariwisata Bali Bangkit Pertengahan 2021, jika...

Dalam APBD Kabupaten Buleleng, Bali tahun 2014 sampai dengan saat ini terdapat anggaran sewa rumah untuk jabatan Sekda Kabupaten Buleleng.

Namun, Sekda Kabupaten Buleleng sampai saat ini tidak mempunyai rumah jabatan Sekda Buleleng.

Untuk kegiatan sewa rumah jabatan Sekda Buleleng sejak 2014 sampai dengan 2020, ada perjanjian sewa antara Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dengan pemilik rumah perihal sewa rumah jabatan Sekda Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan data dalam SP2D ditemukan kerugian negara dalam hal kegiatan Sewa Rumah Jabatan Sekda Buleleng sebesar Rp 836.952.318.