Hasil Panen Petani Melimpah, Bupati Blora Tolak Impor Beras

BLORA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah,  tidak setuju dengan program pemerintah pusat yang berencana mengimpor beras.

Bupati Blora, Arief Rohman mengaku hasil panen para petani di daerah sudah cukup melimpah. Sehingga, pihaknya tidak akan menggunakan beras impor.

"Kalau masukan dari pemerintah daerah ini, karena melihat hasil panen yang melimpah ini, untuk Blora sih masih bisa tercukupi dari lokal sini ya, kita produksinya berlebih," ucap Arief Rohman saat ditemui Kompas.com di Kantor Bupati Blora, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Bupati Blora Curahkan Masalah Sekolah Tatap Muka hingga Jalan Rusak ke Ganjar

Menurutnya, pemerintah pusat harus mempertimbangkan ulang rencana untuk mengimpor beras.

"Saya kira harus dipertimbangkan. Ya nanti kita memohon ke pemerintah maupun yang ngurusin itu untuk mengoptimalkan beras lokal dulu," katanya.

Blora surplus beras

Sementara itu, Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Blora, Lilik Setyawan menjelaskan produksi beras di wilayahnya selama setahun mencapai 600.000 ton.

Sedangkan, beras yang dikonsumsi masyarakat tidak lebih 150.000 ton.

"Kita itu produksi berasnya setahun bisa sampai 600.000 ton, yang dikonsumsi seperempatnya, yang lain itu bisa surplus bisa dikirim ke luar daerah," jelasnya.

Maka dari itu, apabila pemerintah pusat benar-benar mengimpor beras, maka harga beras petani lokal akan semakin turun.

"Jadi memang betul, selain menolak impor beras, kita juga harus menolak beras masuk ke Kabupaten Blora," jelasnya.

Baca juga: Harga Gabah Terjun Bebas, Bupati Blora: Kita Lapor Kementan

Lilik mengungkapkan pada Februari 2021 petani Blora mampu menghasilkan sekitar 70.000 ton gabah, dengan luas lahan sekitar 14.000 hektar.

"Kalau nanti Maret puncak panen, diperkirakan akan sekitar 40.000-an hektar panen. Pekan pertama sudah 6.000 hektar, jadi kalau 40.000 hektar ada sekitar 200.000 ton gabah kering panen. Kalau diberaskan mungkin sekitar 150.000 ton," terangnya.