Diminta Bupati Hentikan Pembangunan Tembok yang Halangi Akses 4 Keluarga, Pemilik Tanah: Tak Ada yang Saya Langgar

Kompas.com - 17/03/2021, 05:30 WIB
Tembok yang dibangun menutup akses tiga rumah warga di Desa Widodaren, Petarukan, Pemalang Jawa Tengah. Kompas.com/Ari HimawanTembok yang dibangun menutup akses tiga rumah warga di Desa Widodaren, Petarukan, Pemalang Jawa Tengah.

KOMPAS.com- Persoalan pendirian bangunan permanen di Pemalang, Jawa Tengah yang dianggap menghalangi akses empat keluarga belum juga usai.

Bahkan masalah yang berlarut-larut itu membuat Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo turun tangan.

Bupati meminta pembangunan tembok yang dianggap menghalangi akses keluar masuk empat keluarga dihentikan.

Di sisi lain, pihak pemilik tanah kukuh tak ada aturan yang ia langgar dalam pendirian bangunan tersebut.

Baca juga: Bupati Pemalang Minta Pembangunan Tembok yang Halangi Akses 4 Keluarga Dihentikan

Diminta bupati hentikan pembangunan

Bupati Pemalang Jawa Tengah Mukti Agung Wibowo berbincang dengan Sukendro Pemilik tanah.Kompas.com/Ari Himawan Bupati Pemalang Jawa Tengah Mukti Agung Wibowo berbincang dengan Sukendro Pemilik tanah.
Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo mencoba menengahi persoalan tersebut dengan berkunjung dan berbincang dengan pihak keluarga Sukendro dan Suharto.

Bupati bahkan sempat melewati akses jalan setapak yang benar-benar hanya bisa dilewati oleh satu badan manusia itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mukti meminta, keluarga Sukendro menghentikan pembangunan.

Alasannya, akan banyak perubahan yang terjadi termasuk desain jika ada sesuatu.

Sulit melakukan pergeseran jika tinggi dan bangunannya dibangun permanen.

"IMB akan ditinjau ulang dan otomatis kami akan gratiskan bila terjadi perubahan IMB," kata dia

Dia juga memastikan akan membantu menengahi persoalan tersebut agar segera dapat diselesaikan.

"Kami sudah mengumpulkan informasi dari kedua belah pihak. Kami siap membantu untuk win-win solution agar sama-sama enak dan cepat selesai," tandas Mukti Agung.

Baca juga: Tak Mau Bongkar Tembok meski Halangi Akses 4 Keluarga, Sukendro: Saya Membangun di Tanah Sendiri

 

Tri Budi melihat tembok rumah yang menutup akses jalan di Desa Widodaren, Pemalang Jawa Tengah.Kompas.com/Ari Himawan Tri Budi melihat tembok rumah yang menutup akses jalan di Desa Widodaren, Pemalang Jawa Tengah.
Pemilik tanah tak merasa melanggar

Mengenai pendirian bangunan, pemilik tanah Sukendro merasa tak melanggar aturan.

Sebab, ia merasa membanggun di atas tanahnya sendiri.

"Saya membangun rumah di tanah milik sendiri, ada sertifikat dan ada IMB, tidak ada yang dilanggar," kata dia.

Dia pun merasa, empat keluarga tersebut masih bisa keluar masuk dengan akses jalan yang ada.

Namun, untuk membongkar bangunan tersebut, Sukendro kukuh pada keputusan meminta ganti rugi Rp 150 juta.

"Saya juga sudah membuka jalan untuk bisa lewat jalan kaki. Sedang untuk membuka satu meter, saya tetap pada keputusan keluarga yaitu meminta ganti rugi bangunan dan immaterial Rp 150 juta, lebar satu meter panjang 25 meter," kata Sukendro.

Baca juga: Uang Miliaran di BMT Semarang Tak Bisa Diambil, Nasabah Menangis Histeris, Ini Penjelasan Pihak BMT

Mediasi sebelumnya belum menemukan titik temu

Sebelumnya, sebanyak empat keluarga merasa kesulitan keluar masuk lantaran akses menuju ke rumah mereka dibangun tembok dan bangunan permanen.

Mediasi yang difasilitasi oleh Polsek Petarukan pun tidak menemukan titik temu.

Pihak pemilik tanah Sukendro mengatakan, bersedia membongkar bangunan dengan kompensasi Rp 150 juta. Sebab, mereka merasa tanah itu adalah tanah sendiri dan telah dibagi waris.

"Saya terus terang tidak ada masalah apapun diviralkan di media elektronik dan cetak. Saya membangun di situ, ini saya ada IMB dan sertifikat tanah. Saya hanya memberi 1x25 meter persegi, tapi dengan ketentuan ganti rugi tanah bangunan dan immaterial Rp 150 juta. Tapi ditawar Rp 16 juta," kata Sukendro di Mapolsek Petarukan, Sabtu (13/3/2021).

Keluarganya juga merasa keberatan lantaran persoalan ini dikait-kaitkan dengan persoalan Pilkades.

Di sisi lain, perwakilan empat keluarga Tri Budi mengaku hanya bisa membayar Rp 16,5 juta dari permintaan kompensasi Rp 150 juta.

"Ganti rugi kami memang tidak sanggup untuk membayar sebesar Rp 150 juta tersebut dan hanya bisa menawar Rp 16 juta. Permintaan maaf untuk keluarga sudah dilakukan dan melalui media TV juga cetak dan online juga telah dilakukan,” ungkap Tri Budi.

Tri Budi menjelaskan, pihak keluaga kini meminta izin pada tetangga di samping rumahnya yang bagian rumahnya dijadikan akses jalan sementara.

Jalan itu adalah pagar kandang ayam milik Amsori yang menyisakan jalan menyempit.

"Tahun depan pekarangan akan dibangun rumah oleh anak Pak Amsori. Kami inginkan permasalahan ini cepat selesai," kata dia.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Kontributor Pekalongan, Ari Himawan Sarono | Editor : Khairina)



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Sekitar GOR Soekarno-Hatta Blitar Akhirnya Menerima Rencana Pendirian RS Darurat

Warga Sekitar GOR Soekarno-Hatta Blitar Akhirnya Menerima Rencana Pendirian RS Darurat

Regional
Kata Polisi soal Foto Viral Kerumunan Pendaftaran Vaksinasi di Mapolresta Banyumas

Kata Polisi soal Foto Viral Kerumunan Pendaftaran Vaksinasi di Mapolresta Banyumas

Regional
Sebuah Jembatan di Pulau Seram Ambruk Setelah Dilewati Truk Bermuatan Kayu

Sebuah Jembatan di Pulau Seram Ambruk Setelah Dilewati Truk Bermuatan Kayu

Regional
Mobil Dinas Sosial Takalar Tabrak Lari Pesepeda di Makassar, Wakil Bupati Minta Maaf

Mobil Dinas Sosial Takalar Tabrak Lari Pesepeda di Makassar, Wakil Bupati Minta Maaf

Regional
Ada Yayasan Komunitas Difabel di Tegal, Bisa Kembangkan Potensi 12.000 Anggotanya

Ada Yayasan Komunitas Difabel di Tegal, Bisa Kembangkan Potensi 12.000 Anggotanya

Regional
KAI Sumut Wajibkan Penumpang Bawa Dokumen Vaksinasi

KAI Sumut Wajibkan Penumpang Bawa Dokumen Vaksinasi

Regional
43 Dokter Gugur Selama Penanganan Covid-19 di Jawa Tengah

43 Dokter Gugur Selama Penanganan Covid-19 di Jawa Tengah

Regional
Terpapar Covid-19, Anggota DPRD Kota Probolinggo Hamid Rusdi Meninggal

Terpapar Covid-19, Anggota DPRD Kota Probolinggo Hamid Rusdi Meninggal

Regional
Nuryani, Perempuan Tangguh Pengubur Jenazah Pasien Covid-19

Nuryani, Perempuan Tangguh Pengubur Jenazah Pasien Covid-19

Regional
Siswa SMP di Sleman Tewas Dalam Rumahnya, Diduga Dibunuh Kenalannya

Siswa SMP di Sleman Tewas Dalam Rumahnya, Diduga Dibunuh Kenalannya

Regional
Pria Asal Surabaya Ditemukan Tewas di Hotel, Polisi: Korban Hampir Seminggu Menginap

Pria Asal Surabaya Ditemukan Tewas di Hotel, Polisi: Korban Hampir Seminggu Menginap

Regional
Diperingatkan Luhut, Pemerintah DI Yogyakarta Rencanakan Tambah Bed di Rumah Sakit Rujukan

Diperingatkan Luhut, Pemerintah DI Yogyakarta Rencanakan Tambah Bed di Rumah Sakit Rujukan

Regional
100 Marinir Jadi Juru Masak untuk Bantu Warga yang Sedang Isoman

100 Marinir Jadi Juru Masak untuk Bantu Warga yang Sedang Isoman

Regional
Tolak Fasilitas Isolasi di Hotel untuk DPR, Farhan: Tak pada Tempatnya Anggota Dewan Diistimewakan

Tolak Fasilitas Isolasi di Hotel untuk DPR, Farhan: Tak pada Tempatnya Anggota Dewan Diistimewakan

Regional
'Kalau Nakes Banyak Bertumbangan, Siapa yang Melayani Masyarakat?'

"Kalau Nakes Banyak Bertumbangan, Siapa yang Melayani Masyarakat?"

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X