Gibran Minta Tambahan Vaksin ke Pemerintah Pusat demi Kebut Vaksinasi

SOLO, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, mengirimkan surat permohonan kepada pemerintah pusat guna meminta tambahan dosis vaksin.

Permohonan tambahan dosis vaksin Covid-19 itu untuk mempercepat program vaksinasi.

"Saya sudah mengirimkan surat, meminta tambahan vaksin biar semua bisa dikebut," kata Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Minggu (14/3/2021).

Pelaksanaan vaksinasi tahap pertama Solo telah dimulai pada 14 Januari 2021 dengan prioritas sasaran tenaga kesehatan dan pendukung nakes.

Baca juga: Sudah 2 Kali Divaksin, Wagub NTB Positif Covid-19, Begini Kondisinya

Jumlah vaksin Covid-19 tahap pertama yang diterima ada sebanyak 10.000 dosis.

Kemudian, tahap kedua ada sebanyak 70.000 dosis dengan sasaran lanjut usia (lansia), TNI/Polri, PNS, media, pedagang, dan guru.

"Kami akan tetap lanjutkan dan kebut vaksin untuk guru, para pedagang dan lansia," ungkap dia.

Suami dari Selvi Ananda itu juga mengatakan ke depan pemerintah akan memberikan vaksin kepada para seniman pemain wayang orang.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo Siti Wahyuningsih mengatakan, telah mengirimkan surat permohonan permintaan tambahan vaksin kepada pemerintah pusat.

"Jumat kemarin saya mengajukan lagi permohonan vaksin," kata dia.

Ning, sapaan akrabnya, mengatakan, tahap kedua vaksinasi terjadi perubahan kebijakan. Lansia menjadi prioritas vaksinasi.

"Jadi lansia menjadi prioritas utama setelah nakes. Sekarang dibagi tiga tahapan. Nakes sudah selesai terus lansia dan pelayanan publik," kata Ning.

Baca juga: Seruan Jokowi Benci Produk Luar Negeri, Gibran: Produk Lokal Kita Bagus-bagus Semua

Pihaknya akan melibatkan kader lansia yang menjadi pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK), RT dan RW untuk mendata jumlah lansia di wilayahnya.

"Kami lewat kelurahan optimalkan kader lansia pengurus LPMK, RW dan RT. Jadi, lansia yang jadi pengurus RT, RW dan LPMK. Itu saya beri kuota berdasarkan proporsi populasi lansia masing-masing kelurahan," kata dia.

"Kalau penduduk banyak otomatis kuota banyak. Jadi, sistem kami memberikan kuota berdasarkan besar kecilnya populasi lansia, diutamakan pengurus lingkungan," sambung dia.