Demo Peringatan Hari Perempuan Internasional di Yogyakarta Diadang Warga

Kompas.com - 09/03/2021, 07:46 WIB
Unjuk rasa di depan kantor Gubernur DIY, Senin (8/3/2021) Kompas.com/Wisang Seto PangaribowoUnjuk rasa di depan kantor Gubernur DIY, Senin (8/3/2021)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Perjuangan Rakyat (FPR) menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Suryatmajan, Kota Yogyakarta.

Namun, unjuk rasa yang digelar dalam rangka memperingatai Hari Perempuan Internasional diadang sejumlah warga sekitar kawasan Malioboro.

"Ketika baru sampai kantor Gubernur DIY kita langsung direpresi dari ormas tadi. Unjuk rasa ini dalam rangka hari perempuan internasional. Karena keadaan seperti ini, fasisme sedang terjadi. Pandemi berlangsung kondisi masyarakat semakin melarat," kata Arif, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Pemkot Yogyakarta Bentuk Satgas Antisipasi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Demonstrasi ini menyampaikan beberapa tuntutan seperti penghentian diskriminasi upah buruh tani perempuan, pencabutan Undang-undang Cipta Kerja, pembebasan biaya pendidikan selama pandemi Covid-19, pencabutan Pergub DIY No 1 tahun 2021, dan penghentian aktivitas polisi siber.

Sementara itu, Perwakilan Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBTY) Heru mengatakan sekarang ini mencari nafkah sudah susah.

Jika ada demonstrasi, maka wisatawan jadi takut berkunjung ke Yogyakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mencari nafkah susah, kalau (ada) demo-demo wisatawan kan takut logikanya begitu saja. Ndak neko-neko, wisatawan kalau ada demo takut," kata dia.

Baca juga: Wali Kota Minta Karyawan di Yogyakarta Diizinkan Libur Saat Divaksin

Sementara itu, Kepala seksi Pengendalian dan Operasional Satpol PP DIY Edhy Hartana menyampaikan demonstrasi tetap diperbolehkan tapi dibatasi maksimal 10 orang.

"Dibatasi 10 orang. Kami juga tidak bisa menolak mereka. Kalau masuk tidak diizinkan karena untuk surat di dalam sampai saat ini tidak ada," kata dia.

Terkait dengan terjadinya gesekan, ia menjelaskan warga memang menolak adanya untuk menyampaikan aspirasi. Karena menurutnya, saat ini masih dalam kondisi PPKM.

"Untuk istilahnya kita sama-sama bisa menyampaikan aspirasi dan masyarakat tidak terganggu sesuai protokol kesehatan mereka minta 10 orang dengan protokol kesehatan jaga jarak, pakai masker," ujar dia.

Baca juga: Mobil Berlapis Emas Berlogo Keraton Yogyakarta, Kanjeng Noto: Lambang e Wae Kleru

Disinggung terkait dengan Peraturan Gubernur DIY soal larangan demo ia menjelaskan, hingga sekarang tidak ada surat izin masuk.

"Ya di Pergub itu larangan untuk demo artinya surat masuk tidak ada. Kemungkinan kalau adapun ditolak karena dengan Pergub yang ada saat ini tidak boleh demo di dalam," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Heboh Merpati Milik Joned di Pekalongan Laku Senilai Rp 1,5 M, Pemilik: Saya Tidak Bisa Tidur

Heboh Merpati Milik Joned di Pekalongan Laku Senilai Rp 1,5 M, Pemilik: Saya Tidak Bisa Tidur

Regional
Mencicipi Surabiyaki Bandung, Gabungan Serabi dan Dorayaki

Mencicipi Surabiyaki Bandung, Gabungan Serabi dan Dorayaki

Regional
Jelang World Superbike di Sirkuit Mandalika, Gubernur NTB Kebut 70 Persen Vaksinasi Warga

Jelang World Superbike di Sirkuit Mandalika, Gubernur NTB Kebut 70 Persen Vaksinasi Warga

Regional
Setiap Orang yang Masuk ke Mapolda Lampung Wajib Gunakan Aplikasi PeduliLindungi

Setiap Orang yang Masuk ke Mapolda Lampung Wajib Gunakan Aplikasi PeduliLindungi

Regional
Lolos Tes BKKBN, Mantan Kolonel TNI AU Ini Malah Tertipu, Nomor Kepegawaian Tidak Terdaftar

Lolos Tes BKKBN, Mantan Kolonel TNI AU Ini Malah Tertipu, Nomor Kepegawaian Tidak Terdaftar

Regional
Polisi Sebut Terduga Pelaku Sudah Beberapa Kali Buang Limbah ke Saluran Irigasi Klaten

Polisi Sebut Terduga Pelaku Sudah Beberapa Kali Buang Limbah ke Saluran Irigasi Klaten

Regional
Pemkab Karawang Beri Syarat Tambahan bagi Sekolah Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Pemkab Karawang Beri Syarat Tambahan bagi Sekolah Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Regional
Ridwan Kamil Pastikan Tidak Ada Klaster Covid-19 di Sekolah

Ridwan Kamil Pastikan Tidak Ada Klaster Covid-19 di Sekolah

Regional
Kampus Diperbolehkan Mencoba PTM Terbatas, Gubernur Edy: Tidak Boleh Main-main

Kampus Diperbolehkan Mencoba PTM Terbatas, Gubernur Edy: Tidak Boleh Main-main

Regional
Membangun Kesadaran 'Zero Waste' sejak Dini dengan Konsep Ecobrick

Membangun Kesadaran "Zero Waste" sejak Dini dengan Konsep Ecobrick

Regional
Kebakaran di Gedung Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Peralatan Laboratorium Hangus Terbakar

Kebakaran di Gedung Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Peralatan Laboratorium Hangus Terbakar

Regional
Tinggalkan Pangkat Kolonel TNI AU, Rusnawi Tertipu Jabatan di BKKBN

Tinggalkan Pangkat Kolonel TNI AU, Rusnawi Tertipu Jabatan di BKKBN

Regional
Pria yang Tembak Seorang Nenek yang Dikira Babi Ternyata Buat Peluru Sendiri

Pria yang Tembak Seorang Nenek yang Dikira Babi Ternyata Buat Peluru Sendiri

Regional
Taman Bacaan di Surabaya Mulai Buka Pekan Depan, Buku Selesai Dibaca Bakal Dikarantina 2 Hari

Taman Bacaan di Surabaya Mulai Buka Pekan Depan, Buku Selesai Dibaca Bakal Dikarantina 2 Hari

Regional
Kasus Arisan Online Fiktif di Salatiga Berbuntut Panjang, Kuasa Hukum Bandar Sebut 60 Admin Terlibat Kriminal Berjemaah

Kasus Arisan Online Fiktif di Salatiga Berbuntut Panjang, Kuasa Hukum Bandar Sebut 60 Admin Terlibat Kriminal Berjemaah

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.