KLB Deli Serdang Disebut Ilegal dan Abal-abal, 6 DPD Demokrat Ini Siap Bela AHY

Kompas.com - 06/03/2021, 19:37 WIB
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). KOMPAS.com/MEI LEANDHA ROSYANTIKongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

KOMPAS.com - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Pria yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan ini menumbangkan calon ketua umum lainnya, Marzukie Alie.

Dalam voting berdiri, Moeldoko menang mutlak atas rivalnya.

Usai ditetapkan, Moeldoko yang dihubungi lewat sambungan telepon menyatakan menerima keputusan kongres.

"Dengan demikian saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," ujarnya.

Penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mendapat perlawanan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Mereka menyatakan tetap mendukung Agus Harimurti Yudoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Mereka juga menyebut KLB di Deli Serdang ilegal.

Berikut rangkuman Kompas.com.

Baca juga: Drama KLB Demokrat, Diawali Tari Perang hingga Dering Telepon Moeldoko

DPD Demokrat Sumbar satu komando bersama AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). AHY mengecam KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara itu karena inkonstitusional serta meminta Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk tidak mengesahkan hasil KLB yang telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). AHY mengecam KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara itu karena inkonstitusional serta meminta Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk tidak mengesahkan hasil KLB yang telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan kesetiaannya terhadap AHY.

“DPD Sumbar dikomandoi oleh Ketua Pak Mulyadi, kami tetap satu komando bersama Pak AHY,” ujar Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Demokrat Sumbar HM Nurnas, Jumat.

Bentuk kesetiaan itu diwujudkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh seluruh jajaran, mulai tingkat Dewan Pimpinan Cabang di 19 kabupaten dan kota.

Selain itu, DPD Sumbar menyatakan tidak terlibat dalam KLB di Deli Serdang.

KLB itu pun disebut ilegal karena tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat.

Terkait penetapan Moeldoko, Nurnas menyampaikan DPD Demokrat Sumbar tidak mengakuinya sebagai ketua umum.

Mereka tetap mendukung AHY karena dipilih secara aklamasi dalam Kongres V Demokrat yang dihadiri seluruh DPD dan DPC se-Indonesia selaku pemegang hak suara.

"Seluruh ketua DPC pemegang hak suara, DPD pemegang hak suara, tidak ikut serta. Kemudian, kami sudah beberapa hari menyampaikan sikap ke DPP dan fraksi sudah melakukan itu, kita tetap di barisan satu komando,” tutur Nurnas saat dihubungi Kompas.com.

Baca juga: Demokrat Sumbar Setia ke AHY, Sebut KLB Ilegal dan Tak Akui Moeldoko

 

Minta Kemenkumham tidak sahkan hasil KLB

Ketua DPC dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang akan menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Kota Semarang pada Sabtu (6/3/2021) di Hotel Grand Candi Semarang..KOMPAS.com/RISKA FARASONALIA Ketua DPC dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang akan menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Kota Semarang pada Sabtu (6/3/2021) di Hotel Grand Candi Semarang..

Ketua DPD Demokrat Jawa Tengah (Jateng) Rinto Subekti meminta agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak mengesahkan hasil KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.

“Kepada pemerintah dalam hal ini (Kementerian) Hukum dan HAM agar tidak mengesahkan pengurusan KLB yang sedang berlangsung. Kami di Jateng akan siap berdiri di depan membela ketua umum AHY dan Ketua Majelis Tinggi, SBY," tandasnya, Jumat.

Rinto mengungkapkan KLB itu tidak sah karena tidak sesuai AD/ART partai.

Oleh karena itu, pihaknya bakal memberikan perlawan bila kepengurusan Demokrat versi KLB Deli Serdang disahkan.

"Partai Demokrat Jateng bersama 35 DPC akan melawan dan setia pada AHY. Semua cara akan kami lakukan," ucapnya.

Baca juga: Dirayu Ikut KLB, Ketua DPC Demokrat di Jateng Ditawari Uang Rp 100 Juta, Ada yang Diajak Kader Partai Lain

DPD Demokrat Jatim tak akui hasil KLB

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). AHY mengecam KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara itu karena inkonstitusional serta meminta Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk tidak mengesahkan hasil KLB yang telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). AHY mengecam KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara itu karena inkonstitusional serta meminta Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk tidak mengesahkan hasil KLB yang telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur (Jatim) Emil Elistianto Dardak mengungkapkan pihaknya tidak mengakui Moeldoko sebagai ketua umum.

"Partai Demokrat Jatim tetap patuh kepada ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan tidak mengakui kepengurusan hasil KLB yang dipimpin Pak Moeldoko," kata Emil saat dikonfirmasi, Sabtu (6/3/2021).

Tak adanya pemegang suara yang sah membuat Emil menyebut KLB itu ilegal.

"Kegiatan yang ada di Deli Serdang mana bisa dianggap KLB, karena tidak ada pemegang suara sah di sana," ujar Emil.

Menurut Emil, pengurus dan kader Partai Demokrat Jatim tidak ada yang tergoda mengikuti KLB tersebut.

Lelaki yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jatim ini bahkan menyebut KLB di Deli Serdang itu sebagai gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional.

"Karena menurut kami forum tersebut masuk pada Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional," ucapnya.

Baca juga: Emil Dardak: Demokrat Jatim Tetap Patuh kepada AHY, Tidak Akui Kepengurusan Pak Moeldoko

 

DPD Bangka Belitung sebut KLB Deli Serdang abal-abal

Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).  Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.ANTARA FOTO/ENDI AHMAD Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Ketua DPD Partai Demokrat Bangka Belitung (Babel) Rudi Kadarisman menyebut kongres di Deli Serdang sebagai KLB abal-abal.

Pihaknya juga menolak hasil KLB dan kepengurusan yang dipimpin Moeldoko.

“Sikap kami jelas melawan dan KLB tersebut abal-abal. Kami DPD Bangka Belitung tetap mengakui AHY sebagai ketua umum yang terpilih secara aklamasi dari Kongres V," jelasnya kepada Kompas.com, Sabtu (6/3/2021).

Ia mengatakan DPD Babel telah menyurati jajaran pengurus DPC supaya tetap setia dan tidak terpengaruh iming-iming pihak yang hendak memecah belah partai.

Rudy pun mempertanyakan sikap Moeldoko yang sebelumnya mengaku tidak terlibat dalam Partai Demokrat, tetapi akhirnya malah menerima jabatan sebagai ketua umum.

"Apa yang pernah diucapkan Moeldoko menjadi luntur. Kami namakan ini GPK, gerakan pengambilalihan kekuasaan. Itu tidak sah," papar Rudi.

Baca juga: KLB Tetapkan Moeldoko Jadi Ketum, DPD Demokrat Babel: KLB Tersebut Abal-abal...

DPD Demokrat Papua siap perang bila…

Pengurus DPD Partai Demokrat Papua menyatakan kesetiaannya terhadap kepengurusan DPP Partai Demokrat pimpinan AHY, Jayapura, Papua, Sabtu (6/3/2021)KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI Pengurus DPD Partai Demokrat Papua menyatakan kesetiaannya terhadap kepengurusan DPP Partai Demokrat pimpinan AHY, Jayapura, Papua, Sabtu (6/3/2021)

DPD Partai Demokrat Papua menolak hasil KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang. KLB tersebut menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua Ricky Ham Pagawak menilai KLB dan hasil ketetapannya ilegal.

Pertama karena tidak sesuai dengan AD/ART partai.

"Kami juga menganggap kegiatan ini inkonstitusional karena tidak sesuai AD ART partai pasal 83 nomor 1 dan 2 atau tidak dihadiri dua per tiga pengurus DPD di seluruh Indonesia lalu tidak dihadiri setengah pengurus DPC di seluruh Indonesia," jelas Ricky di Jayapura, Sabtu (6/3/2021).

Kedua karena kegiatan tersebut memilih dan menetapkan orang di luar partai.

Ricky menegaskan apabila ke depannya Moeldoko membentuk kepengurusan di Papua, Demokrat Papua bakal memberi perlawanan.

"Kami pengurus Partai Demokrat Provinsi Papua tidak menghadiri KLB tersebut, mulai dari ketua, para wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, dan seluruh jajaran tidak menghadiri KLB ilegal tersebut. Kami siap perang apa bila kepengurusan hasil KLB menunujuk pengurus Demokrat Papua, itu perang fisik bukan perang kata-kata," papar Ricky.

Ia menyampaikan DPD Demokrat Papua menyatakan kesetiaan dan loyalitas terhadap Agus Harimurti Yudhoyono.

Baca juga: Tolak Hasil KLB Sumut, DPD Demokrat Papua Tegaskan Tetap Setia kepada AHY

 

Ikut KLB, pengurus bakal dipidanakan

Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).  Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.ANTARA FOTO/ENDI AHMAD Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

DPD Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) ambil sikap soal KLB di Deli Serdang.

Peserta KLB Deli Serdang asal NTT, baik yang mewakili DPD maupun DPC dan juga yang mengatasnamakan DPD maupun DPC, bakal dipidanakan.

Ketua DPD Partai Demokrat NTT Jefri Riwu Kore mengatakan peringatan ini serius dan tidak main-main.

Jefri menyampaikan akan melawan dan bertarung sampai titik darah penghabisan dalam polemik yang mendera partainya ini.

Dia menyatakan KLB tersebut dinilai ilegal karena tidak dihadiri para pemilik suara.

Jefri membeberkan tidak ada satu pun ketua DPD yang hadir.

“95 persen ketua DPC juga tidak hadir. Yang hadir justru orang-orang yang tidak jelas dan bukan kader partai, dan baru pernah terjadi dalam sejarah politik di Indonesia, ketua umum partai yang mereka tunjuk berasal dari luar partai,” tutur Jefri dalam rilis yang diterima Kompas.com dari Sekretaris DPD Demokrat NTT Ferdinandus Leu, Sabtu (6/3/2021).

Dari permasalahan ini, pihaknya bersumpah setia kepada AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat.

"Kami tegak lurus dengan kepemimpinan AHY dan komitmen kami dari NTT adalah tetap menjaga Demokrat dari orang-orang buruk yang ingin merusak partai,” tegas Jefri.

Baca juga: Demokrat NTT Akan Pidanakan Pengurusnya yang Ikut KLB Deli Serdang

Sumber: Kompas.com (Penulis: Penulis: Kontributor Medan, Mei Leandha; Kontributor Padang, Perdana Putra; Kontributor Semarang, Riska Farasonalia; Kontributor Surabaya, Achmad Faizal; Kontributor Pangkalpinang, Heru Dahnur; Kontributor Jayapura, Dhias Suwandi; Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere | Editor: Farid Assifa, Dheri Agriesta)

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Edy Rahmayadi Minta RS di Medan Alokasikan 30 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Edy Rahmayadi Minta RS di Medan Alokasikan 30 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Regional
Paman di Asahan Cabuli Keponakan Saat Rumah Sepi, Korban Diancam Akan Bunuh

Paman di Asahan Cabuli Keponakan Saat Rumah Sepi, Korban Diancam Akan Bunuh

Regional
Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan di Surabaya Wajib Tanda Tangani Pakta Integritas jika Ingin Beroperasi Kembali

Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan di Surabaya Wajib Tanda Tangani Pakta Integritas jika Ingin Beroperasi Kembali

Regional
Sudah 3 Hari Tak Ada Tambahan Kasus Covid-19 di Sulut, Pasien Sembuh Capai 896 Orang

Sudah 3 Hari Tak Ada Tambahan Kasus Covid-19 di Sulut, Pasien Sembuh Capai 896 Orang

Regional
KRL Kembali Beroperasi di Stasiun Rangkasbitung pada 18 Mei

KRL Kembali Beroperasi di Stasiun Rangkasbitung pada 18 Mei

Regional
Amankan PSU Pilkada Sabu Raijua, Polda NTT Bakal Kerahkan Anjing Pelacak

Amankan PSU Pilkada Sabu Raijua, Polda NTT Bakal Kerahkan Anjing Pelacak

Regional
Ini Alasan Anak Gugat Ibu Kandung Berusia 70 Tahun di Lombok Tengah

Ini Alasan Anak Gugat Ibu Kandung Berusia 70 Tahun di Lombok Tengah

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 17 Mei 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 17 Mei 2021

Regional
Januario Kaget, Temukan Mayat Perempuan Dipenuhi Belatung Saat Tinjau Lokasi Pemetaan Perusahaan

Januario Kaget, Temukan Mayat Perempuan Dipenuhi Belatung Saat Tinjau Lokasi Pemetaan Perusahaan

Regional
Gempa M 5,1 Guncang Nias Barat, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa M 5,1 Guncang Nias Barat, Tak Berpotensi Tsunami

Regional
Ketum GNPK RI Ditahan Kejari Tegal Terkait Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

Ketum GNPK RI Ditahan Kejari Tegal Terkait Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

Regional
Minta Gubernur Banten Buka Kembali Tempat Wisata, Wali Kota Serang: Menurut Pak Presiden Perekonomian Berjalan Seperti Biasa

Minta Gubernur Banten Buka Kembali Tempat Wisata, Wali Kota Serang: Menurut Pak Presiden Perekonomian Berjalan Seperti Biasa

Regional
Terbukti Lakukan KDRT, Komisioner KIP Jateng Dicopot dari Jabatannya

Terbukti Lakukan KDRT, Komisioner KIP Jateng Dicopot dari Jabatannya

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 17 Mei 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 17 Mei 2021

Regional
Berebut Lahan Perkebunan, 2 Kelompok Warga Bentrok, 1 Orang Tewas

Berebut Lahan Perkebunan, 2 Kelompok Warga Bentrok, 1 Orang Tewas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X