KLB Deli Serdang Disebut Ilegal dan Abal-abal, 6 DPD Demokrat Ini Siap Bela AHY

Kompas.com - 06/03/2021, 19:37 WIB
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). KOMPAS.com/MEI LEANDHA ROSYANTIKongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

KOMPAS.com - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Pria yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan ini menumbangkan calon ketua umum lainnya, Marzukie Alie.

Dalam voting berdiri, Moeldoko menang mutlak atas rivalnya.

Usai ditetapkan, Moeldoko yang dihubungi lewat sambungan telepon menyatakan menerima keputusan kongres.

"Dengan demikian saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," ujarnya.

Penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mendapat perlawanan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Mereka menyatakan tetap mendukung Agus Harimurti Yudoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Mereka juga menyebut KLB di Deli Serdang ilegal.

Berikut rangkuman Kompas.com.

Baca juga: Drama KLB Demokrat, Diawali Tari Perang hingga Dering Telepon Moeldoko

DPD Demokrat Sumbar satu komando bersama AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). AHY mengecam KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara itu karena inkonstitusional serta meminta Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk tidak mengesahkan hasil KLB yang telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, Jumat (5/3/2021). AHY mengecam KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara itu karena inkonstitusional serta meminta Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk tidak mengesahkan hasil KLB yang telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan kesetiaannya terhadap AHY.

“DPD Sumbar dikomandoi oleh Ketua Pak Mulyadi, kami tetap satu komando bersama Pak AHY,” ujar Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Demokrat Sumbar HM Nurnas, Jumat.

Bentuk kesetiaan itu diwujudkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh seluruh jajaran, mulai tingkat Dewan Pimpinan Cabang di 19 kabupaten dan kota.

Selain itu, DPD Sumbar menyatakan tidak terlibat dalam KLB di Deli Serdang.

KLB itu pun disebut ilegal karena tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat.

Terkait penetapan Moeldoko, Nurnas menyampaikan DPD Demokrat Sumbar tidak mengakuinya sebagai ketua umum.

Mereka tetap mendukung AHY karena dipilih secara aklamasi dalam Kongres V Demokrat yang dihadiri seluruh DPD dan DPC se-Indonesia selaku pemegang hak suara.

"Seluruh ketua DPC pemegang hak suara, DPD pemegang hak suara, tidak ikut serta. Kemudian, kami sudah beberapa hari menyampaikan sikap ke DPP dan fraksi sudah melakukan itu, kita tetap di barisan satu komando,” tutur Nurnas saat dihubungi Kompas.com.

Baca juga: Demokrat Sumbar Setia ke AHY, Sebut KLB Ilegal dan Tak Akui Moeldoko

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Edy Rahmayadi Minta RS di Medan Alokasikan 30 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Edy Rahmayadi Minta RS di Medan Alokasikan 30 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Regional
Paman di Asahan Cabuli Keponakan Saat Rumah Sepi, Korban Diancam Akan Bunuh

Paman di Asahan Cabuli Keponakan Saat Rumah Sepi, Korban Diancam Akan Bunuh

Regional
Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan di Surabaya Wajib Tanda Tangani Pakta Integritas jika Ingin Beroperasi Kembali

Pelaku Usaha Rekreasi dan Hiburan di Surabaya Wajib Tanda Tangani Pakta Integritas jika Ingin Beroperasi Kembali

Regional
Sudah 3 Hari Tak Ada Tambahan Kasus Covid-19 di Sulut, Pasien Sembuh Capai 896 Orang

Sudah 3 Hari Tak Ada Tambahan Kasus Covid-19 di Sulut, Pasien Sembuh Capai 896 Orang

Regional
KRL Kembali Beroperasi di Stasiun Rangkasbitung pada 18 Mei

KRL Kembali Beroperasi di Stasiun Rangkasbitung pada 18 Mei

Regional
Amankan PSU Pilkada Sabu Raijua, Polda NTT Bakal Kerahkan Anjing Pelacak

Amankan PSU Pilkada Sabu Raijua, Polda NTT Bakal Kerahkan Anjing Pelacak

Regional
Ini Alasan Anak Gugat Ibu Kandung Berusia 70 Tahun di Lombok Tengah

Ini Alasan Anak Gugat Ibu Kandung Berusia 70 Tahun di Lombok Tengah

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 17 Mei 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 17 Mei 2021

Regional
Januario Kaget, Temukan Mayat Perempuan Dipenuhi Belatung Saat Tinjau Lokasi Pemetaan Perusahaan

Januario Kaget, Temukan Mayat Perempuan Dipenuhi Belatung Saat Tinjau Lokasi Pemetaan Perusahaan

Regional
Gempa M 5,1 Guncang Nias Barat, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa M 5,1 Guncang Nias Barat, Tak Berpotensi Tsunami

Regional
Ketum GNPK RI Ditahan Kejari Tegal Terkait Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

Ketum GNPK RI Ditahan Kejari Tegal Terkait Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik

Regional
Minta Gubernur Banten Buka Kembali Tempat Wisata, Wali Kota Serang: Menurut Pak Presiden Perekonomian Berjalan Seperti Biasa

Minta Gubernur Banten Buka Kembali Tempat Wisata, Wali Kota Serang: Menurut Pak Presiden Perekonomian Berjalan Seperti Biasa

Regional
Terbukti Lakukan KDRT, Komisioner KIP Jateng Dicopot dari Jabatannya

Terbukti Lakukan KDRT, Komisioner KIP Jateng Dicopot dari Jabatannya

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 17 Mei 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 17 Mei 2021

Regional
Berebut Lahan Perkebunan, 2 Kelompok Warga Bentrok, 1 Orang Tewas

Berebut Lahan Perkebunan, 2 Kelompok Warga Bentrok, 1 Orang Tewas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X