Pemerintah Diminta Konsisten Terapkan Skala Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Kompas.com - 05/03/2021, 10:08 WIB
Ahli epidemilogi lapangan Unsoed Purwokerto dr Yudhi Wibowo KOMPAS.COM/HANDOUTAhli epidemilogi lapangan Unsoed Purwokerto dr Yudhi Wibowo

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Program vaksinasi Covid-19 telah dimulai di Indonesia sejak 13 Januari 2021.

Menurut Epidemiolog Lapangan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dr Yudhi Wibowo, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian.

"Proses vaksinasi masih berjalan lamban, per tanggal 28 Februari 2021 tercatat 2,69 juta jiwa telah divaksin atau rata-rata 58.479 jiwa per hari," kata Yudhi melalui keterangan tertulis, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Dinkes Banyumas Sebut Efek Samping Usai Divaksin Covid-19 merupakan Hal Wajar

Sementara di India tercatat 14,3 juta jiwa telah divaksin atau rata-rata 348.781 jiwa per hari.

Padahal India mulai vaksin tanggal 18 Januari 2021.

Yudhi juga mengingatkan pemerintah untuk konsisten menerapkan skala prioritas pemberian vaksin sesuai acuan WHO.

Pasalnya, ia melihat skala prioritas yang awalnya telah disusun secara baik ternyata dalam implementasinya ada perubahan urutan skala prioritas.

"Misal informasi di media ada anggota keluarga wakil rakyat yang juga mendapatkan vaksin terlebih dahulu, sementara kelompok lansia terkesan diabaikan padahal merupakan kelompok paling berisiko. Perubahan yang terkesan mendadak ini, tentunya akan memberikan dampak penurunan kepercayaan publik," ujar Yudhi.

Baca juga: Setahun Pandemi Covid-19, Kasus di Banyumas Menurun, tapi...

Selain itu, munculnya isu vaksin gotong royong perlu dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat.

Tujuannya agar tidak terkesan mendahulukan kelompok sosial tertentu yaitu mengutamakan kelompok pekerja swasta dan kelompok yang memang mampu membeli vaksin.

"Oleh karena itu, harus dijamin program vaksin gotong royong tidak akan mengganggu program vaksin gratis yang telah dicanangkan pemerintah serta tidak mengganggu skala prioritas kelompok yang harus menerima vaksin terlebih dahulu," kata Yudhi.

Hal lain yang dapat menurunkan kepercayaan publik yaitu, munculnya pesan negatif terkait pelaksanaan vaksin atau munculnya kejadian ikutan paska imunisasi (KIPI).

"Apalagi ada sebagian kecil kelompok masyarakat yang anti vaksin dengan berbagai alasan klasik serta begitu banyaknya berita hoaks di media sosial tentang vaksin," ujar Yudhi.

Oleh karena itu, komunikasi menjadi sangat penting untuk mengeliminasi hal-hal yang memberi pesan negatif tentang vaksin.

"Sangat diperlukan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan komunikasi yang baik secara dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Semua keputusan yang diambil pemerintah yang berdampak sangat mendasar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 harus diinformasikan secara terbuka disertai dengan argumen-argumen yang kuat berdasar bukti ilmiah terkini," kata Yudhi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Libur Lebaran, Objek Wisata di Pesisir Selatan Kembali Dibuka

Usai Libur Lebaran, Objek Wisata di Pesisir Selatan Kembali Dibuka

Regional
'Walau Uangnya Sudah untuk Daftar Haji, Pasti Ada Sisanya, Kita Bagi Seperti Hukum Islam'

"Walau Uangnya Sudah untuk Daftar Haji, Pasti Ada Sisanya, Kita Bagi Seperti Hukum Islam"

Regional
Taman Nasional Ujung Kulon Tutup hingga 31 Mei 2021

Taman Nasional Ujung Kulon Tutup hingga 31 Mei 2021

Regional
Masa Larangan Mudik Berakhir, 14 KA Jarak Jauh Kembali Beroperasi di Daop 7 Madiun

Masa Larangan Mudik Berakhir, 14 KA Jarak Jauh Kembali Beroperasi di Daop 7 Madiun

Regional
Senin Malam 3 Desa Terendam Banjir di Kabupaten Bogor, 9 Rumah Rusak

Senin Malam 3 Desa Terendam Banjir di Kabupaten Bogor, 9 Rumah Rusak

Regional
Usai Diteror Debt Collector 24 Pinjol, Guru TK di Malang Dipecat, Gajinya Rp 400.000 Per Bulan

Usai Diteror Debt Collector 24 Pinjol, Guru TK di Malang Dipecat, Gajinya Rp 400.000 Per Bulan

Regional
Guru TK di Malang Diteror Debt Collector 24 Pinjol, Utang Rp 40 Juta, Nyaris Bunuh Diri

Guru TK di Malang Diteror Debt Collector 24 Pinjol, Utang Rp 40 Juta, Nyaris Bunuh Diri

Regional
Pemprov Siapkan Hotel untuk Karantina WNA dan Pekerja Migran yang Tiba di Yogyakarta

Pemprov Siapkan Hotel untuk Karantina WNA dan Pekerja Migran yang Tiba di Yogyakarta

Regional
Heboh Video Ratusan Pengunjung Berjoget dan Berdempetan di Pantai, Ini Kata Polisi

Heboh Video Ratusan Pengunjung Berjoget dan Berdempetan di Pantai, Ini Kata Polisi

Regional
Warga yang Sebut Temukan Telur Palsu di Kediri Minta Maaf

Warga yang Sebut Temukan Telur Palsu di Kediri Minta Maaf

Regional
Disnaker Surabaya Terima 14 Laporan Pekerja Terkait Pembayaran THR

Disnaker Surabaya Terima 14 Laporan Pekerja Terkait Pembayaran THR

Regional
Kronologi Gaduh Dugaan Telur Palsu di Kediri, Berawal dari Salah Penyimpanan

Kronologi Gaduh Dugaan Telur Palsu di Kediri, Berawal dari Salah Penyimpanan

Regional
Akhir Cerita Wanita yang Marahi Petugas di Pos Penyekatan Anyer, Malu, Menyesal hingga Minta Maaf

Akhir Cerita Wanita yang Marahi Petugas di Pos Penyekatan Anyer, Malu, Menyesal hingga Minta Maaf

Regional
Berkas Tak Sesuai, 104 Penumpang KA di Daop 7 Madiun Gagal Berangkat

Berkas Tak Sesuai, 104 Penumpang KA di Daop 7 Madiun Gagal Berangkat

Regional
Sejumlah Destinasi Wisata Sempat Ramai, Gubernur Banten Akan Lakukan Tracking dan Tracing

Sejumlah Destinasi Wisata Sempat Ramai, Gubernur Banten Akan Lakukan Tracking dan Tracing

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X