Pemerintah Diminta Konsisten Terapkan Skala Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Program vaksinasi Covid-19 telah dimulai di Indonesia sejak 13 Januari 2021.

Menurut Epidemiolog Lapangan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dr Yudhi Wibowo, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian.

"Proses vaksinasi masih berjalan lamban, per tanggal 28 Februari 2021 tercatat 2,69 juta jiwa telah divaksin atau rata-rata 58.479 jiwa per hari," kata Yudhi melalui keterangan tertulis, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Dinkes Banyumas Sebut Efek Samping Usai Divaksin Covid-19 merupakan Hal Wajar

Sementara di India tercatat 14,3 juta jiwa telah divaksin atau rata-rata 348.781 jiwa per hari.

Padahal India mulai vaksin tanggal 18 Januari 2021.

Yudhi juga mengingatkan pemerintah untuk konsisten menerapkan skala prioritas pemberian vaksin sesuai acuan WHO.

Pasalnya, ia melihat skala prioritas yang awalnya telah disusun secara baik ternyata dalam implementasinya ada perubahan urutan skala prioritas.

"Misal informasi di media ada anggota keluarga wakil rakyat yang juga mendapatkan vaksin terlebih dahulu, sementara kelompok lansia terkesan diabaikan padahal merupakan kelompok paling berisiko. Perubahan yang terkesan mendadak ini, tentunya akan memberikan dampak penurunan kepercayaan publik," ujar Yudhi.

Baca juga: Setahun Pandemi Covid-19, Kasus di Banyumas Menurun, tapi...

Selain itu, munculnya isu vaksin gotong royong perlu dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat.

Tujuannya agar tidak terkesan mendahulukan kelompok sosial tertentu yaitu mengutamakan kelompok pekerja swasta dan kelompok yang memang mampu membeli vaksin.

"Oleh karena itu, harus dijamin program vaksin gotong royong tidak akan mengganggu program vaksin gratis yang telah dicanangkan pemerintah serta tidak mengganggu skala prioritas kelompok yang harus menerima vaksin terlebih dahulu," kata Yudhi.

Hal lain yang dapat menurunkan kepercayaan publik yaitu, munculnya pesan negatif terkait pelaksanaan vaksin atau munculnya kejadian ikutan paska imunisasi (KIPI).

"Apalagi ada sebagian kecil kelompok masyarakat yang anti vaksin dengan berbagai alasan klasik serta begitu banyaknya berita hoaks di media sosial tentang vaksin," ujar Yudhi.

Oleh karena itu, komunikasi menjadi sangat penting untuk mengeliminasi hal-hal yang memberi pesan negatif tentang vaksin.

"Sangat diperlukan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan komunikasi yang baik secara dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Semua keputusan yang diambil pemerintah yang berdampak sangat mendasar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 harus diinformasikan secara terbuka disertai dengan argumen-argumen yang kuat berdasar bukti ilmiah terkini," kata Yudhi.