Satu Tahun Covid-19 di DIY: Fokus Pembuatan Shelter di Desa hingga Dusun

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 sudah berlangsung satu tahun di Indonesia dan hampir satu tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah DIY menyampaikan, untuk sekarang ini berfokus dalam penambahan shelter untuk isolasi mandiri di desa-desa hingga dusun.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, ditambahnya shelter di tingkat desa hingga dusun bertujuan agar partisipasi masyarakat terbentuk. Sebab, partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting.

"Jadi kita lebih konsentrasi di situ (penambahan shelter). Tempat isolasi lebih banyak kita di desa-desa kalurahan supaya ada partisipasi kebutuhan makannya. Partisipasi masyarakat menjadi penting di sini," kata dia, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: 69.400 Lansia dan Pelayan Publik di Kalsel Segera Divaksin Covid-19

Pasien Covid-19 jauh lebih efektif jika kebutuhan makannya dilayani oleh tetangga.

"Kemudian yang dilayani tetangga, isolasi di fasilitas kelurahan itu jauh lebih efektif. Dan itu sekarang yang lebih kita upayakan," kata dia.

Ia menambahkan, selain fokus dalam penambahan shelter di desa dan kalurahan, Pemerintah DIY juga fokus dalam melakukan vaksinasi Covid-19 ini baik secara reguler maupun massal.

"Untuk kesehatan kita sedang konsentrasi melakukan vaksinasi baik regular misalnya seperti vaksinasi nakes, ada massal di Graha Sabha. Secara terus menerus dilakukan di faskes yang ada," ucap dia.

Baca juga: Kasus Harian Covid-19 Menurun, Penanganan Pandemi di Jateng Terus Membaik

Pihaknya menargetkan vaksinasi Covid selesai pada bulan Mei, dengan urutan tenaga kesehatan (nakes), pelayanan publik dan lansia, lalu masyarakat umum.

Aji mengungkapkan, hal yang menjadi persoalan dengan adanya pandemi yang berlangsung hampir satu tahun di DIY adalah sektor ekonomi. 

"Ekonomi kita karena ditopang pariwisata maka kemudian ada persoalan pariwisata identik kerumunan. Untuk itu yang bisa kita lakukan adalah memberikan relaksasi kepada mereka," kata dia.

Menurut Aji relaksasi yang diberikan lebih banyak ditentukan pemerintah pusat dan kabupaten kota.

"Misalnya pajak hotel kemudian pajak restoran, keringanan cicilan kredit ada di OJK," ucap dia.