Polemik Posisi Sekda Papua, Pengamat: Yang Punya Kewenangan Melantik Itu Kemendagri

Kompas.com - 02/03/2021, 16:50 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Sekda Papua Dance Yulian Flassy usai pelantikan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (1/3/2021). DOK HUMAS KEMENDAGRIMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Sekda Papua Dance Yulian Flassy usai pelantikan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (1/3/2021).

JAYAPURA, KOMPAS.com - Dosen ilmu pemerintahan Universitas Yapis Papua Muhammad Sawir menilai, polemik dualisme jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua tak perlu terjadi.

Sawir menilai, aturan mengenai penunjukan dan pelantikan sekretaris daerah sudah jelas.

"Sekda itu jabatan ASN tertinggi di tingkat provinsi, kalau gubernur itu jabatan politik, karenanya yang mempunyai kewenangan untuk melantik sekda provinsi adalah Kemendagri dan itu aturannya sangat jelas," kata Sawir saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (2/3/2021).

Gubernur Papua Lukas Enembe sudah angkat bicara terkait dualisme sekretaris daerah ini. Gubernur mempersilakan Doren Wakerkwa menjalankan tugas sebagai Penjabat (Pj) Sekda Papua selama enam bulan atau hingga September 2021.

Setelah itu, Dance Yulian Flassy yang telah dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bisa menjalankan amanah sebagai sekretaris daerah definitif.

Kebijakan itu diambil Lukas untuk mencegah timbulnya masalah dalam pemerintahan.

Baca juga: 2 Orang Dilantik sebagai Sekda Papua dalam Sehari, Dance Flassy: Pelantikan Saya Disetujui Gubernur

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Sawir menilai, solusi tersebut hanya menimbulkan masalah lain. Soalnya, jabatan Pj Sekda yang diemban Doren Wakerkwa otomatis gugur saat Mendagri melantik Dance Yulian.

"Itu lagi-lagi jadi persoalan, kembali lagi siapa yang paling berwenang melantik adalah kementerian," kata dia.

Meski begitu, Sawir menilai masalah ini masih bisa diselesaikan dengan baik. Asal, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Papua menjalin komunikasi yang baik.

Ia pun menekankan, kedua belah pihak bisa memulai komunikasi tersebut.

"Pusat juga harus berkomunikasi dengan pejabat di Pemprov Papua, sampaikan bahwa sudah ada yang definitif yang sudah legal maka otomatis hak dan kewenangan Sekda sebelumnya tidak ada, tapi jangan-jangan tidak ada komunikasi ini," kata Sawir.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Korupsi Perizinan Tambang, Kejati Sultra Tahan Eks PLT Kadis ESDM

Dugaan Korupsi Perizinan Tambang, Kejati Sultra Tahan Eks PLT Kadis ESDM

Regional
Sang Legenda Mimi Rasinah dan Tari Topeng Indramayu yang Bertahan Melintasi Zaman

Sang Legenda Mimi Rasinah dan Tari Topeng Indramayu yang Bertahan Melintasi Zaman

Regional
Buntut Diamuk Bupati Solok, 3 Pimpinan Puskesmas Dimutasi ke Pelosok, Petugas Kesehatan Dapat Peringatan Keras

Buntut Diamuk Bupati Solok, 3 Pimpinan Puskesmas Dimutasi ke Pelosok, Petugas Kesehatan Dapat Peringatan Keras

Regional
[POPULER NUSANTARA] Penutupan Ruas Jalan di Bandung | Pegawai Pemkab Boyolali Jadi Korban Pinjol

[POPULER NUSANTARA] Penutupan Ruas Jalan di Bandung | Pegawai Pemkab Boyolali Jadi Korban Pinjol

Regional
Kepala Sekolah di Bima Diduga Cabuli 20 Siswi SD, Modus Periksa Uang Jajan di Saku Korban

Kepala Sekolah di Bima Diduga Cabuli 20 Siswi SD, Modus Periksa Uang Jajan di Saku Korban

Regional
Gara-gara Asmara Sejenis, Rian Tewas Dianiaya 9 Pria, Berawal dari Ajakan Berwisata

Gara-gara Asmara Sejenis, Rian Tewas Dianiaya 9 Pria, Berawal dari Ajakan Berwisata

Regional
Kasus Covid-19 di Cianjur Melonjak, Ruang Isolasi Penuh, Kematian Meningkat

Kasus Covid-19 di Cianjur Melonjak, Ruang Isolasi Penuh, Kematian Meningkat

Regional
Kisah Kakek Poniman, Uang Rp 30.000 Dijambret Saat Memulung Botol Bekas, Korban Penyandang Disalibitas

Kisah Kakek Poniman, Uang Rp 30.000 Dijambret Saat Memulung Botol Bekas, Korban Penyandang Disalibitas

Regional
Ikut Vaksinasi di Banda Aceh Bisa Dapat Sepeda Motor hingga TV, Ini Lokasi dan Jadwalnya

Ikut Vaksinasi di Banda Aceh Bisa Dapat Sepeda Motor hingga TV, Ini Lokasi dan Jadwalnya

Regional
BPBD Lebak Siapkan Jalur Evakuasi Tsunami

BPBD Lebak Siapkan Jalur Evakuasi Tsunami

Regional
Kasus Harian Naik, 92 Orang Positif Covid-19 di Provinsi Lampung

Kasus Harian Naik, 92 Orang Positif Covid-19 di Provinsi Lampung

Regional
Pleno Rekapitulasi PSU Pilkada Kalsel Rampung, Sahbirin-Muhidin Unggul

Pleno Rekapitulasi PSU Pilkada Kalsel Rampung, Sahbirin-Muhidin Unggul

Regional
Pergoki Anaknya Hendak Diperkosa, Seorang Ayah Tampar dan Pukul Pelaku

Pergoki Anaknya Hendak Diperkosa, Seorang Ayah Tampar dan Pukul Pelaku

Regional
Polda Riau Bangun Vaksinasi Center di RS Bhayangkara Pekanbaru

Polda Riau Bangun Vaksinasi Center di RS Bhayangkara Pekanbaru

Regional
Kebakaran Landa Proyek Pembangunan PLTU di Tanjung Emas Semarang

Kebakaran Landa Proyek Pembangunan PLTU di Tanjung Emas Semarang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X