Warga 3 Hari Tak Bisa Urus Administrasi, Ternyata Para Pejabat Pergi ke Pernikahan Anak Bupati

AMBON, KOMPAS.com - Sejumlah warga mengeluh tak bisa mengurus urusan administrasi di sejumlah kantor pemerintahan di Pemkab Seram Bagian Barat (SBB), Maluku.

Warga yang hendak mengurus dokumen administrasi harus mengurungkan niat karena hampir semua pejabat berwenang tidak berada di kantor.

Diketahui para pejabat pergi menghadiri undangan pernikahan Iqbal Payapo, anak kandung Bupati SBB Muhamad Yasin Payapo.

"Sudah tiga hari saya mau urusan di kantor bupati dan beberapa instansi tapi tidak bisa. Saya cek ternyata para pejabatnya lagi keluar daerah," kata Muhamad, salah seorang warga yang dihubungi Kompas.com dari Ambon, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Tanggapan BCA soal Kasus Salah Transfer Uang Rp 51 Juta hingga Seorang Warga Dipenjara

Muhamad mengaku telah bolak balik ke kantor bupati dan beberapa kantor pemda lainnya untuk mengurus keperluannya sejak Rabu (24/2/2021). Namun, kondisi kantor terlihat sepi.

"Pegawai yang ada itu pun hanya pegawai bawahan dan mereka mengaku tidak bisa membuat keputusan," katanya.

Baca juga: Mari Bantu Risalianus, Bocah SD yang Harus Berkebun demi Hidupi Ayah dan Ibu yang Lumpuh

Warga lainnya, Martinus mengaku sangat kecewa dengan ulah pejabat daerah SBB karena mereka lebih mementingkan anak bupati daripada masyarakat di wilayah tersebut.

"Kasihan sekali, kita mau berurusan di sini tidak ada yang melayani karena memang semua pejabat lagi ke Namlea untuk hadiri pernikahan anak bupati," kata Martinus via telepon.

A, seorang ASN di pemkab SBB yang dihubungi secara terpisah membenarkan sebagian besar pejabat di daerah itu tengah berada di kabupaten Buru untuk menghadiri acara pernikahan Iqbal Payapo, anak kandung Bupati SBB Muhamad Yasin Payapo.

Iqbal yang juga Anggota DPRD Maluku ini menikah dengan Gasid Nadia Umasugi yang juga putri dari Bupati Buru, Ramli Umasugi.

Nadia juga merupakan anggota DPRD Maluku dari Partai Golkar. Sedangkan Iqbal Payapo dari Partai Hanura.

Acara akad nikah kedua anak kepala daerah itu berlangsung di pandopo bupati Buru pada Jumat pagi tadi.

"Hampir semua pejabat pergi mulai dari kepala seksi, kepala bagian apalagi kepala dinas itu wajib pergi, jadi di sini itu istilahnya pegawai honorer juga bisa jadi kepala dinas sementara," ungkapnya.

Salah satu anggota DPRD SBB, Jodis Rumasoal sangat prihatin dengan kondisi tersebut.

Ia menyebut banyak pejabat yang ikut menghadiri acara pernikahan anak bupati itu hingga akhirnya banyak warga dirugikan karena pelayanan publik tidak berjalan dengan baik.