Dugaan "Mark Up" Dana "Hand Sanitizer" Sumbar Rp 4,9 M, Pansus DPRD: Harga 9.000 Per Botol, Dibeli Rp 35.000

Kompas.com - 24/02/2021, 08:03 WIB
Ilustrasi hand sanitizer. SHUTTERSTOCKIlustrasi hand sanitizer.

PADANG, KOMPAS.com -;Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya indikasi penyelewengan dana Covid-19 Sumatera Barat berupa kemahalan harga barang senilai Rp 4,9 miliar.

Akibatnya uang tersebut terpaksa dikembalikan oleh rekanan atau penyedia jasa ke kas negara.

"Ada temuan di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI sekitar Rp 4,9 miliar atas indikasi kemahalan harga barang," kata Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman yang dihubungi Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

Erman menyebutkan barang yang dibeli tersebut adalah hand sanitizer untuk kebutuhan penanganan Covid-19 di Sumbar.

Akibat temuan tersebut, rekanan harus mengembalikan harga yang kemahalan itu dengan total Rp 4,9 miliar.

"Sekitar Rp 4,3 miliar sudah dikembalikan. Sedangkan sisanya dalam minggu ini dibayarkan," kata Erman.

Baca juga: Rp 49 Miliar Dana Covid-19 Sumbar Diduga Diselewengkan, DPRD Bentuk Pansus

Pansus DPRD Sumbar duga ada penyelewengan

Sementara Wakil Ketua Pansus DPRD Sumbar tentang LHP BPK RI terkait Covid-19, Nofrizon menyebutkan dalam LHP BPK RI ditemukan adanya indikasi penyelewengan dana untuk pembelian hand sanitizer tersebut.

Hasil penyelidikan Pansus sementara ditemukan bahwa pembelian hand sanitizer itu diduga di mark up dari harga sebenarnya.

"Harga sebenarnya Rp 9.000 per botol, namun dibeli Rp 35.000. Kemudian perusahaan atau rekanannya tidak bergerak di bidang pengadaan alat kesehatan," jelas Nofrizon.

Nofrizon menyebutkan rekanan yang menyediakan hand sanitizer tersebut bergerak di bidang batik tanah liat, bukan alat kesehatan.

"Ini yang akan kita selidiki di Pansus," kata Nofrizon.

Baca juga: Dianggap Memata-Matai Kinerja Pansus DPRD, Pejabat OPD Sumbar Diusir dari Rapat

 

Dua temuan LHP BPK RI di Sumbar

Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI soal dana hand sanitizer merupakan salah satu dari dua temuan indikasi penyelewengan dana Covid-19 Sumbar.

Temuan sebelumnya, ada indikasi dana Rp 49 miliar yang belum dapat dipertanggungjawabkan.

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat pun menyelidiki dugaan penyelewengan dana Covid-19 dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus).

"DPRD Sumbar bentuk Pansus untuk menindaklanjuti LHP BPK RI tersebut. Ada Rp 49 miliar dana Covid-19 Sumbar yang belum bisa dipertanggungjawabkan," kata Wakil Ketua Pansus DPRD Sumbar, Nofrizon yang dihubungi Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

Politisi Partai Demokrat itu menyebutkan temuan BPK RI itu berupa adanya pembelian barang yang dibayar tunai.

Padahal dalam aturan tidak diperbolehkan pembayaran dilakukan secara tunai.

Nofrizon mengatakan Pansus sudah bekerja sejak 17 Februari 2021 lalu.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Regional
Ingin Warga'Survive' di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Ingin Warga"Survive" di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Regional
6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

Regional
Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Regional
Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: 'Cash Ojo Nyicil'

Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: "Cash Ojo Nyicil"

Regional
Dapat Bantuan 'Bedah Rumah' dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Dapat Bantuan "Bedah Rumah" dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Regional
Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Regional
Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Regional
MDTA Direnovasi Dompet Dhuafa, Murid dan Kepala Yayasan Menangis Haru

MDTA Direnovasi Dompet Dhuafa, Murid dan Kepala Yayasan Menangis Haru

Regional
Dompet Dhuafa Bagikan 2.000 Paket Zakat Fitrah di Pati

Dompet Dhuafa Bagikan 2.000 Paket Zakat Fitrah di Pati

Regional
Cegah Penularan Covid-19, Pemprov Jabar Perpanjang Kerja Sama Penyediaan Hotel untuk Nakes

Cegah Penularan Covid-19, Pemprov Jabar Perpanjang Kerja Sama Penyediaan Hotel untuk Nakes

Regional
Meski Dihantam Pandemi, Maidi-Inda Raya Tetap Jalankan Program Kerjanya

Meski Dihantam Pandemi, Maidi-Inda Raya Tetap Jalankan Program Kerjanya

Regional
Jalin Silaturahmi di Ramadhan, Bupati Tulang Bawang Santuni 25 Anak Yatim

Jalin Silaturahmi di Ramadhan, Bupati Tulang Bawang Santuni 25 Anak Yatim

Regional
LIRA Tuntut MKD Tindak Tegas Romo Syafi'i Karena Fitnah Walkot Bobby

LIRA Tuntut MKD Tindak Tegas Romo Syafi'i Karena Fitnah Walkot Bobby

Regional
Buka Pameran UMKM Gayeng 2021, Ganjar: Produk Jateng Siap Masuk Pasar Internasional

Buka Pameran UMKM Gayeng 2021, Ganjar: Produk Jateng Siap Masuk Pasar Internasional

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X