Tedakwa Korupsi Minta Izin Keluar Rutan untuk Dilantik Jadi Wakil Bupati

Kompas.com - 23/02/2021, 19:31 WIB
Cawabup Kabupaten OKU Johan Anuar saat tiba di rutan kelas 1 Palembang usai dilimpahkan oleh JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat mark lahan kuburan yang merugikan negara Rp 5,7 miliar, Selasa (15/12/2020). HANDOUTCawabup Kabupaten OKU Johan Anuar saat tiba di rutan kelas 1 Palembang usai dilimpahkan oleh JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat mark lahan kuburan yang merugikan negara Rp 5,7 miliar, Selasa (15/12/2020).

 

PALEMBANG, KOMPAS.com - Jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan berlangsung pada Jumat (26/2/2021) besok, Johan Anuar, terdakwa kasus dugaan korupsi lahan kuburan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang mendekam di sel tahanan Rutan Pakjo Palembang, akan mengajukan surat izin untuk keluar.

Pengajuan izin keluar rutan itu akan disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya, Titis Rachmawati, ke Pengadilan Negeri Palembang.

Titis mengatakan, pihaknya saat ini telah menyiapkan segala surat menyurat terkait permintaan izin tersebut. Namun, mereka masih menunggu keterangan resmi soal ketetapan pasti jadwal pelantikan.

"Surat penetapan dari Mendagri untuk bupati dan wakil bupati terpilih belum kami terima. Nanti, setelah keluar akan langsung kami minta surat permohonan untuk keluar," kata Titis seusai mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Tersandung Korupsi Lahan Kuburan, Ini Perjalanan Kasus Calon Tunggal Pilkada OKU Johan Anuar hingga Ditahan KPK

Menurut Titis, pengajuan surat permohonan untuk keluar tahanan akan diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang. Sebab, saat ini status Johan merupakan terdakwa dan sedang mengikuti proses sidang.

"Belum tahu pelantikannya virtual atau langsung, tapi walaupun virtual tak etis kalau dilantik di dalam. Kami akan mengajukan surat izin keluar dahulu, nanti akan disiapkan," ujarnya.

Belum terima surat izin

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asri Irwan menerangkan, pihaknya sejauh ini belum menerima surat izin untuk pelantikan Johan Anuar sebagai wakil bupati OKU.

Asri menjelaskan, izin untuk keluar rutan merupakan keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Palembang.

"Kami hanya menjalankan apa yang menjadi keputusan Majelis hakim, jika dizinkan (keluar) maka kami ikuti," ujarnya.

Namun, menurut Asri, kejadian bupati terpilih dilantik sudah sering terjadi di KPK. Namun, hampir seluruhnya para terdakwa memilih untuk dilantik di rutan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Pasang Kepala Daerah di Kalsel Akan Dilantik secara Tatap Muka

5 Pasang Kepala Daerah di Kalsel Akan Dilantik secara Tatap Muka

Regional
Vaksinasi Tahap Kedua Digelar Awal Maret, Kadinkes Ambon: Kita Prioritaskan Lansia

Vaksinasi Tahap Kedua Digelar Awal Maret, Kadinkes Ambon: Kita Prioritaskan Lansia

Regional
Ancaman Erupsi Gunung Merapi Berubah, Obyek Wisata Ketep Pass Kembali Dibuka

Ancaman Erupsi Gunung Merapi Berubah, Obyek Wisata Ketep Pass Kembali Dibuka

Regional
Jelang Pelantikan, Bupati dan Wabup Terpilih Gunungkidul Jalani Swab Antigen

Jelang Pelantikan, Bupati dan Wabup Terpilih Gunungkidul Jalani Swab Antigen

Regional
Jelang Pelantikan, Gibran: Siapa Bilang Hari Pertama Senin, Besok Langsung Gas

Jelang Pelantikan, Gibran: Siapa Bilang Hari Pertama Senin, Besok Langsung Gas

Regional
Vaksinasi Covid-19 untuk Guru, Ganjar: Bagaimana Siswanya, Ikut Divaksin Tidak?

Vaksinasi Covid-19 untuk Guru, Ganjar: Bagaimana Siswanya, Ikut Divaksin Tidak?

Regional
Pakai APBD Senilai Rp 1,8 M, Pemkot Denpasar Lanjutkan Sewa Hotel untuk Pusat Karantina

Pakai APBD Senilai Rp 1,8 M, Pemkot Denpasar Lanjutkan Sewa Hotel untuk Pusat Karantina

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 25 Februari 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 25 Februari 2021

Regional
Demi Tutupi Hubungan Terlarang, Bayi 9 Bulan Dibunuh Ibu dan Selingkuhan

Demi Tutupi Hubungan Terlarang, Bayi 9 Bulan Dibunuh Ibu dan Selingkuhan

Regional
Ini Kegiatan yang Dilakukan Eri Cahyadi Jelang Dilantik Jadi Wali Kota Surabaya

Ini Kegiatan yang Dilakukan Eri Cahyadi Jelang Dilantik Jadi Wali Kota Surabaya

Regional
Geledah Rumah Tersangka Korupsi Migas Blok Mahakam, Kejati Kaltim Sita 3 Mobil Mewah

Geledah Rumah Tersangka Korupsi Migas Blok Mahakam, Kejati Kaltim Sita 3 Mobil Mewah

Regional
Seusai Mengantar Pacar, Pria di Palembang Ini Ditodong Pistol Mainan

Seusai Mengantar Pacar, Pria di Palembang Ini Ditodong Pistol Mainan

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 25 Februari 2021

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 25 Februari 2021

Regional
Takut Temukan Hiu Berwajah Manusia, Nelayan Ini Sempat Membuangnya, Begini Kronologi dan Penjelasan Ahli

Takut Temukan Hiu Berwajah Manusia, Nelayan Ini Sempat Membuangnya, Begini Kronologi dan Penjelasan Ahli

Regional
Salatiga Ditetapkan sebagai Kota Paling Toleran 2020 versi Setara Institute

Salatiga Ditetapkan sebagai Kota Paling Toleran 2020 versi Setara Institute

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X