Selain itu, pernyataannya Covid-19 merupakan proyek Dinas Kesehatan Bantul dinilai menyinggung relawan yang selama ini sudah berjuang.
Dia juga mendesak Polda DIY agar menyelidiki politikus tersebut, karena pernyataannya dinilai sebagai penghasutan.
"Kalau memang ini terjadi delik hukum Polda harus segera melakukan penyelidikan, sebab ini kontra terhadap penanganan Covid-19," kata Waljito.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Bantul, Subhan Nawawi, mengatakan telah memanggil anggota dewan tersebut untuk memberikan klarifikasi.
Namun demikian, undangan melalui telepon tidak dijawab.
Subhan juga meminta kepada Badan Kehormatan Dewan untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini.
"Kami selaku anggota dewan prihatin dengan pernyataan itu. Mestinya tidak dilakukan oleh pejabat publik," ucap Subhan.
"Yang jelas hari ini kita undang, saya minta Pak Sekwan (Sekretaris Dewan DPRD Bantul) menghubungi yang bersangkutan," kata dia.
Baca juga: Bantuan Makanan Diduga Mengandung Formalin, Pengungsi dan Relawan Bencana Longsor Nganjuk Keracunan
Subhan juga berharap pejabat publik bisa menahan diri saat berbicara di depan masyarakat.
Apalagi saat ini sedang pandemi dan semua pihak termasuk relawan berjuang memutus mata rantai Covid-19.
"Ini menjadi intropeksi kita, mungkin statement-nya guyon, apa pun tidak boleh. Itu tidak boleh. Kita masa pandemi, masa prihatin," ucap Subhan.
Kompas.com sudah mencoba menghubungi anggota dewan yang diduga ada dalam video itu. Namun, telepon dan pesan singkat yang dikirimkan belum direspons.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.