Perjuangan AKUR Sunda Wiwitan Cigugur demi Status Masyarakat Hukum Adat

Kompas.com - 22/02/2021, 13:20 WIB
Seorang pengendara sepeda motor melintas di depan gedung Paseban Tri Panca Tunggal, Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Senin (15/2/2021) KOMPAS.com/MUHAMAD SYAHRI ROMDHONSeorang pengendara sepeda motor melintas di depan gedung Paseban Tri Panca Tunggal, Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Senin (15/2/2021)

KUNINGAN, KOMPAS.com – Warga Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan Cigugur Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menyesalkan Surat Keputusan Bupati Kuningan Acep Purnama yang menolak pengajuan status masyarakat hukum adat.

AKUR Sunda Wiwitan akan terus memperjuangkan hingga mendapatkan status tersebut.

“Kami akan terus berjuang. Status masyarakat hukum adat merupakan legal standing untuk eksistensi dan keberlangsungan Sunda Wiwitan Cigugur ke depannya,” kata Girang Pangaping AKUR Sunda Wiwitan Djuwita Djatikusumah Putri kepada Kompas.com saat ditemui di Paseban Tri Panca Tunggal, Senin (15/2/2021).

Baca juga: Sejarah Tumpeng dalam 2 Versi, dari Kepercayaan Kapitayan dan Sunda Wiwitan

Djuwita menyampaikan, keputusan penolakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan menciderai warga AKUR Sunda Wiwitan.

Pemda Kuningan dinilai menetapkan hukum yang bersayap.

“Menurut kami, Pemda mengakui tapi tidak mau melegitimasi eksistensi kita (AKUR Sunda Wiwitan). Bagaimana keberadaan kita dari tahun ke tahun, dan seterusnya. Pemda setengah hati,” kata Djuwita yang menjadi pendamping komunitas adat itu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kronologi penolakan

Sebelumnya, Pemda Kabupaten Kuningan menolak pengajuan status masyarakat hukum adat (MHA) kepada warga AKUR Sunda Wiwitan.

Penolakan itu tertuang dalam surat yang ditandatangani Bupati Kuningan Acep Purnama pada Selasa (29/12/2020).

Melalui surat bernomor 189/3436/DPMD, Acep Purnama menyampaikan, Pemkab Kuningan telah menerima dan menindaklanjuti surat pengajuan penetapan masyarakat hukum adat yang dilayangkan masyarakat AKUR Sunda Wiwitan dengan surat nomor 19/Akur-Cigugur/IV/2020 pada 11 April 2020.

Baca juga: Jeritan Masyarakat Sunda Wiwitan: Ini Kesewenang-wenangan!

Tiga bulan berikutnya, yakni pada 16 Juli 2020, pemerintah merespons dengan membentuk tim Panitia Masyarakat Hukum Adat (PMHA) yang diketuai Sekretaris Daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyampaikan, dalam hal ini pemerintah mengacu pada Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Melalui PMHA, Dian menyampaikan, pemerintah melakukan berbagai tahapan meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi.

Pemerintah juga menggelar kajian ilmiah yang melibatkan akademisi dan pakar di beberapa perguruan tinggi.

Selain itu, pemerintah juga mengumumkan hasil kajian tersebut kepada AKUR Sunda Wiwitan, dan memberikan kesempatan untuk memberi tanggapan.

“Hasil verifikasi dan validasi tersebut menjadi landasan Bupati untuk menolak penetapan masyarakat hukum adat Sunda Wiwitan Cigugur,” kata Dian saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/2/2021).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Regional
BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

Berita Foto
Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X