Kompas.com - 22/02/2021, 13:20 WIB

KUNINGAN, KOMPAS.com – Warga Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan Cigugur Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menyesalkan Surat Keputusan Bupati Kuningan Acep Purnama yang menolak pengajuan status masyarakat hukum adat.

AKUR Sunda Wiwitan akan terus memperjuangkan hingga mendapatkan status tersebut.

“Kami akan terus berjuang. Status masyarakat hukum adat merupakan legal standing untuk eksistensi dan keberlangsungan Sunda Wiwitan Cigugur ke depannya,” kata Girang Pangaping AKUR Sunda Wiwitan Djuwita Djatikusumah Putri kepada Kompas.com saat ditemui di Paseban Tri Panca Tunggal, Senin (15/2/2021).

Baca juga: Sejarah Tumpeng dalam 2 Versi, dari Kepercayaan Kapitayan dan Sunda Wiwitan

Djuwita menyampaikan, keputusan penolakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan menciderai warga AKUR Sunda Wiwitan.

Pemda Kuningan dinilai menetapkan hukum yang bersayap.

“Menurut kami, Pemda mengakui tapi tidak mau melegitimasi eksistensi kita (AKUR Sunda Wiwitan). Bagaimana keberadaan kita dari tahun ke tahun, dan seterusnya. Pemda setengah hati,” kata Djuwita yang menjadi pendamping komunitas adat itu.

Kronologi penolakan

Sebelumnya, Pemda Kabupaten Kuningan menolak pengajuan status masyarakat hukum adat (MHA) kepada warga AKUR Sunda Wiwitan.

Penolakan itu tertuang dalam surat yang ditandatangani Bupati Kuningan Acep Purnama pada Selasa (29/12/2020).

Melalui surat bernomor 189/3436/DPMD, Acep Purnama menyampaikan, Pemkab Kuningan telah menerima dan menindaklanjuti surat pengajuan penetapan masyarakat hukum adat yang dilayangkan masyarakat AKUR Sunda Wiwitan dengan surat nomor 19/Akur-Cigugur/IV/2020 pada 11 April 2020.

Baca juga: Jeritan Masyarakat Sunda Wiwitan: Ini Kesewenang-wenangan!

Tiga bulan berikutnya, yakni pada 16 Juli 2020, pemerintah merespons dengan membentuk tim Panitia Masyarakat Hukum Adat (PMHA) yang diketuai Sekretaris Daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyampaikan, dalam hal ini pemerintah mengacu pada Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Melalui PMHA, Dian menyampaikan, pemerintah melakukan berbagai tahapan meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi.

Pemerintah juga menggelar kajian ilmiah yang melibatkan akademisi dan pakar di beberapa perguruan tinggi.

Selain itu, pemerintah juga mengumumkan hasil kajian tersebut kepada AKUR Sunda Wiwitan, dan memberikan kesempatan untuk memberi tanggapan.

“Hasil verifikasi dan validasi tersebut menjadi landasan Bupati untuk menolak penetapan masyarakat hukum adat Sunda Wiwitan Cigugur,” kata Dian saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/2/2021).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Makassar Jadi Tuan Rumah APEKSI 2023, Walkot Danny: Kami Sangat Siap

Makassar Jadi Tuan Rumah APEKSI 2023, Walkot Danny: Kami Sangat Siap

Regional
Bupati Arief Luncurkan Program Dashat untuk Tekan Angka Stunting di Blora

Bupati Arief Luncurkan Program Dashat untuk Tekan Angka Stunting di Blora

Regional
Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Blora, Bupati Arief Sigap Lakukan Pendataan

Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Blora, Bupati Arief Sigap Lakukan Pendataan

Regional
Bupati Arief dan Kiai Marzuqi Ajak Masyarakat Blora Jaga Kerukunan Bangsa

Bupati Arief dan Kiai Marzuqi Ajak Masyarakat Blora Jaga Kerukunan Bangsa

Regional
Peringati HUT Ke-65 Riau, Gubernur Syamsuar Paparkan Keberhasilan Proker Pemprov Riau

Peringati HUT Ke-65 Riau, Gubernur Syamsuar Paparkan Keberhasilan Proker Pemprov Riau

Regional
Polemik Desain Rel Kereta Api Trans Sulawesi, Inkalindo Sulsel: Rel Elevated Lebih Ramah Lingkungan

Polemik Desain Rel Kereta Api Trans Sulawesi, Inkalindo Sulsel: Rel Elevated Lebih Ramah Lingkungan

Regional
Merajut Keseimbangan di Taman Nasional Komodo

Merajut Keseimbangan di Taman Nasional Komodo

Regional
70 Penghargaan dalam 4 Tahun, Bukti Kekompakan Bupati dan Wabup Banyuasin

70 Penghargaan dalam 4 Tahun, Bukti Kekompakan Bupati dan Wabup Banyuasin

Regional
Ekonomi Jateng Capai 5,66 Persen pada Kuartal II-2022, Ganjar: Ini Kerja Kolektif

Ekonomi Jateng Capai 5,66 Persen pada Kuartal II-2022, Ganjar: Ini Kerja Kolektif

Regional
Tak Punya Wisata Alam, Kabupaten OKI Percaya Diri Unggulkan Wisata Budaya

Tak Punya Wisata Alam, Kabupaten OKI Percaya Diri Unggulkan Wisata Budaya

Regional
Walkot Ridho Sebut “Fokus” Jadi Kunci Keberhasilan Program Kerja Pemkot Prabumulih

Walkot Ridho Sebut “Fokus” Jadi Kunci Keberhasilan Program Kerja Pemkot Prabumulih

Regional
Kinerja Ekonomi Jatim Triwulan II 2022 Tumbuh di Atas Rata-rata Nasional

Kinerja Ekonomi Jatim Triwulan II 2022 Tumbuh di Atas Rata-rata Nasional

Regional
Semarakkan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI, Gubernur Syamsuar Bagikan Bendera Merah Putih di Riau

Semarakkan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI, Gubernur Syamsuar Bagikan Bendera Merah Putih di Riau

Regional
Rayakan HUT Ke-828, Kabupaten Trenggalek Gelar Festival Kesenian Jaranan 2022

Rayakan HUT Ke-828, Kabupaten Trenggalek Gelar Festival Kesenian Jaranan 2022

Regional
Wujudkan Sumsel Maju untuk Semua, Pemprov Sumsel Fokus Pada 6 Prioritas Daerah

Wujudkan Sumsel Maju untuk Semua, Pemprov Sumsel Fokus Pada 6 Prioritas Daerah

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.