Survei Indikator, 41 Persen Warga Enggan Divaksin, Vaksinasi Jokowi Tak Berdampak Signifikan

BANDUNG, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei nasional terbaru soal tantangan dan problem vaksinasi dengan tema 'Siapa Enggan Divaksin?'. Hasil survei itu disampaikan secara virtual kepada awak media, Minggu (21/2/2021).

Dalam kesempatan itu, turut hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan sejumlah narasumber lain.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dengan situasi yang masih pandemi, survei dilakukan melalui telepon terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dari sampel survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020. Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 pada Bulan Puasa Akan Dilakukan Malam Hari

Berdasarkan hasil survei, total 41 persen responden tidak bersedia divaksin. Sementara yang bersedia hanya 15,8 persen. Adapun pengaruh vaksin terhadap Presiden Joko Widodo tak membawa dampak signifikan.

Padahal menurut Burhan, setelah dua kali Presiden disuntik vaksin dengan dukungan publikasi yang masif seharusnya ada peningkatan kesadaran publik terhadap program vaksinasi. Karena influencer-nya orang nomor satu di republik ini.

"Dari kesediaan warga divaksin yang sangat bersedia 15,8 persen. Total 41 persen warga kurang bersedia atau tidak bersedia. Survei kami di bulan Desember yang kurang bersedia atau tidak bersedia 43 persen. Jadi turun hanya dua persen, efek Presiden Jokowi hanya dua persen menurunkan mereka yang awalnya tidak bersedia menjadi bersedia divaksin," kata Burhan.

Dari total responden yang kurang atau tidak bersedia divaksin, 54,2 persen di antaranya punya alasan efek samping vaksin yang belum ditemukan atau tidak aman. Mayoritas kekhawatiran dirasakan oleh perempuan dengan entis non-Jawa.

"Jadi pemerintah harus menjelaskan bahwa vaksin itu tidak punya efek samping yang berbahaya," ungkap Burhan.

Selain itu, survei juga dilakukan berdasarkan basis Pemilihan Presiden 2019. Hasilnya, pemilih Prabowo-Sandi sedikit lebih khawatir terkait apakah vaksin punya efek samping daripada pendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Ini temuan, artinya problem tentang vaksin bukan semata problem keshatan tapi politik, struktur sosial serta suku, agama, ras. Saya usulkan ada program vaksinasi dimana Pak Prabowo dan Pak Sandi berada di depan agar ramai-ramau menyukseskan vaksinasi karena datanya clear and clean," kata dia.

Kemudian, berdasarkan analisis multivariate disimpulkan, kesediaan menerima vaksin signifikan dipengaruhi oleh etnis, agama, pendidikan, ancaman Covid-19, dan tingkat kepercayaan terhadap efektivitas vaksin.

Lalu, kelompok etnis Jawa signifikan lebih tinggi kesediaannya menerima vaksin. Kelompok agama Islam signifikan lebih resisten terhadap vaksin.

Baca juga: Targetkan Vaksinasi 182 Juta Penduduk Selesai Akhir Tahun, Jokowi Bicara Ketersediaan Vaksin

Data lain juga menyimpulkan, semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi kesediaannya menerima vaksin. Semakin sering merasa takut tertular Covid-19 maka semakin tinggi kesediaannya menerima vaksin.

"Datanya konsisten, terbukti semakin rendah tingkat pendapatan semakin malas divaksin. Mengapa? ini banyak jawabannya tapi bisa dihubungkan dengan variable lain. Mereka yang percaya Covid hoaks umumnya kelas menengah bawah jadi bukan karena akses infornasi saja. Kelas menengah bawah itu mungkin merasa sentuhan dengan isu Covid tak sebanyak kelas menengah atas," jelasnya.