Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

7 Yayasan Pendidikan Keagamaan di Tasikmalaya Lapor Dugaan Korupsi Bansos, Pencairan Dipotong 50 Persen

Kompas.com - 18/02/2021, 08:57 WIB
Irwan Nugraha,
Abba Gabrillin

Tim Redaksi

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) kembali terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Sebanyak 7 lembaga pendidikan keagamaan di wilayah Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, meminta bantuan hukum ke LBH Ansor Nahdlatul Ulama (NU).

Ketujuh lembaga pendidikan itu merasa menjadi korban korupsi bansos provinsi tahun anggaran 2020 yang baru saja cair.

Baca juga: Klaster Pesantren Tasikmalaya Bertambah, Total Santri Positif Corona Jadi 383 Orang

“Sesuai laporan mereka, ada dugaan para pemilik yayasan mendapat potongan 50 persen dari jumlah pagu pencairan dan bansos yang diterima. Bansos berasal dari anggaran bantuan provinsi tahun 2020 yang baru saja cair awal tahun ini," kata Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropik kepada wartawan, Kamis (18/2/2021).

Asep menambahkan, dugaan korupsi dana bansos sesuai informasi dari para penerima sekaligus para pimpinan lembaga pendidikan keagamaan.

Tiap lembaga pendidikan itu masing-masing menerima bansos antara Rp 300 sampai Rp 400 juta saat pencairan.

Baca juga: Heboh Puluhan Ambulans Konvoi, Ternyata Angkut 375 Santri Positif Covid-19 di Tasikmalaya

Saat tiba waktu pencairan, menurut Asep, tiap lembaga pendidikan didatangi para fasilitator pencairan dana.

Mereka kemudian meminta jatah 50 persen atau Rp 150 sampai Rp 200 juta.

Bahkan, mereka meminta jatah tambahan ke tiap lembaga penerima bantuan sebesar Rp 5 juta.

Mereka beralasan uang tersebut untuk penggantian biaya transportasi.

"Para pemotong dana bansos ini awalnya menawarkan diri secara langsung ke lembaga-lembaga untuk memfasilitasi mendapatkan bansos dari Pemkab Tasikmalaya yang bersumber dari bantuan provinsi (Banprov)," kata Asep.

Mereka awalnya menyepakati hasil pencairan bansos akan dibagi dua, yakni 60 persen untuk yayasan dan 40 persen untuk mereka.

"Tetapi pada kenyataannya, bansos dipotong sampai 50 persen oleh mereka yang mengaku fasilitator pencairan bansos," kata Asep.

Menurut Asep, pihaknya selama ini telah mendapatkan informasi mengenai kasus ini.

Asep mengatakan, kasus ini sedang diselidiki oleh Polres Tasikmalaya dan Kejaksaan Negeri Singaparna.

Asep mengatakan, LBH Ansor akan terus mengawal kasus ini, karena pemotongan bansos dengan modus klasik seperti ini sudah marak terjadi dan sempat terkuak dilakukan oleh mantan Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Kodir.

“Dari hasil kajian kami sementara, dari ketujuh lembaga atau yayasan penerima bantuan tersebut, ditaksir dugaan kerugian negara lebih kurang sebesar Rp 1,359 miliar. Tentunya akan lebih besar lagi dugaan kami, karena penerima bansos ini jumlah yayasannya banyak di Kabupaten Tasikmalaya," kata Asep.

Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Polres Tasikmalaya dan Kejaksaan Negeri Singaparna terkait proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dana bansos tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com